Pajak Karbon Ditunda Lagi

Indonesia mengikuti arah yang terjadi dengan negara industri maju soal perubahan iklim. Krisis dan melambungnya harga energi, yang dipicu invasi Rusia ke Ukraina, membuat pemerintah menunda untuk kedua kalinya penerapan Pajak Karbon, yang harusnya mulai 1 Juli 2022. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjamin penundaan ini tidak akan berdampak pada komitmen Indonesia menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK).

Pemerintah terburu-buru. Itulah komentar singkat Direktur Eksekutif Institute for Essensial Service Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menanggapi penundaan yang kedua kalinya penerapan Pajak Karbon yang harusnya mulai 1 Juli 2022. Sebelumnya, pemerintah juga sudah menunda implementasi instrumen ini, yang ditunggu pengusaha di sektor kehutanan, pada April 2022.

Kesan terburu-buru itu, kata Fabby, memang sudah terlihat sejak awal. Rencana ini memang termasuk singkat, yang dimulai ketika pada Oktober 2021 disepakatinya Undang-undang (UU) No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) — yang di dalamnya termasuk mengatur mengenai kebijakan Pajak Karbon. Bahkan di bulan yang sama, Presiden Jokowi juga menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 98 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK/carbon pricing) — yang didalamnya juga mengatur tentang pungutan atas karbon, termasuk di antaranya adalah pajak.

Padahal, kata Fabby, banyak peraturan yang harus disiapkan dan diharmonisasikan. “Harus hati-hati karena banyak aspek yang harus dikaji dalam penerapan Pajak Karbon,” kata Fabby saat dihubungi, Sabtu (2/7/2022). Dia menyebut banyak kementerian atau lembaga yang terkait dengan aturan baru ini. Selain Kemenkeu yang nantinya akan memungut pajak, ada juga Kementerian ESDM yang akan menetapkan cap. Lalu ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang mengatur terkait perdagangan karbonnya.

Implikasi paling serius dari penundaan itu adalah kemungkinan tidak tercapainya target penurunan emisi GRK Indonesia. “Ini bisa mengancam pencapaian NDC Indonesia,” kata Fabby. Pada dokumen NDC (Nationally Determined Contribution) yang telah di-submit Indonesia ke UNFCCC, Indonesia menargetkan untuk menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri atau mencapai 41% dengan dukungan internasional. Dari target 29% tersebut, sektor energi berkontribusi cukup besar, yaitu 11% di bawah sektor kehutanan yang 17,2%.

Namun, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan, penundaan Pajak Karbon tidak akan berdampak pada komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi GRK. “Tidak masalah (ada penundaan), kita tetap berkomitmen untuk menurunkan emisi GRK,” katanya, Selasa (28/6/2022).

Pemerintah terlalu pede? Bisa jadi. Namun, jangankan Indonesia. Negara-negara industri maju yang tergabung dalam Kelompok Tujuh (G7) pun membuat banyak pihak, terutama kelompok lingkungan, cemas. Invasi Rusia ke Ukraina yang melambungnya harga energi dijadikan alasan untuk tetap menggunakan bahan bakar fosil dengan dalih kondisi “luar biasa”, meski sudah ada komitmen akan mengakhiri dukungan pada akhir 2022. AI