Kementerian Pertanian bersama dengan Food and Agriculture (FAO) serta dukungan Pemerintah Australia mempercepat program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada delapan kabupaten di lima provinsi.
Kabupaten yang mendapat program percepatan vaksinisasi PMK adalah, Indragiri Hulu (Riau), Sukabumi (Jawa Barat), Barru (Sulawesi Selatan), Lombok Tengah dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), serta di Pati, Rembang, dan Wonogiri (Jawa Tengah). Sebanyak 58.448 ekor ternak termasuk sapi potong, sapi perah, kambing, dan domba telah berhasil divaksinasi melalui program vaksinasi yang berjalan dari Februari hingga Maret 2024.
“Akselerasi vaksinasi kita lakukan di daerah padat ternak, khususnya pada produsen ternak yang tinggi lalu lintas ternaknya,” ujar Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nasrullah dalam keterangan yang diterima Sabtu, (23/04/2024).
Menurut Nasrullah, vaksinasi tidak hanya dilakukan di daerah-daerah tersebut, namun dilaksanakan juga di wilayah lain yang tertular PMK. Lebih lanjut Nasrullah menjelaskan bahwa dalam program percepatan vaksinasi ini, pihaknya meminta Dinas Kabupaten menyiapkan vaksinator di setiap lokasi target untuk memetakan wilayah vaksinasi, hewan, dan jumlah ternak yang perlu divaksinasi, serta merencanakan kegiatan edukasi kepada para peternak.
“Saya berharap bahwa dari kegiatan ini, dinas dan tim vaksinator serta semua pihak yang terlibat untuk berkomitmen bersama dalam memacu vaksinasi PMK di lapangan,” ujarnya.
Pada Mei 2022, Indonesia kembali melaporkan kemunculan wabah PMK yang berdampak pada populasi ternak sejak dinyatakan bebas PMK pada 1990. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menyatakan darurat nasional pada 29 Juni 2022 hingga 31 Desember 2022 akibat tingginya penyebaran PMK di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Wabah ini menyebabkan kerugian yang signifikan, baik pada populasi ternak maupun mata pencaharian masyarakat pedesaan.
Pada kesempatan terpisah, Direktur Kesehatan Hewan, Kementan, Nuryani Zainuddin, menyampaikan hingga saat ini kasus PMK masih terus dilaporkan dari beberapa provinsi. Nuryani menegaskan, munculnya kasus PMK menandakan bahwa virus masih beredar sehingga potensi penularan penyakit masih mungkin terjadi.
“PMK disebabkan oleh virus yang sampai saat ini belum ada pengobatan yang efektif, sehingga langkah terbaik yang bisa dilakukan adalah pencegahan dengan vaksinasi berkala setiap enam bulan sekali,” ujarnya.
“Tim kami turun langsung ke lapangan untuk mengoptimalkan percepatan vaksinasi untuk pendampingan dan pemantauan pelaksanaan vaksinasi,” lanjut Nuryani. Adapun kegiatan percepatan vaksinasi rencananya akan terus dilakukan secara bertahap di daerah-daerah potensial hingga hari raya Idul Adha. Upaya vaksinasi ini untuk mengantisipasi lonjakan kasus PMK yang dapat menimbulkan kerugian bagi peternak karena ternak yang sakit mendekati masa panen di hari libur.
Seorang peternak sapi di Rembang, Jawa Tengah, Imah merasakan manfaat dari program vaksinasi ini, “Sapi saya sudah mendapat tiga kali vaksinasi dan tidak pernah sakit lagi. Pemerintah juga menyediakan vitamin untuk pakan,” kata Imah. Program vaksinasi PMK ini secara keseluruhan telah meningkatkan kesehatan ternak dan mencegah kemungkinan wabah.
Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste Rajendra Aryal menyatakan pihaknya bersama dengan Pemerintah Indonesia dan didukung oleh Pemerintah Australia telah melakukan sejumlah inisiatif untuk mengendalikan PMK, yang telah membantu melindungi kelompok berisiko tinggi, masyarakat yang terkena dampak, dan rantai nilai peternakan.
“Vaksinasi merupakan salah satu kunci pengendalian PMK dan diperlukan kolaborasi untuk mempercepat vaksinasi di berbagai wilayah Indonesia. FAO akan terus bekerja sama untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya tersebut dengan memberikan bantuan teknis dalam deteksi, investigasi, pengawasan, dan respons wabah PMK,” lanjut Rajendra.
Kepala Tenaga Kesehatan Hewan Australia, Beth Cookson menekankan bahwa program vaksinasi diharapkan dapat memperkuat ketahanan kesehatan hewan di kawasan, serta memberikan keberlanjutan, dan respons yang efektif terhadap penyakit hewan lintas batas yang berdampak tinggi.
“Munculnya wabah PMK pada populasi ternak di Indonesia menyoroti pentingnya mekanisme pelaporan penyakit dan manajemen wabah penyakit yang responsif untuk mengurangi dampak wabah di masa depan. Pemerintah Australia, melalui Departemen Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, serta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan, mendukung pelaksanaan program PMK bersama Pemerintah Indonesia dan FAO,” kata Beth. *** Atiyyah
