Membangun Pertanian Maju, Mandiri dan Modern Tanpa Korupsi

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) menggelar Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dengan Tema: Membangun Pertanian Maju, Mandiri, Modern Tanpa Korupsi, “Tema tersebut sebagai spirit dan komitmen bagi pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan Menuju Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045,” ujar Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Jan Samuel Maringka.

Korupsi menjadi fenomena sosial, politik dan ekonomi yang kompleks dan mempengaruhi semua negara. Bukan itu saja, korupsi dinilai merusak sendi bangsa, institusi, demokrasi, memperlambat pembangunan ekonomi serta berkontribusi nyata terhadap ketidakstabilan pemerintahan dan perekonomian negara.

Dalam rangka mengantisipasi dan mencegah terjadinya korupsi, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan Hari Antikorupsi melalui resolusi 58/4 sejak 31 Oktober 2003, yang ditetapkan pada tanggal 9 Desember.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Jan Samuel Maringka mengatakan, korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa pula dengan melibatkan seluruh elemen bangsa. Apalagi, kasus-kasus korupsi masih sering disaksikan.

Kasus-kasus tindak pidana korupsi masih marak terjadi di dunia pendidikan, penegak hukum, kepolisian, pejabat pemerintah pusat dan daerah serta swasta. Untuk itu, dalam rangka pemberantasan korupsi, diperlukan effort (usaha) dan kesungguhan melalui sinergitas yang sangat kuat dalam memerangi korupsi.

Dalam upaya membangun budaya antikorupsi dan kesadaran para penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan melibatkan masyarakat melakukan pencegahan secara melembaga dan rutin melaksanakan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh setiap tanggal 9 Desember.

Jan Maringka mengatakan, peringatan Hakordia menjadi momentum membudayakan dan menggelorakan semangat melawan korupsi ke seluruh aspek sendi-sendi bangsa, khususnya di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Hakordia 2022 diharapkan dapat menjadi tonggak menguatkan kembali semangat dan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi untuk menjadikan Indonesia bebas dari korupsi,” katanya.

Sebagaimana amanat Surat Edaran Pimpinan KPK Nomor 18 Tahun 2022 tentang Himbauan Penyelenggaraan Kegiatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) Tahun 2022, maka Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian (Itjentan) menggelar Peringatan Hakordia dengan Tema: Membangun Pertanian Maju, Mandiri, Modern Tanpa Korupsi, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan Integrity Expo Hakordia Tahun 2022 yang diselenggarakan KPK pada tanggal 9-10 Desember 2022.

“Tema tersebut sebagai spirit dan komitmen bagi pimpinan dan seluruh jajaran dalam mendorong terwujudnya swasembada pangan berkelanjutan Menuju Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045,” tuturnya.

Tema besar Hakordia Kementan tersebut untuk meletakan pondasi yang kokoh dan konkret untuk mewujudkan visium Presiden Joko Widodo, yaitu Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia pada Tahun 2045 pada saat 100 tahun Indonesia Merdeka. Visium tersebut telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Lumbung Pangan Dunia 2045 (Renstra LPD 2045) Kementerian Pertanian.

“Implementasi renstra tersebut memerlukan dukungan dan komitmen yang tinggi dari berbagai pihak, mulai dari tingkat pusat hingga daerah dan masyarakat (stakeholder) pertanian,” ujarnya.

Seperti diketahui, kondisi pangan di masa depan diperkirakan penuh dengan ketidakpastian karena adanya berbagai tantangan yang semakin tidak mudah. Di antaranya, menurunnya permukaan air tanah, laju peningkatan produksi pangan yang mulai stagnan, perubahan iklim yang mengacaukan pola budidaya.

Belum lagi meningkatnya serangan organisme pengganggu tanaman, serta degradasi dan erosi tanah, dan alih fungsi lahan pertanian yang terjadi dihampir semua negara di dunia.

Dengan semakin beragam tantangan pangan di masa depan, tentu akan menimbulkan kekhawatiran banyak pihak akan terjadinya ketidakseimbangan pangan global.

Dalam rangka menyikapi problematika dan tantangan tersebut, Kementerian Pertanian telah menyiapkan Renstra dan program aksi (Pro-Aksi) menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 (LPD 2045) sebagai framework dalam mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dapat.

Jan Maringka menegaskan, untuk mewujudkan visium Indonesia Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045 tentu bukan hanya menjadi tanggungjawab Kementerian Pertanian, namun diperlukan kerjasama, komitmen dan peran aktif dari berbagai pihak, yaitu pemerintah (government) pusat dan daerah, swasta (private sector), dan masyarakat (civil society).  Jamalzen