Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai Kementerian Pertanian (Kementan) memiliki solusi untuk mengatasi kekeringan lahan pertanian yang melanda beberapa daerah. Namun, solusi itu perlu dukungan banyak pihak agar kekeringan yang kerap melanda lahan pertanian tidak terulang.
“Seharusnya ada dukungan karena untuk kepentingan kita semua dan bangsa, yaitu terwujudnya kedaulatan pangan Indonesia,” kata Peneliti LIPI, Latif Adam di Jakarta, Jumat (21/6/2019).
Latif mengatakan, dalam pengamatannya Kementan telah mengeluarkan sejumlah program dan kebijakan untuk mengantisipasi kekeringan lahan pertanian serta dampaknya.
Latif juga optimis kebijakan itu bisa menjadi solusi masalah kekeringan. Apalagi, infrastruktur air maupun embung telah direalisasikan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dengan begitu, masalah kebutuhan air dapat efektif tersalurkan kepada areal pertanian yang kena kekeringan.
“Kementan dan aparat daerah bergerak cepat memberikan solusinya. Dalam konteks ini, yang dibutuhkan adalah kerja sama dan solusi dari semua pihak,” ujar Latif.
Seperti diketahui, memasuki musim kemarau beberapa lahan pertanian mulai mengalami kekeringan. Direktur Jenderal Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Sarwo Edhy mengatakan, guna mengantisipasi kekeringan, pihaknya selama tiga tahun terakhir telah membangun banyak infrastruktur air.
Sarwo menuturkan, sebanyak 3 juta hektare (ha) infrastruktur air telah diperbaiki selama tiga tahun terakhir. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, misalnya, diharapkan dapat meminimalisasi dampak kekeringan di areal pertanian.
“Dalam kurun waktu 2015-2019 (angka realisasi per April 2019) telah terbangun jaringan irigasi yang dapat mengairi lahan sawah seluas 3,129 juta ha, yang dapat meningkatkan indeks pertanaman (IP) 0,5, sehingga berdampak pada peningkatan produksi sebanyak 8,21 juta ton,” tegasnya.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan Tim Khusus Penanganan Kekeringan. Tim khusus ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi. “Tugas dan fungsi dari Tim Khusus ini nanti untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR serta Pemerintah Daerah setempat,” ujarnya.
Tujuannya tak lain untuk memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari Bendung atau Bendungan. Serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring air sesuai jadwal yang telah disepakati.
“Secara umum, permasalahan kekeringan yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sedikit dan kondisi penggelontoran debit air dari Bendung atau Bendungan mengalami penurunan,” kata Sarwo Edhy.
Selain program jangka panjang, Sarwo mengatakan, Kementan membuat program jangka pendek. Adapun program yang dimaksud di antaranya membuat sumur pantek, penyediaan benih unggul tahan kekeringan, pengaturan pola tanam, dan penyediaan asuransi usaha tani.
“Kami memprediksi pada Juli-September 2019 beberapa wilayah di Indonesia berpotensi mengalami kekeringan,” ujar Sarwo Edhy. Agar program tersebut berjalan maksimal, dia mengimbau para pemimpin yang daerahnya memiliki potensi sumber air agar segera mengajukan kegiatan irigasi kepada Kementan.
“Bila lokasi sumber air cukup jauh dari lahan, bisa mengajukan kegiatan pipanisasi. Bahkan, kalau perlu pompa air akan disiapkan,” katanya.
Air kunci sukses
Sarwo Edhy menegaskan, pemerintah serius merealisasikan program tersebut mengingat faktor ketersediaan air irigasi merupakan kunci sukses pencapaian target produksi.
Sebagai informasi, Kementan bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam membangun infrastruktur pertanian. Pembangunan infrastruktur itu untuk menjamin ketersediaan air.
“Langkah tersebut bertujuan untuk mewujudkan mimpi Indonesia menjadi lumbung pangan pada 2045. Melalui langkah ini, kami optimistis mimpi tersebut bisa jadi kenyataan,” ujarnya.
Untuk tahun ini, Kementan akan melakukan rehabilitasi dan pembangunan jaringan irigasi tersier untuk mengairi lahan pertanian 134.075 ha di seluruh Indonesia. Kementan mendorong pemerintah daerah yang berniat membangun embung atau irigasi tersier.
Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya membuka peluang kepada pemerintah daerah tingkat provinsi/kabupaten/kota yang ingin mengajukan pembangunan embung atau irigasi tersier untuk menunjang pembangunan pertanian di daerah.
“Daerah yang ingin membangun embung atau irigasi tersier, silakan ajukan ke Ditjen PSP. Bisa melalui dinas pertanian di wilayahnya masing-masing,” katanya.
Menurut dia, program rehabilitasi jaringan irigasi, penembangan irigasi perpipaan/perpompaan, dan pembangunan embung yang saat ini sedang gencar dilakukan oleh pemerintah sangat dirasakan oleh para petani.
“Efek yang langsung dirasakan petani adalah penambahan indeks pertanaman yang tadinya hanya sekali setahun menjadi dua bahkan tiga kali, produktivitas rata-rata per hektare juga meningkat,” ujarnya. PSP
