Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan petani sawah ikut Program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian, terutama petani di Kabupaten Banyuwangi, Lumajang, Jember dan Aceh Tamiang. Hal ini karena lahan sawah mereka rawan banjir, kekeringan atau serangan hama.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, AUTP merupakan program proteksi bagi petani ketika mengalami gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).
“Pertanian itu merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim dan serangan OPT. Agar petani petani tak mengalami kerugian saat gagal panen, maka AUTP akan memberikan pertanggungan kepada petani,” katanya.
Menurut Mentan, program asuransi pertanian merupakan upaya perlindungan bagi petani ketika menghadapi gagal panen. Asuransi pertanian memberikan perlindungan berupa pertanggungan, agar petani tetap memiliki modal untuk memulai kembali usaha pertaniannya.
“Asuransi pertanian merupakan program perlindungan bagi petani agar tenang dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Dengan mengikuti asuransi, petani tak perlu khawatir ketika mengalami gagal panen, karena mendapat pertanggungan,” tuturnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, pertanggungan yang diberikan AUTP akan melindungi petani dari kerugian ketika gagal panen.
Petani akan mendapat pertanggungan sebesar Rp6 juta/ha/musim tanam. “Jadi, petani tak merugi. Mereka juga memiliki modal untuk memulai kembali budidaya pertanian mereka,” papar Ali.
Ali melanjutkan, program yang juga dirancang untuk menjaga tingkat produktivitas pertanian. Program AUTP ini menjaga petani agar tetap produktif meski mengalami gagal panen. “Ketika terjadi gagal panen, petani tak kehilangan daya produktivitasnya. Mereka tetap dapat berproduksi sehingga kesejahteraan mereka juga terjaga,” katanya.
Jember Disarankan Ikut Asuransi
Sementara di Kabupaten Jember, Jawa Timur, belasan hektare (ha) tanaman padi diserang hama wereng. Akibatnya, sejumlah petani terancam gagal panen. Untuk meminimalisir kerugian yang timbul, Kementan sudah jauh-jauh hari menyarankan petani mengikuti asuransi pertanian.
Ali Jamil menambahkan, kerugian akibat gagal panen akan diganti pihak asuransi. Dengan demikian, petani punya modal untuk melakukan penanaman kembali.
Disebutkan, ganti rugi (klaim) yang dibayarkan pihak asuransi sebesar Rp6 juta/ha/musim. “Jadi, petani tak merugi. Mereka juga memiliki modal untuk memulai kembali budidaya pertanian mereka,” papar Ali.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati menjelaskan masalah teknis jika petani mengikuti program AUTP ini. Pertama, petani harus terlebih dahulu tergabung dalam kelompok tani. “Lalu mendaftarkan lahan yang akan mereka asuransikan,”katanya.
Mengenai pembiayaan, Indah menyebut petani cukup membayar premi sebesar Rp36.000/ha/musim tanam dari premi AUTP sebesar Rp180.000/ha/musim tanam.
“Sisanya sebesar Rp144.000 disubsidi pemerintah melalui APBN. Ada banyak manfaat dari program AUTP ini, yang tentunya dengan biaya ringan,” katanya.
Selain soal asuransi, Indah juga mengatakan petani bisa menanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, misalnya untuk membeli alat dan mesin pertanian (Alsintan) atau modal usaha.
Kementan mengembangkan model klaster untuk mendorong penyerapan dana KUR pertanian. Indah menyebutkan model KUR klaster juga memudahkan petani mendapatkan akses pembiayaan KUR dari bank. Sebab, klaster pertanian dikelola berkelompok dan dimonitor oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) atau Poktan/Gapoktan yang berfungsi sebagai distributor sarana produksi pertanian.
Manfaat lain dari model ini adalah BUMDES, Poktan/Gapoktan membantu memasarkan kepada pembeli potensial yang bertindak sebagai off–taker. BUMDES juga mengelola hasil pertanian dan pembayaran pinjaman petani penerima KUR.
Selain itu, penyaluran KUR pertanian berbasis klaster juga akan meningkatkan kepercayaan bank untuk menyalurkan kredit kepada petani. “Ini kita sudah lakukan pada tahun 2021. Ada yang model close-loop atau program Makmur Pupuk Indonesia,” ujarnya.
Indah mengatakan, ada beberapa upaya mendukung KUR klaster pertanian. Misalnya, mendorong pembentukan klaster pertanian dengan menciptakan ekosistem dikalangan petani yang mempermudah proses pengajuan, pencairan dan penjaminan kredit sampai proses pemasaran produk pertanian.
Upaya lainnya adalah mendorong kecukupan aspek teknis mulai ketersediaan bibit, pupuk, teknologi pengolahan hingga pemasaran guna membangun ekosistem terintegrasi. Selain itu, membentuk percontohan klaster pertanian.
“Beberapa lokasi telah berjalan baik, salah satunya Kartu Petani Berjaya di Lampung dengan nilai KUR mencapai Rp81,38 miliar dengan 4.603 debitur,” tutur Indah.
Sementara itu, pengelola Korporasi Mulus Tani, Muhaimin menjadi off–taker permodalan petani. Korporasi tersebut sudah tiga kali menyalurkan KUR bekerjasama dengan Bank BNI.
“Dalam korporasi Tani Mulus, kami melakukan model chaneling agent bagi pembiayaan petani,” katanya saat webinar Bagaimana Mengakses KUR Klaster di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Melalui Koprorasi Mulus Tani, kata Muhaimin, penyaluran KUR bersifat kolektif dalam satu pintu, sehingga mempermudah petani dan anggota kelompok yani mengakses KUR.
Saat ini, keanggotaan Korporasi Tani Mulus mencakup tiga kecamatan di Indramayu. Pertama, Kecamatan Cikedung dengan 7 desa yang terdiri dari 45 Kelompok Tani dan 7 Gapoktan. Lahan yang dikelola petani dalam klaster seluas 3.000 ha.
Kedua, Kecamatan Terisi sebanyak 9 desa, 64 Kelompok Tani dan 9 Gapoktan dengan lahan seluas 3.000 ha. Ketiga, Kecamatan Lelea sebanyak 11 desa, 68 Kelompok Tani dan 11 Gapoktan dengan luas lahan 6.000 ha. “Sampai 2022 ini, total luasan lahan yang digarap dalam korporasi mencapai 10.000 ha,” kata Muhaimin.
Sedangkan jumlah anggota korporasi yang berada di Kecamatan Cikedung sebanyak 1.375 orang, Kecamatan Terisi 787 orang dan Kecamatan Lelaa 580 orang. Total sampai Januari 2022, yang tergabung dalam korporasi Tani Mulus sebanyak 2.742 orang.
“Bukan hal yang mudah mengkonsolidasikan petani dan lahan. Kendala kami memang konsolidasi. Meyakinkan 2.742 orang untuk mau bergabung dalam klaster dan korporasi tidak mudah,” tuturnya.
Muhaimin bersyukur, akhirnya banyak petani yang mau bergabung dalam korporasi. Ternyata dia mengakui, melalui korporasi segala masalah petani bisa terurai dan minimal bisa dicarikan solusinya. Setidaknya ada tiga masalah petani yang bisa teruai, yakni pembiayaan, agroinput sarana produksi dan kepastian pasar. “Melalui klaster, ketiga masalah dihadirkan dan pecahkan masalahnya dan kami berikan solusinya,” katanya.
Khusus masalah pembiayaan, Muhaimin mengungkapkan, pihaknya sudah bekerjasama dengan BNI. Bahkan pihak perbankan telah memberikan pendampingan kepada petani hingga tiga kali proses pencairan berjalan dengan baik.
“Petani atau anggota memang sempat menanyakan bagaimana metode penyaluran KUR-nya,” ujarnya. Namun, dengan adanya klaster, beberapa persyaratan perbankan yang harus dilalui petani bisa lebih mudah.
Penyaluran KUR Capai Rp55,06 T
Data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat, realisasi penyaluran KUR hingga tanggal 28 Februari 2022 mencapai Rp55,06 triliun, atau 14,75% dari target tahun 2022 sebesar Rp373,17 triliun.
Dana tersebut telah diberikan kepada 1,26 juta debitur. Total outstanding KUR pada 28 Februari 2022 tercatat sebesar Rp412 triliun dengan non performing loan (NPL) sebesar 0,98%.
Adapun porsi penyaluran KUR tahun 2022 per sektor terbesar disalurkan di sektor perdagangan (44,8%), disusul sektor pertanian (30,5%) dan jasa (13,7%).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah juga telah memperpanjang tambahan subsidi bunga KUR sebesar 3% dari akhir Juni 2022 menjadi akhir Desember 2022.
Dengan demikian, suku bunga KUR sampai dengan akhir Desember 2022 hanya sebesar 3%. “Selain itu, pemerintah juga menyediakan grace period (masa tenggang) selama 5 tahun. Dengan dukungan tersebut, pekebun membayar cicilan setelah tanaman sawitnya menghasilkan,” ucap Airlangga. PSP
