Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Wakil Menteri LHK Alue Dohong menggelar rapat konsultasi teknis dengan Gubernur, Bupati/Walikota bersama jajaran teknis dinas untuk membahas masalah dan hambatan program kerja nasional dan daerah serta kondisi-kondisi berkenaan dengan kehutanan dan lingkungan hidup.
“Berbagai persoalan berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, ada di daerah. Karena itu saya mengundang para Gubernur untuk mendengarkan langsung permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan yang ada, berdiskusi dan mencari solusi bersama berbagai persoalan di tingkat tapak,” kata Menteri Siti, di Jakarta, Jumat (15/11/2019).
Rapat konsultasi digelar selama dua hari (14-15 November 2019) memanfaatkan kesempatan keberadaan Para Gubernur dan Bupati/Walikota selama di Jakarta seiring dengan dengan digelarnya Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Nasional. Asistensi kebijakan ini dilakukan masing-masing lebih dari dua jam diskusi untuk mendapatkan masukan dan jalan keluar penyelesaian masalah sehingga implementasi program dapat dipercepat dan dilaksanakan secara bersama-sama.
Gubernur yang hadir pada kesempatan dua hari kemarin ialah Gubernur Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Jambi.
Persoalan yang dibahas diantaranya terkait dengan perencanaan dan penggunaan kawasan, TORA dan Hutan Sosial, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, hutan produksi dan daya saing industri kehutanan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengendalian daerah aliran sungai, kebakaran hutan dan lahan serta gambut, pengelolaan KPH, pencemaran dan pemulihan lingkungan, serta soal-soal sampah dan limbah B3. Selain itu juga dibahas mengenai desa-desa di dalam kawasan hutan, kekayaan genetik dan bioprospecting, serta penegakkan hukum lingkungan.
Selain membahas masalah yang diajukan oleh Gubernur dan Bupati serta diskusi dengan semua pejabat eselon I KLHK, secara mendetil, pada pertemuan ini para Gubernur juga mendapatkan penjelasan terkait kebijakan teknis dari Wakil Menteri LHK, dan penjelasan terkait kebijakan teknis dari Para Direktur Jenderal/ Kepala Badan lingkup KLHK.
Secara khusus bersama Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) dibahas cukup rinci tentang rencana persiapan ibukota negara, pada aspek pengamanan kawasan hutan dan calon lokasi ibukota serta dimensi-dimensi lingkungannya termasuk lingkungan sosial.
“Diskusi berlangsung hangat dan konstruktif. Saya terus memberi ruang untuk kegiatan seperti ini, karena setiap masalah yang berkaitan dengan kepentingan rakyat hingga ke tingkat tapak, harus kita carikan solusinya bersama-sama,” jelas Menteri Siti.
Setelah rapat konsusltasi ini sedang disiapkan untuk diskusi detil dan asistensi implementasi kebijakan ini dengan Gubernur Sumsel, Kalsel, Sumut, Sulsel dan lainnya.
Sugiharto
