Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta untuk memainkan peran pentingnya pada kerja sama “Indonesia – Japan 2045 : A Joint Project of Two Maritime Democracies”.
Demikian disampaikan oleh Profesor Hidetoshi Nishimura, President Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA) yang juga merupakan salah satu anggota Komite Eksekutif proyek kerja sama tersebut, di sela jamuan makan malam pada pertemuan tingkat menteri Negara-negara G20 di Karuizawa, Jepang, 14 – 16 Juni 2019.
Merespons permintaan Nishimura, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya menyatakan bahwa aspek lingkungan telah menjadi perhatian besar pemerintahan Presiden Joko Widodo, terlebih menuju 100 tahun Indonesia merdeka. KLHK, menurut Menteri Siti telah dan sedang melakukan upaya korektif pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dengan memandang setiap kebijakan dan regulasi sebagai pengejawantahan dari UUD 1945.
“UUD 1954 Pasal 28 menyatakan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” tegas Menteri Siti dalam pernyataan yang diterima Agro Indonesia, Sabtu (15/6/2019).
Lebih lanjut Menteri Siti menyatakan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan ekonomi juga dimandatkan oleh Pasal 33 dan 34. Mandat-mandat itu saat ini tercermin dalam kebijakan dan tindakan KLHK.
Proyek kerja sama Indonesia – Japan 2045 : A Joint Project of Two Maritime Democracies memiliki tiga tujuan utama. Pertama, untuk menegakkan demokrasi dan menjadi pemain global maritim. Kedua, berada pada lima ekonomi top dunia. Ketiga, untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi pasca Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 2030. Strategi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan-tantangan pembangunan saat ini diharapkan berkontribusi untuk memenuhi target bersama yang telah ditetapkan Indonesia dan Jepang pada kesempatan peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia, pada tahun 2045.
Terdapat 10 tantangan yang diidentifikasi oleh Komite Eksekutif Proyek 2045. Para ahli yang tergabung dalam Komite Eksekutif percaya bahwa untuk mengatasi 10 tantangan tersebut dan mencapai target yang diinginkan, kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi digital harus diprioritaskan, ketahanan untuk bencana alam ditingkatkan, dan konektivitas diperluas dan dimantapkan. Sugiharto
