Kementerian Pertanian (Kementan) kembali mengingatkan petani agar mengasuransikan lahan sawahnya untuk menghindari kerugian akibat fenomena cuaca La Nina.
Badan Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi saat ini wilayah Indonesia masuk musim penghujan, tepatnya mulai November-Desember 2021 sampai Februari 2022.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati mengatakan, La Nina akan terjadi menjelang akhir tahun ini, dan BMKG sekaligus mengingatkan masyarakat agar tetap waspada.
Saat ini, nilai anomali telah melewati ambang batas La Nina dengan nilai anomali sebesar -0,61 pada Dasarian I Oktober 2021.
Hal tersebut berdasarkan monitoring terhadap perkembangan terbaru dari data suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.
Masyarakat harus segera bersiap menyambut kehadiran La Nina 2021/2022 dikarenakan kondisi ini berpotensi untuk terus berkembang. Fenomena La Nina ini diprakirakan akan berlangsung hingga Februari 2022 dengan intensitas lemah-sedang.
Berdasarkan kejadian La Nina tahun 2020 lalu, hasil kajian BMKG menunjukkan bahwa curah hujan mengalami peningkatan pada November-Desember-Januari.
Peningkatan curah hujan akan terjadi terutama di beberapa wilayah seperti Sumatra bagian selatan, Jawa, Bali hingga NTT, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi bagian selatan.
Oleh karena itu, La Nina tahun ini diprediksikan relatif sama dan akan berdampak pada peningkatan curah hujan bulanan berkisar antara 20%-70% di atas normalnya.
Dengan adanya potensi peningkatan curah hujan pada periode musim hujan tersebut, maka perlu kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi lanjutan dari curah hujan tinggi. Adanya potensi lanjutan dari curah hujan tinggi dapat berpotensi memicu bencana hidrometeorologi.
Selain itu, Dwikorita juga mengingatkan agar pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak terkait dengan pengelolaan sumberdaya air dan pengurangan risiko bencana yang berada di wilayah yang berpotensi terdampak La Nina, agar bersiap segera untuk melakukan langkah pencegahan.
Tidak hanya itu, melainkan juga melakukan mitigasi terhadap peningkatan potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor,banjir bandang, angin kencang atau puting beliung atau terjadinya badai tropis.
Rawan Banjir
Kondisi iklim tersebut tentu saja mengancam sebagian areal tanaman padi yang ada disentra produksi. Untuk itu, petani harus selalu waspada. “Agar petani tidak rugi, kita ingatkan kembali untuk ikut asuransi pertanian,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ali Jamil, pekan lalu.
Dia menyarakan petani, khususnya yang memiliki lahan sawah yang rawan banjir, supaya segera mendaftarkan untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian.
“Program AUTP akan memberikan pertanggungan bagi petani. Saat petani mengalami gagal panen (akibat bencana), mereka akan mendapat pertanggungan sebesar Rp6 juta/hektare (ha)/musim,” katanya.
Menurut Ali Jamil, dengan pertanggungan itu petani tetap dapat menjalankan budidaya pertanian secara aman. “Produktivitas pertanian tidak terganggu karena petani tetap memiliki modal untuk memulai kembali musim tanamnya,” ujarnya.
Ali menjelaskan, pogram AUTP merupakan bagian dari upaya Kementan dalam menjaga tingkat kesejahteraan petani. Untuk itu, dia meyakini asuransi pertanian dapat menjamin tingkat kesejahteraan petani meskipun budidaya pertanian mengalami kegagalan.
“Program AUTP sejalan dengan tujuan pembangunan pertanian nasional, yakni menyediakan pangan bagi seluruh rakyat dan meningkatkan kesejahteraan petani serta menggenjot ekspor,” imbuh Ali.
Direktur Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan, Indah Megahwati menjelaskan, program AUTP dapat diikuti petani dengan membayar Rp36.000/ha/musim tanam.
“Sisanya sebesar Rp144.0000 disubsidi oleh pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” ucapnya.
Untuk mengikuti program AUTP, kata Indah, petani harus terlebih dahulu bergabung dengan kelompok tani (poktan). Setelah menjadi bagian poktan, petani dapat mendaftarkan lahan pertaniannya dalam jangka waktu 30 hari sebelum masa tanam dimulai.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyatakan, AUTP merupakan program proteksi kepada petani dalam mengusahakan budidaya pertanian.
“Pertanian itu tak boleh terganggu oleh apapun. Dalam situasi seperti apapun, pertanian harus tetap berjalan,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Syahrul, program AUTP cocok menjadi proteksi para petani ketika terjadi gagal panen. Sebab, petani akan mendapat pertanggungan.
Hal tersebut menjadi salah satu keuntungan apabila petani mengikuti program AUTP. Oleh karenanya, Kementan telah menyarankan kepada petani di Bali untuk turut mengikuti program AUTP.
Di tempat terpisah Syahrul Yasin Limpo mendorong petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) juga untuk mengasuransikan tanaman padi sebagai solusi apabila terjadi bencana banjir, kekeringan atau serangan hama yang mengakibatkan tanaman gagal panen.
“Iklim salah satu hambatan yang dialami pemerintah dalam pengembangan sektor pertanian, petani harus membiasakan diri untuk mengansuransikan tanaman prioritas,” katanya.
Syahrul Yasin Limpo mengatakan hal itu terkait dengan La Nina. Dalam situasi dan kondisi apapun, sektor pertanian harus terus berjalan dan tidak boleh terganggu apapun.
“Pertanian ini tidak boleh terganggu oleh apapun, sebab pertanian merupakan sektor yang berkaitan dengan pemenuhan hajat hidup seluruh rakyat Indonesia. Jadi, apapun situasinya, pertanian harus tetap berjalan,” tegasnya.
Siapkan Stok Makanan
Mentan juga mengatakan, buffer stock (stok ekstra guna mengurangi risiko kekurangan bahan baku) logistik makanan rakyat harus disiapkan untuk selama dua tahun ke depan sebagai upaya menghadapi anomali cuaca yang sangat ekstrem.
“Baru cuaca panas, tiba-tiba hujan. Begitu hujan, langsung banjir,” katanya di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (4/11/2021).
Gejala yang berpotensi menyebabkan banjir dan mengancam ketahanan pangan atau disebut sebagai La Nina, diprediksi berlangsung hingga Februari 2022 yang kemudian akan dilanjutkan dengan kemarau panjang.
Hingga saat ini, dikatakan Kementan memiliki di atas 10 juta ton beras yang akan disiapkan menjadi stok makanan untuk dua tahun ke depan sehingga tidak terjadi masalah akibat efek dari persoalan cuaca tersebut.
Anomali cuaca seperti ini, lanjutnya, harus dimanfaatkan oleh lembaga seperti Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Pertanian untuk membuat padi varietas baru yang tahan air dalam rendaman. Juga varietas padi gogo yang tahan musim kemarau panjang.
Selain itu, perlu dibuat embung-embung untuk menampung air atau waduk berukuran mikro untuk menampung kelebihan air hujan dengan tujuan menjamin ketersediaan air guna keperluan tanaman maupun ternak di musim penghujan dan mencegah banjir di musim kemarau.
Lebih lanjut, adanya embung air dapat dimanfaatkan melalui sistem irigasi tetes atau metode irigasi untuk menghemat air dan pupuk dengan membiarkan air menetas pelan-pelan ke akar tanaman. Hal ini dilakukan agar sektor pertanian dapat menghadapi berbagai tantangan alam yang ada.
“Kita harus mulai mengirit makanan, jangan sampai makanan dibuang. Hati-hati dengan cuaca yang ada, jangan urus yang lain sebelum urus makannya rakyat,” katanya.
Ali Jamil menambahkan, embung-embung, damparit dan waduk akan difungsikan untuk menampung air hujan. Dengan embung diharapkan air dapat ditampung dan digunakan saat musim kemarau mendatang. “Pompa air juga kita siapkan,” katanya.
Ali menyebut langkah yang telah disiapkan antara lain ketersediaan informasi dan teknologi tentang banjir dan kekeringan. Kebijakan dan perencanaan pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim, termasuk terhadap iklim ekstrem yakni banjir dan kekeringan.
“Berikutnya adalah sistem pendukung kelembagaaan pertanian yang responsif terhadap banjir dan kekeringan,” katanya.
Membangun kepedulian masyarakat, mengilustrasikan pergeseran dan atau peningkatan wilayah rawan banjir dan kekeringan.
“Kami juga membangun sinkronisasi dan sinergitas dengan kementerian/lembaga terkait secara partisipatif dan berkelanjutan,” katanya. PSP
