Negara Kaya Raup Untung dari Pinjaman Iklim

Banjir merendam kawasan Taman Sri Muda di Shah Alam, Selangor, Malaysia Desember 2021. Foto: REUTERS/Ebrahim Harris

Perubahan iklim buat negara kaya bukan semata bencana, tapi juga bisnis empuk menggiurkan. Hasil investigasi Reuters dan data dari Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menunjukkan bagaimana negara-negara kaya meraup untung miliaran dolar dari program global untuk mengatasi dampak perubahan iklim.

Jepang, Prancis, Jerman, Amerika Serikat dan negara-negara kaya lainnya sedang memanen cuan besar manfaat ekonomi bernilai miliaran dolar AS dari program global yang bertujuan membantu negara berkembang mengatasi dampak perubahan iklim.

Keuntungan finansial itu terjadi berkat janji negara-negara kaya mengirim 100 miliar dolar AS/tahun ke negara-negara miskin guna membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi cuaca ekstrem. Dengan penyaluran uang dari program itu ke perekonomian mereka sendiri, maka negara-negara kaya bertentangan dengan konsep yang dianut secara luas bahwa mereka harusnya memberikan kompensasi kepada negara-negara miskin atas polusi jangka panjang yang memicu perubahan iklim. Demikian kritik pedas sejumlah analis pendanaan iklim, aktivis, mantan pejabat perubahan iklim dan juru runding iklim yang dikumpulkan Reuters.

Negara-negara kaya telah menyalurkan pinjaman sedikitnya 18 miliar dolar AS dengan tingkat suku bunga pasar, antara lain dari Jepang sebesar 10,2 miliar dolar AS, Prancis 3,6 miliar dolar AS, Jerman 1,9 miliar dolar AS dan Amerika 1,5 miliar dolar AS, demikian kajian Reuters dan Big Local News — sebuah program jurnalistik di Stanford University. Pinjaman dengan bunga pasar ini jelas tidak wajar untuk pinjaman terkait iklim dan proyek bantuan lainnya, yang biasanya berbunga sangat rendah.

Sementara ada pinjaman lain sebesar 11 miliar dolar AS — hampir semuanya dari Jepang — yang mewajibkan negara penerimanya untuk menyewa atau membeli barang-barang yang diperlukan dari perusahaan yang berasal dari negara kreditur.

Bagai mana dengan hibah? Reuters mengidentifikasi ada sekitar 10,6 miliar dolar AS pemberian dana hibah dari 24 negara dan Uni Eropa yang memberi syarat yang sama buat negara penerimanya untuk menyewa perusahaan, organisasi nirlaba atau lembaga publik dari negara tertentu — biasanya negara donor — untuk menggarap pekerjaan atau memberikan bahan-bahan yang diperlukan.

Penawaran pinjaman iklim dengan suku bunga pasar atau pemberian dana bersyarat dengan merekrut perusahaan tertentu sama saja artinya uang yang disalurkan ke negara berkembang itu dikirim balik ke negara pemberi utangan.

“Dari kacamata keadilan, ini jelas sangat tercela,” kecam Liane Schalatek, direktur Heinrich-Boll Foundation cabang Washington. Heinrich-Boll Foundation adalah lembaga pemikir yang mempromosikan kebijakan-kebijakan lingkungan.

Kalangan analis menilai, hibah bersyarat kepada negara penerima untuk memakai pamasok dari negara-negara kaya masih tidak terlalu berbahaya ketimbang pinjaman bersyarat. Pasalnya, hibah tidak perlu mengembalikan dana yang diberikan. Bahkan terkadang, kata mereka, pengaturan semacam itu memang diperlukan — ketika negara penerima kekurangan tenaga ahli untuk memberikan layanan. Tapi di lain waktu, hal itu menguntungkan negara donor dan merugikan negara berkembang.

Hal itu malah menggerogoti tujuan mulia membantu negara-negara yang rentan iklim untuk membangun daya tahan dan teknologi untuk mengatasi perubahan iklim, kata sumber-sumber iklim dan keuangan.

“Pemberian dana iklim tidak boleh jadi peluang bisnis,” tegas Schalatek. Dia harus “memenuhi kebutuhan dan prioritas negara-negara berkembang penerimanya.”

Banyak pinjaman dan hibah bersyarat yang dikaji Reuters ada dalam janji negara-negara kaya untuk menyalurkan pinjaman 100 miliar dolar AS/tahun pada tahun 2020 kepada negara-negara miskin yang rentan terhadap perubahan iklim. Diluncurkan pertama kali tahun 2009, komitmen penyaluran dana itu dikuatkan lagi dalam Perjanjian Iklim Paris 2015. Secara umum ada 353 miliar dolar AS dana yang disalurkan dari tahun 2015 sampai 2020. Jumlah itu termasuk 189 miliar dolar AS pembayaran langsung antar-negara, dan ini yang jadi fokus perhatian analisis Reuters.

Lebih dari separuh pendanaan yang disalurkan langsung (sekitar 54%) dalam bentuk pinjaman, bukan hibah. Fakta ini membuat marah sejumlah perwakilan negara-negara berkembang yang terlilit utang, seperti Ekuador. Mereka bilang, negara mereka harusnya tidak boleh berutang lebih banyak lagi untuk menyelesaikan berbagai masalah yang umumnya disebabkan oleh negara-negara maju.

Negara-negara “di belahan Selatan sedang mengalami gelombang baru utang yang disebabkan oleh pembiayaan iklim,” tegas Andres Mogro, mantan direktur nasional adaptasi perubahan iklim Ekuador.

Pada saat yang sama, kata beberapa analis, negara-negara kaya justru bersikap lebay mengenai sumbangan mereka terhadap janji 100 miliar dolar AS. Mengapa? Karena dana yang dikucurkan mengalir kembali ke negeri mereka melalui pembayaran utang, bunga dan kontrak kerja.

“Manfaat buat negara-negara donor mengaburkan tujuan utama mendukung aksi iklim di negara-negara berkembang,” papar Ritu Bharadwaj, peneliti utama mengenai tata kelola iklim dan pendanaan di International Institute for Environment and Development, lembaga pemikir masalah kebijakan asal Inggris.

Negara Kaya Bertahan

Sejumlah perwakilan dari badan-badan utama yang mengelola dana iklim dari Jepang, Jerman, Prancis dan AS — empat negara yang paling banyak melaporkan pendanaan itu ke PBB — mengatakan bahwa mereka mempertimbangkan jumlah utang yang sudah dimiliki suatu negara saat memutuskan apakah perlu menawarkan kredit atau hibah. Mereka mengaku memprioritaskan pemberian hibah kepada negara-negara miskin tersebut.

Sekitar 83% pendanan iklim ke negara berpendapatan rendah diberikan dalam bentuk hibah, demikian temuan Reuters. Namun, negara-negara itu secara rata-rata juga menerima pembiayaan iklim kurang dari separuh dibandingkan dengan negara-negara beperndapatan lebih tinggi yang sebagian besar menerima pinjaman.

“Bauran antara pinjaman dan hibah memastikan bahwa dana publik dari pendonor bisa diberikan langsung ke negara yang paling membutuhkan, sementara negara-negara yang secara ekonomi lebih kuat bisa memperoleh manfaat dari pinjman dengan suku bunga di bawah pasar,” ujar Heike Henn, direktur iklim, energi dan lingkungan hidup Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman. Jerman telah berkontribusi dalam pembiayaan iklim sebesar 45 miliar dolar AS, di mana 52%-nya dalam bentuk pinjaman.

Badan Pembangunan Prancis (AFD) memberikan pinjaman dengan suku bunga rendah kepada negara berkembang, yang biasanya hanya tersedia buat negara-negara kaya di pasar terbuka, kata Atika Ben Maid, deputi kepala Divisi Iklim dan Alam AFD. Sekitar 90% dari kontribusi Prancis senilai 28 miliar dolar AS diberikan dalam bentuk pinjaman. Angka ini paling tinggi dibandingkan negara donor lainnya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan, pinjaman tersebut “pantas dan hemat biaya” untuk proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan. Hibah biasanya disalurkan ke jenis proyek lain di “komunitas berpenghasilan rendah dan rentan terhadap perubahan iklim.” Amerika menyalurkan 9,5 miliar dolar AS pendanaan iklim, di mana 31% dalam bentuk pinjaman.

“Perlu juga ditekankan bahwa ketentuan pendanaan iklim dalam Perjanjian Paris tidak didasarkan pada ‘perbaikan’ atas kerugian yang disebabkan oleh emisi bersejarah,” kata juru bicara tersebut, ketika ditanya apakah pemberian bunga sesuai harga pasar dan imbalan finansial lainnya tidak bertentangan dengan semangat dari program pendanaan iklim.

Perjanjian Paris tidak secara langsung menyatakan bahwa negara-negara maju harus melakukan perbaikan atas emisi yang pernah ada. Hal itu merujuk pada prinsip-prinsip “keadilan iklim” dan “kesetaraan” serta mencatat “tanggung jawab dan kemampuan yang sama namun berbeda-beda” dalam menghadapi perubahan iklim. Hal ini memperjelas bahwa negara-negara maju diharapkan menyediakan pendanaan iklim.

Banyak orang yang menafsirkan istilah tersebut bahwa negara-negara kaya punya tanggung jawab membantu memecahkan masalah-masalah terkait iklim di mana peran mereka sangat besar dalam menciptakannya, kata Rachel Kyte, guru besar kebijakan iklim Oxford University yang merupakan utusan khusus Bank Dunia untuk perubahan iklim pada tahun 2014 dan 2015.

Namun, perjanjian tersebut tidak menjelaskan secara spesifik. Janji tersebut menyatakan bahwa negara-negara harus memobilisasi pendanaan iklim dari “berbagai sumber, instrumen, dan saluran.” Perjanjian ini tidak menentukan apakah hibah harus diprioritaskan dibandingkan pinjaman. Perjanjian ini juga tidak melarang negara-negara kaya untuk menerapkan persyaratan yang menguntungkan mereka sendiri.

“Ini seperti kita membakar gedung dan kemudian jualan alat pemadam kebakaran di luar,” kata Mogro dari Ekuador, mantan negosiator iklim untuk negara-negara berkembang blok G77 dan China, mengomentari praktik tersebut.

Kebutuhan Besar, Dana Terbatas

Reuters dan Big Local News mengkaji 44.539 kontribusi keuangan tercatat yang dilaporkan ke Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) selaku entitas yang bertanggung jawab melacak janji tersebut. Kontribusi itu berasal dari 34 negara dan Uni Eropa sepanjang tahun 2015 sampai 2020, data dari periode paling akhir yang tersedia.

UNFCCC tidak mewajibkan negara-negara untuk melaporkan rincian penting pembiayaan mereka. Makanya wartawan juga mengkaji 133.568 catatan yang dikumpulkan oleh OECD untuk mengidentifikasi syarat-syarat perekrutan atau penyewaan yang terkait dengan pembiayaan iklim selama periode waktu yang sama.

Kajian itu mengkonfirmasikan bahwa negara maju ternyata menerapkan persyaratan pemberian bantuan dalam komitmen pembiayaan iklim 100 miliar dolar AS mereka. Mengingat catatan UNFCCC kurang rinci, Reuters pun tak bisa memastikan apakah seluruh bantuan itu sudah termasuk.

Guna memahami pola pendanaan yang diungkapkan data itu secara lebih baik lagi, para wartawan berkonsultasi dengan 38 analis iklim dan dana pembangunan serta sejumlah ilmuwan, aktivis iklim, mantan ataupun pejabat dan negosiator iklim negara berkembang, dan perwakilan lembaga-lembaga pembangunan negara-negara kaya.

Temuan Reuters itu muncul ketika banyak negara sedang berupaya merundingkan target baru pembiayaan iklim yang lebih tinggi sampai akhir tahun ini. PBB memperkirakan dibutuhkan dana sedikitnya 2,4 triliun dolar AS/tahun untuk memenuhi target Perjanjian Paris, termasuk di dalamnya menjaga suhu rata-rata global tidak melewati 2 derajat Celsius di atas level pra-revolusi industri.

Jika dibandingkan, maka pengeluaran belakangan ini tak ada artinya. Negara-negara kaya kemungkinan memenuhi target 100 miliar dolar AS/tahun untuk pertama kalinya pada tahun 2022 melalui kontribusi langsung dari negara ke negara serta melalui pembiayaan multilateral dari bank-bank pembangunan dan dana iklim. OECD memperkirakan negara kaya telah menyalurkan sedikitnya 164 miliar dolar AS janji pembiayaan iklim melalui institusi multilateral — di mana 80% dalam bentuk pinjaman — antara tahun 2015 sampai 2020, di samping juga melalui kontribusi langsung antar-negara.

Reuters sendiri tidak bisa menentukan persentase dari pinjaman itu yang menggunakan suku bunga pasar atau syarat penyewaan atau perekrutan. Pasalnya, laporan dari kelompok multilateral tidak merata.

Namun, setidaknya ada 3 miliar dolar AS pembiayaan langsung untuk proyek-proyek yang hanya sedikit membantu negara-negara untuk mengurangi emisi atau bertahan dari bahaya perubahan iklim, demikian hasil temuan investigasi Reuters pada Juni 2023. Sejumlah besar dana disalurkan ke PLTU batubara, sebuah hotel, toko cokelat dan proyek lain yang sedikit atau taka da sama sekali hubungannya dengan inisiatif iklim.

Lubang Semakin Dalam

Negara-negara yang terlilit utang banyak yang menghadapi lingkaran setan: Pembayaran utang membatasi kemampuan mereka untuk berinvestasi dalam solusi iklim, sementara cuaca ekstrem menyebabkan kerugian ekonomi yang parah, sering kali menyebabkan negara-negara tersebut meminjam lebih banyak lagi. Berdasarkan laporan Program Pembangunan PBB (UNDP) tahun 2022, separuh lebih dari 54 negara berkembang yang terlilit utang ternyata juga negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Hanya saja, akibat jumlah pendanaan untuk proyek-proyek iklim masih jauh dari yang dibutuhkan, beberapa analis berpendapat pinjaman perlu menjadi bagian dari pendanaan iklim.

Perwakilan bantuan pembangunan dari AS, Jepang, Prancis, Jerman dan Komisi Eropa mengatakan, pinjaman memungkinkan mereka menyalurkan lebih banyak uang untuk proyek-proyek besar dibandingkan jika mereka hanya mengandalkan hibah.

Dalam wawancara dengan Reuters, delapan perwakilan yang telah bekerja pada isu-isu iklim di negara-negara berkembang mengatakan, mereka menganggap pinjaman diperlukan untuk mendanai proyek-proyek ambisius mengingat terbatasnya dana yang dialokasikan oleh negara-negara kaya untuk pendanaan iklim. Namun, mereka menegaskan, janji-janji di masa depan harus mewajibkan negara-negara kaya dan lembaga-lembaga multilateral lebih transparan mengenai persyaratan pinjaman dan memberikan perlindungan terhadap pinjaman yang menciptakan utang yang mencekik.

“Cara kerja sistem keuangan internasional saat ini… adalah dengan menggali lubang yang lebih dalam lagi,” papar Kyte, mantan utusan iklim Bank Dunia, yang baru-baru ini menjadi penasihat Inggris dalam perundingan iklim. “Kita harus mengatakan, ‘tidak, jangan menggali lagi, kami akan menguruk lubang tersebut dan mengangkat Anda.’”

‘Pinjaman Macet’

Sekretaris Eksekutif UNFCCC, Simon Stiell mencoba mengaungkan kembali keinginan negara-negara berkembang yang disuarakan sejak lama. Dia secara terbuka mendesak negara kaya untuk menawarkan apa yang disebut concessional loans atau pinjaman lunak dengan suku bunga sangat rendah dan periode pembayaran yang panjang. Dengan cara itu pinjaman menjadi lebih murah. Hanya saja OECD maupun UNFCCC taka da yang berkomentar tentang laporan ini. UNFCCC sebaliknya malah meminta Reuters melihat pidato lama Stiell.

Sekitar 18% dari kredit iklim dari negara kaya atau 18 miliar dolar AS, bukanlah pinjaman lunak, demikian laporan PBB dari 2005 sampai 2020, termasuk separuh lebih dari pinjaman itu berasal dari AS dan Spanyol yang dilaporkan. Jumlah itu kemungkinan juga lebih rendah. Pasalnya, laporan negara-negara kaya ke PBB tentang apakah pinjaman mereka bersifat lunak adalah sukarela.

Prancis memberikan pinjaman non-konsesional sebesar 118,6 juta dolar AS ke kota pelabuhan Ekuador, Guayaquil pada 2017 untuk membangun jalur trem udara. Pinjaman tersebut, yang dianggap Perancis sebagai bagian dari janji pendanaan iklimnya, menunjukkan bagaimana program global dapat menciptakan utang yang mahal di negara-negara berkembang dengan imbalan sedikit keuntungan lingkungan. Sementara negara-negara pemberi pinjaman malah mendapatkan manfaatnya.

Gondola kabel yang dijuluki Aerovia ini dianggap sebagai alternatif ramah iklim dibandingkan membangun jembatan yang menghubungkan kawasan industri Guayaquil ke kota tetangga tempat para pekerja tinggal. Empat tahun setelah diresmikan, Aerovia mengangkut sekitar 8.300 penumpang setiap hari. Jumlah tersebut merupakan seperlima dari jumlah penumpang yang diproyeksikan dalam dokumen perencanaan awal — sehingga menghasilkan pendapatan dan manfaat lingkungan yang lebih rendah dari perkiraan.

Aerovia, gondola di Guayaquil, Ekuador hasil utangan dari Prancis. Foto: reuters

Utang tersebut membuat bengkak defisit anggaran Guayaquil sebesar 124 juta dolar AS. Menurut dokumen perencanaan awal, Guayaquil diperkirakan akan membayar bunga 5,88%. Prancis diproyeksikan memperoleh bunga sebesar 76 juta dolar AS selama periode pembayaran 20 tahun.

Analis keuangan menyebut tingkat suku bunga tersebut sangat tinggi untuk pinjaman terkait perubahan iklim. Sementara analisis OECD mengenai pinjaman lunak dari 12 negara maju dan Uni Eropa pada 2023 menemukan, mereka menawarkan tingkat bunga rata-rata 0,7% pada tahun 2020. Guayaquil dan Prancis menolak mengungkapkan tingkat bunga perjanjian pinjaman akhir untuk jalur trem Aerovia.

“Inilah contoh klasik di mana pinjaman macet, yang diberikan kepada suatu negara dengan tujuan pendanaan iklim, akan menciptakan… tekanan keuangan lebih lanjut,” kata Bharadwaj, peneliti iklim dari International Institute for Environment and Development.

Perjanjian pinjaman memang tidak mengharuskan Guayaquil menyewa perusahaan Prancis. Meskipun demikian, perusahaan transportasi Prancis Poma memenangkan kontrak untuk membangun jalur trem, bersama dengan perusahaan Panama SOFRATESA, yang didirikan warga negara Prancis. Perusahaan-perusahaan tersebut juga mengoperasikan jalur trem, sehingga pemerintah kota tidak memungut pendapatan dari tarif penumpang untuk membantu membayar kembali pinjaman tersebut. Tidak ada satu perusahaan pun yang menanggapi pertanyaan dari Reuters.

Hampir seluruh komponen Aerovia — termasuk kabin, panel kontrol listrik, dan kabel — diproduksi di Prancis dan Swiss dan kemudian dikirim ke Guayaquil, menurut presentasi slide yang disiapkan oleh pemerintah setempat sebelum peluncuran jalur trem tersebut.

Bagi Euan Ritchie, penasihat kebijakan senior di Development Initiatives, sebuah organisasi kebijakan internasional, proyek ini sama saja dengan “transfer kekayaan dari Ekuador ke Prancis.”

Namun jubir badan pembangunan Prancis membantah klaim tersebut. Dia mengatakan, jalur trem adalah milik kota tersebut dan badan tersebut telah mempertimbangkan risiko tekanan finansial sebelum menyetujui pinjaman. Jalur trem udara telah menghasilkan “pengurangan gas rumah kaca yang signifikan,” meskipun jumlah penumpangnya sedikit, katanya tanpa memberikan memberikan perkiraan. Dia juga mengatakan lembaga tersebut tidak ikut serta dalam pemilihan kontraktor.

Meski begitu, badan pembangunan Prancis tetap memuji keberhasilan perusahaan-perusahaan Prancis dalam mendapatkan kontrak semacam itu. Laporan tahunan badan tersebut pada tahun 2022 mengatakan, lebih dari 71% proyeknya pada tahun itu melibatkan “setidaknya satu pelaku ekonomi Prancis,” yang menghasilkan “manfaat ekonomi” sebesar 2 miliar euro.

Jubir tersebut menolak memberikan perkiraan mengenai manfaat yang diperoleh pemasok Prancis dari pendanaan terkait perubahan iklim. Perusahaan-perusahaan Prancis kerap memenangkan tender karena mereka memiliki “pengetahuan mendalam dan kehadiran lokal” di wilayah-wilayah di mana AFD mengirimkan bantuan yang signifikan, katanya, seraya menambahkan bahwa perusahaan tersebut “sama sekali tidak memihak entitas mana pun berdasarkan kewarganegaraan mereka.”

Matikan Pemain Lokal

Sementara itu, menurut laporan OECD, hampir 32% dari seluruh pinjaman iklim Jepang mewajibkan debiturnya menyewa atau merekrut perusahaan Jepang. Kredit yang disalurkan itu setidaknya sudah kembali ke perekonomian Jepang sebesar 10,8 miliar dolar AS, demikian kajian Reuters.

Berkat persyaratan pinjaman itu, Sumitomo Corp dan Japan Transport Engineering Co. terbantu dengan memenangkan tiga kontrak senilai 1,3 miliar dolar AS untuk memasok 648 gerbong kereta untuk proyek kereta api dan KRL bawah tanah di Filipina. Anak usaha Sumitomo, Sumitomo Mitsui Construction Co, juga memenangkan dua kontrak senilai lebih dari 1 miliar dolar AS untuk membangun perluasan kereta api dan gedung stasiun.

Jubir Sumitomo Corp mengatakan, meskipun pinjaman tersebut mengharuskan kontraktor utama adalah orang Jepang, namun tidak memerlukan subkontraktor Jepang. Namun dia tidak menjawab ketika ditanya apakah perusahaan tersebut menggunakan subkontraktor lokal untuk proyek kereta api Filipina.

Sementara Japan Transport Engineering Co. tidak menanggapi pertanyaan.

Bantuan dengan kewajiban perekrutan merampas peluang bisnis perusahaan lokal dan menghilangkan peluang bagi negara-negara berkembang untuk membangun keahlian dalam teknologi berkelanjutan, kata Erika Lennon, pengacara senior di Center for International Environmental Law. Sebelas orang sumber Reuters mengatakan, persyaratan tersebut bertentangan dengan klausul Perjanjian Paris yang mendesak para pihak untuk memprioritaskan “transfer teknologi dan peningkatan kapasitas” bagi negara-negara berkembang.

Ketika ditanya Reuters tentang pinjaman bersyarat Jepang, Kiyofumi Takashima, jubir Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), mengatakan, pinjaman tersebut memiliki persyaratan yang sangat menguntungkan bagi peminjam dan biasanya melibatkan konsultan, kontraktor, dan pekerja lokal. Konsultan dan kontraktor Jepang melakukan “upaya penuh untuk mentransfer teknologi dan keterampilan” kepada aktor lokal, katanya.

Berdasarkan jangka waktu yang dikaji Reuters, kebijakan JICA mensyaratkan jenis pinjaman ini memiliki tingkat bunga 0,1% dan jangka waktu pembayaran 40 tahun.

Bantuan bersyarat dapat menimbulkan biaya tambahan karena penerima tidak dapat mempertimbangkan kontraktor yang lebih murah. OECD pada tahun 2001 merekomendasikan penghentian persyaratan tersebut, dengan mengutip penelitiannya pada tahun 1991 yang menemukan bahwa persyaratan tersebut dapat meningkatkan biaya bagi negara penerima hingga 30%.

Saori Katada, pakar kebijakan luar negeri Jepang di University of Southern California, mengutip penelitian akademis yang menemukan bahwa perusahaan-perusahaan Jepang biasanya mengenakan biaya lebih mahal dibandingkan perusahaan-perusahaan dari negara tetangga, seperti China, Korea, atau Taiwan.

“Mungkin kualitasnya bagus, tapi harganya selalu sangat mahal,” kata Katada.

Negara-negara lain sering kali menerapkan persyaratan perekrutan serupa pada dana hibah. Para wartawan menemukan bahwa 18% dari seluruh hibah terkait perubahan iklim yang dilaporkan ke OECD antara tahun 2015 dan 2020 memuat persyaratan serupa untuk seluruh atau sebagian hibah.

Uni Eropa memberikan hibah sebesar 4 miliar dolar AS yang mengharuskan penerimanya mempekerjakan perusahaan atau lembaga dari negara tertentu. Amerika Serikat melaporkan dana hibah sebesar 3 miliar dolar AS dan Jerman sebesar 2,7 miliar dolar AS dengan syarat serupa.

Jubir Kementerian Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan Jerman mengatakan, hibah mereka tidak mengharuskan mempekerjakan perusahaan Jerman dan tidak ada kebijakan yang memihak pemasok nasional. Namun, mereka sering kali mengharuskan negara penerima untuk membayar badan pembangunan internasional Jerman, GIZ, untuk konsultasi dan layanan teknis lainnya, kata jubir tersebut.

Hampir semua bantuan Uni Eropa sejak tahun 2021 tidak mencakup persyaratan perekrutan seperti itu, kata jubir Uni Eropa.

Semua bantuan, terlepas dari siapa yang mendapat kontrak untuk melakukan pekerjaan tersebut, akan bermanfaat bagi negara-negara penerima, kata jubir Deplu AS. Dia membantah anggapan AS telah memberlakukan persyaratan hibah yang dapat menyalurkan 3 miliar dolar AS kembali ke perekonomiannya sendiri. Bantuan tersebut mungkin memerlukan perekrutan perusahaan atau lembaga dari negara lain — bukan hanya AS – katanya,  meski tidak memberikan contoh spesifik.

Data OECD mencantumkan perusahaan, organisasi nirlaba, atau lembaga pemerintah AS sebagai entitas utama yang menerima dana dari setidaknya 80% hibah iklim bersyarat AS, dengan jumlah total 2,4 miliar dolar AS.

Ini adalah “bagian dari cerita yang sama mengenai pendanaan yang mengarah ke arah yang keliru,” kata Kyte. AI