* Demi Peningkatan Produktivitas Lahan
Kementerian Pertanian (Kementan) memperbaiki sarana dan prasarana yang ada di sentra produksi pertanian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi kekeringan, yang diprediksi mulai terjadi bulan Juli mendatang.
Salah satu yang diperbaiki adalah Dam Sidodadi yang dikelola Kelompok Tani (Poktan) Karya Bakti, Desa Tirto Binangun, Kecamatan Patihan Rowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Dam ini dibangun pada 2016 dengan menggunakan dana swadaya masyarakat. Dam atau bendungan Sidodadi didesain dengan lebar 20 meter dan memiliki empat pintu air yang berpotensi mengairi areal seluas 2.000 hektare (ha).
Namun, karena pintu air Dam Sidodadi terbuat dari skot balok (kayu mahoni) yang dioperasikan secara manual oleh kelompok tani (poktan), maka fungsi untuk menaikkan tinggi muka air belum optimal.
“Dengan pengoperasian manual, saat ini Dam Sidodadi hanya mampu mengairi 100-200 ha sawah dengan indeks pertanaman 300 dan produktivitas 8 ton/ha,” kata Ketua Poktan Karya Bakti, Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/5/2020).
Oleh karena itu, untuk meningkatkan produktivitas lahan pertanian yang mengandalkan Dam Sidodadi, Kementan membangun pintu air Dam Sidodadi dalam Program Padat Karya.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjelaskan, Program Padat Karya merupakan kegiatan produktif dalam rangka memberi kesempatan kerja dan menambah penghasilan petani.
“Program padat karya infrastruktur pertanian ini diharapkan dapat menyentuh langsung kebutuhan publik, sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian, pengentasan kemiskinan, serta penyediaan lapangan kerja bagi petani dan masyarakat,” kata dia.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy menambahkan, pola transfer program padat karya dilakukan langsung ke rekening kelompok penerima manfaat. “Pelaksanaan fisik dilakukan poktan penerima manfaat secara padat karya dan dibimbing petugas pertanian di daerah,” katanya.
Selain itu, pembangunan Dam Sidodadi juga dikerjakan bersama Dinas Pertanian dan Dinas Pengairan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebagai tim teknis. Tim teknis bertugas mengatur, mengkoordinasi, memberi arahan teknis dan administratif, serta mengawal dan mengamankan realisasi kegiatan sesuai rencana usulan kegiatan.
“Dinas Pertanian, Dinas Pengarian Kabupaten Nganjuk, Kodim 0810 Nganjuk, penyuluh, pengurus poktan, dan perangkat desa sudah melakukan verifikasi,” kata Basuki.
Ajukan ke Dinas
Sarwo Edhy mengatakan, petani dapat mengajukan pembangunan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) berupa embung atau dam parit, ke Dinas Pertanian kabupaten atau kota masing-masing.
Rumus program RJIT adalah jaringan sudah rusak, di sekitarnya ada sawah yang diairi, ada sumber air, dan ada petani. “Nanti dinas bisa meneruskannya ke Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP untuk ditindaklanjuti. Bantuan ini diharapkan bisa menyejahterakan petani,” katanya.
Pembangunan embung atau dam parit dapat meminimalisir kerugian petani, sebab embung akan menampung air hujan dan mengairi sawah.
Sarwo Edhy mengatakan, pembangunan embung merupakan antisipasi datangnya musim kering. “Luas layanan minimal 25 ha tanaman pangan, serta 5 ha hortikultura, perkebunan, dan peternakan,” tegasnya.
Salah satu kelompok petani yang mulai memanfaatkan irigasi dam parit adalah Kelompok Tani Ngudi Subur, di Desa Putat, Kecamatan Patuk, Gunungkidul, Yogjakarta.
Petani di sana memiliki dam parit selebar 2 meter yang diestimasikan dapat mengairi kurang lebih 30 ha lahan sepanjang tahun.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Gunungkidul, Bambang Wisnu Broto mengatakan, program pembangunan dam parit merupakan bantuan Kementan tahun anggaran 2020. Bantuan tersebut dikerjakan swakelola oleh kelompok tani secara padat karya. “Menghadapi musim kemarau, petani diimbau segera olah lahan dan percepat tanam,” kata Bambang.
Ketua Kelompok Tani Ngudi Subur Slamet Raharjo berharap, adanya dam parit bisa membuat petani menanam hingga tiga kali dalam setahun dan meningkatkan produksi. “Mudah-mudahan kelak mampu panen tiga kali dalam setahun karena ketersediaan air di sawah tercukupi,” kata Slamet.
400 Jaringan Irigasi
Sejauh ini, Sarwo mengungkapkan sudah 400 unit infrastruktur jaringan irigasi yang dicanangkan akan dibangun di 30 provinsi dan lebih dari 226 kabupaten atau kota. “Sebagian besar dananya disalurkan melalui sistem swakelola petani. Dengan begitu, Jaringan Irigasi Tersier (JIT) yang direhabilitasi umumnya akan lebih bagus dan petani merasa lebih memiliki,” kata Sarwo.
Selama ini, Ditjen PSP juga memonitoring optimalisasi pemanfaatan JIT. Ke depannya juga akan dilakukan pendataan serta pemetaan jaringan irigasi yang sudah dan belum direhabilitasi.
Sarwo Edhy mengatakan, program RJIT bertujuan meningkatkan indeks pertanaman padi. “Tujuannya untuk meningkatkan indeks pertanaman padi sebesar 0,5,” katanya.
Irigasi memang berdampak langsung pada peningkatan luas areal tanam. Maka dari itu, pengelolaan air irigasi dari hulu sampai hilir memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai.
“Sarana dan prasarana dapat berupa waduk atau bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, saluran tersier, serta saluran tingkat usaha tani,” kata Sarwo.
Dia mengatakan, kriteria lokasi RJIT antara lain jaringan irigasi yang tersiernya mengalami kerusakan atau memerlukan peningkatan, serta jaringan dengan irigasi primer, sekunder, dan sumber air berkondisi baik.
Hal itu dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas atau balai lingkup pengairan. Lebih lanjut Sarwo mengatakan, RJIT diarahkan pada jaringan irigasi tersier (JIT) yang mengalami kerusakan, namun terhubung dengan jaringan utama yang kondisinya masih baik.
“Selain itu, program RJIT diutamakan pada lokasi yang telah melalui survei investigasi desain (SID) pada tahun sebelumnya,” kata Sarwo.
Sarwo pun mencontohkan program padat karya rehabilitasi jaringan irigasi di Desa Margaasih, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung, yang mulai dikerjakan tahun ini.
Di sana, Kelompok Tani Sugih Mukti merehabilitasi jaringan irigasi sepanjang 100 meter untuk areal seluas 55 ha. “Bila daerah lain membutuhkan dan memenuhi kriteria, bisa diajukan ke Kementan beserta rencana atau usulan kegiatan, didukung gambar atau desain sederhana sebagai dasar perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB),” kata Dirjen PSP ini.
Nantinya, dana bantuan pemerintah akan langsung dikirim ke rekening kelompok dan pelaksana melalui sistem swakelola petani.
“Dengan begitu, JIT yang direhabilitasi akan lebih bagus dan petani merasa lebih memiliki. Kami membangun secara bertahap berdasarkan kebutuhan masyarakat petani,” papar Sarwo Edhy. Targetnya, RJIT yang akan dilakukan tahun ini seluas 135.861 ha. Program ini dialokasikan di daerah melalui dana tugas pembantuan. Selain itu Kementan juga merencanakan pembangunan 400 unit embung pertanian di 30 provinsi dan lebih dari 226 kabupaten atau kota. PSP
