Kementerian Pertanian (Kementan) berkeyakinan realisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sampai Desember 2019 mendekati 100%. Alasannya, tren petani untuk ikut program ini terus meningkat.
“Kalau kita lihat kondisi di lapangan, di mana petani cukup antusias ikut AUTP, maka kami yakin target dalam waktu dekat ini, Insyaallah, tercapai 100%. Minimal 99%,” kata Direktur Pembiayaan Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Indah Megahwati kepada Agro Indonesia di Jakarta, pekan lalu.
Realisasi AUTP hingga akhir Oktober 2019 sudah mencapai 70% atau sekitar 700.000 hektare (ha) dari target lahan 1 juta ha. Dalam waktu yang singkat ini, diharapkan sisa 300.000 ha dapat dicapai.
Seperti diketahui, sekarang ini sudah masuk musim tanam Okmar (Oktober 2019-Maret 2020). Pada musim tanam ini biasanya petani yang lahannya berisiko gagal mengasuransikan lahan sawahnya.
Menurut Indah, di beberapa daerah pencapaian target asuransi cukup tinggi, meskipun terdapat daerah yang masih kurang minat dalam ke ikutsertaan asuransi ini.
Indah menyebutkan, pihaknya telah membuat tim untuk percepatan realisasi AUTP dan meningkatkan sosisalisasi dalam pengoperasionalkan aplikasi SIAP untuk pendaftaran maupun pengajuan klaim.
Upaya lain untuk mempercepat realisasi target adalah memberikan insentif kepada petugas untuk berlangganan internet, serta menganjurkan petani untuk mendaftar lebih cepat menjadi peserta AUTP.
Data Ditjen PSP menyatakan, realisasi AUTP tiap tahun cenderung meningkat. Tahun 2015, pada saat program ini pertama diluncurkan, hanya mencapai 233.499 ha atau 23,3% dari target 1 juta ha. Kecilnya realisasi pada tahun ini karena waktu kerjanya hanya tiga bulan.
Tahun 2016, target yang dipasang hanya 500.000 ha, tercapai 99,9% atau 499.964 ha. Tahun 2017 target AUTP seluas 1 juta ha tercapai 99,8% atau seluas 997.966 ha.
Tahun 2018, target 1 juta ha terealisasi 806.199 ha (80,6%). Tahun 2019, target tetap sama 1 juta ha, namun hingga akhir Septermber 2019 sudah mencapai 600.000 ha.
Pergencar Sosialisasi
Di tempat terpisah, Dirjen PSP, Sarwo Edhy dalam berbagai kesempatan juga meminta daerah agar lebih gencar mensosialisasikan program asuransi pertanian ini. Pasalnya, masih banyak petani yang masih belum mengerti cara mendaftar.
“Kepada Dinas Pertanian seluruh daerah agar terus melakukan pendekatan kepada petani. Bisa menggunakan para penyuluh juga. Ini agar perani bisa lebih tenang dan nyaman, serta tidak takut mengalami gagal panen,” katanya.
Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya mengalokasikan anggaran program asuransi sebesar Rp163,2 miliar untuk pertanian di tahun ini. Anggaran sebesar Rp144 miliar itu untuk AUTP. Untuk AUTS/K dialokasikan sebesar Rp19,2 miliar.
Sarwo Edhy menjelaskan, program asuransi tersebut dimulai sejak 2015 dengan besaran premi Rp180.000/ha. “Dari jumlah premi, yang dibayar petani hanya 20% atau Rp36.000/ha. Sementara 80% dibayar oleh pemerintah alias subsidi,” katanya.
Dengan membayar premi Rp36.000/ha/musim, petani akan mendapat ganti rugi Rp6 juta/ha. Klaim ini akan dibayar jika lahan petani puso karena kekeringan, banjir atau kena serangan hama.
Sementara di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dilaporkan petani yang sawah padinya mengalami gagal panen telah menerima klaim asuransi melalui asuransi dengan total mencapai Rp3,6 miliar.
Kepala Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Kabupaten Lamongan, Rudjito mengatakan, total lahan pertanian di Lamongan yang mengikuti program AUTP mencapai 80.000 ha.
Dari total lahan itu, kata dia, sebanyak 600 ha di antaranya mengalami gagal panen dengan berbagai sebab, sehingga klaim asuransi yang cair sebesar Rp3,6 miliar.
“Nilai klaim per hektare adalah sebesar Rp6 juta. Dan ini sangat penting untuk petani bisa bangkit kembali, karena mereka setidaknya akan memiliki modal untuk bercocok tanam kembali,” tuturnya.
Deputi Direktur Pengawasan Asuransi II Otoritas Jasa Keuangan (OJK), I Wayan Wijana mengatakan, AUTP adalah program asuransi pemerintah untuk petani dengan perusahaan yang ditunjuk adalah PT Jasindo.
AUTP mendapat subsidi dari negara, dan petani hanya membayar 80% preminya, atau sebesar Rp36.000, dengan risiko gagal panen akan memperoleh modal Rp6 juta.
“Kami harap petani yang sudah menerima manfaat dengan menjadi peserta AUTP, untuk bisa menyampaikannya kepada petani lain. Sebab, kebanjiran dapat klaim asuransi, kekeringan dapat, kena penyakit juga dapat,” katanya.
Pengamat ekonomi Wahyu Ario Pratomo menyebutkan, pemerintah kabupaten/kota harus proaktif menjalankan program AUTP. Apalagi, beras adalah bahan makanan pokok sehingga harus mendapat perhatian ekstra.
“AUTP mensejahterakan petani dan melindungi pemerintah daerah masing-masing dari ancaman gangguan ketersediaan padi atau beras di pasar yang bisa menimbulkan inflasi,” katanya. Atiyyah Rahma/PSP
