Perubahan Iklim Jadi Isu Kampanye di Seluruh Dunia

Ketika Rishi Sunak menjelaskan rencana Inggris mencapai emisi net zero pekan ini, sang perdana menteri berjanji menjelang Pemilu yang diharapkan tahun 2024 bahwa dia akan menghindari dekarbonisasi yang lebih cepat ketimbang negara-negara lain.

“Ketika kontribusi kita terhadap emisi global kurang dari 1%, bagaimana mungkin warga Inggris diminta berkorban lebih besar ketimbang warga negara lainnya?” kata pemimpin partai Konservatif ini, Rabu (20/9).

Adegan-adegan serupa menjelang Pemilu juga terjadi di seluruh dunia. Ketika tahun 2030 makin dekat — tahun di mana para ilmuwan dunia menyatakan Bumi ini nyaris harus memangkas separuh emisi gas rumah kaca yang dihasilkan — pemerintah di seluruh dunia menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan cepat.

Namun tekanan itu telah mendorong reaksi di mana para politisi di negara-negara demokrasi seperti Jerman sampai Amerika Serikat malah menjanjikan akan membatalkan langkah-langkah ramah lingkungan yang mereka yakini bakal terbukti tidak populer.

Di banyak negara industri maju, isu yang dulunya tidak penting dalam persaingan pemilu yang sulit tiba-tiba bisa menjadi isu sentral. Rakyat pemilih di Uni Eropa kerap menyebut perubahan iklim dan energi di antara tiga isu yang paling penting buat mereka. Perselisihan politik terbaru meletus menyusul pecahnya rekor musim terpanas dan serentetan kebakaran hutan dan lahan, banjir, dan gelombang panas yang menyapu dunia, yang diperburuk oleh pemanasan global.

“Iklim menjadi senjata buat banyak lawan politik,” ujar Mathieu Lefevre, chief executive LSM More in Common. “Ini adalah kisah dari agenda iklim yang menjadi penting (buat politik).”

Setelah perjanjian Paris 2015, di mana hampir 200 negara sepakat membatasi kenaikan suhu global di bawah 20 Celsius dan idealnya 1,50 C, berbondong-bondong pemerintah di dunia menetapkan target pemangkasan emisi, di mana banyak yang memasang target menjadi netral karbon atau emisi net zero pada tahun 2050.

Namun kini juga makin tumbuh kesadaran di kalangan politisi bahwa tujuan itu akan membutuhkan kerja keras terus-menerus, kata Lefevre. Pekan ini Swedia, negara pionir yang memasang target emisi nol bersih, mengatakan bakal gagal mencapai sasaran sementara yang dipatok tahun 2030, serta target tahun 2045. Sedangkan pemerintahan koalisi Jerman yang rapuh juga nyaris pecah tahun ini akibat proposal untuk melarang pemanas (boiler) dalam negeri yang bertenagakan minyak dan gas.

Beberapa politisi sayap kanan memanfaatkan sikap lunak berbagai kebijakan terkait iklim menjadi hal yang penting dalam strategi pra-Pemilu mereka. Di Inggris, di mana kubu oposisi Partai Buruh sedang mempomosikan mandat hijaunya, Sunak malah bertaruh dia mampu memenangkan dukungan masyarakat atas perubahan kebijakannya menunda langkah-langkah yang ramah lingkungan.

Di Uni Eropa, politisi sayap kanan-tengah menyoroti beban berat birokrasi atas undang-undang iklim Kesepakatan Hijau (Green Deal) yang diberlakukan menjelang Pemilu Parlemen Eropa tahun 2024. Mereka berdalih bahwa ketika banyak perusahaan menghadapi inflasi dan kekurangan SDM terampil, maka mereka butuh lebih banyak dukungan, bukan aturan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut tahun ini ada “jeda dari aturan” mengenai langkah-langkah ramah lingkungan.

Di AS, kubu Demokrat sedang memainkan subsidi lingkungan senilai 369 miliar dolar AS yang diberikan melalui UU iklim baru, yakni UU Pengurangan Inflasi (IRA). Namun pada saat yang sama, Vivek Ramaswamy, bakal calon presiden kubu Republik, menggambarkan perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia sebagai “hoaks”. Donald Trump malah berulang kali mengecilkan risiko perubahan iklim, seraya mengatakan tahun ini risiko perang nuklir malah lebih besar ketimbang pemanasan global.

Namun, kubu liberal berharap berbagai upaya untuk mengaitkan aksi iklim dengan kecemasan masyarakat atas perekonomian akan gagal. Frances Colon, yang fokus pada kebijakan iklim di Center for American Progress — lembaga pemikir yang cenderung sayap kiri — mengatakan bahwa IRA membawa investasi besar-besaran ke negara bagian Merah yang dikuasai Partai Republik. “Orang sedang menyaksikan investasi tersebut. Mereka semua menyaksikan ada lapangan kerja yang tercipta,” katanya, seperti dikutip The Financial Times.

Iklim Mainan Orang Kaya

Meski berbagai jajak pendapat menunjukkan para pemilih peduli dengan perubahan iklim dan kerap menginginkan pemerintah bertindak lebih banyak lagi, namun sikap itu bisa berubah ketika menghadapi kebijakan yang secara langsung mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari, terutama bagi mereka yang yakin kebijakan itu bakal merugikan keuangan mereka.

Jajak pendapat oleh YouGov menjelang perubahan kebijakan PM Sunak menemukan bahwa separuh pemilih mendukung penundaan larangan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan solar dari tahun 2030 sampai 2035 — meskipun mereka yang yakin pemerintah tidak cukup berbuat untuk mencapai emisi net zero kalah jumlah dari responden yang yakin rencana mereka sudah cukup.

Di Jerman, usulan untuk melarang boiler minyak dan gas dipandang analis sebagai pendorong penting terjadinya penurunan popularitas koalisi tiga partai yang berkuasa pimpinan Kanselir Olaf Scholz dan meningkatkan dukungan buat partai sayap kanan jauh AfD.

Di Amerika, IRA sejauh ini menghindari penerapan biaya langsung kepada pemilih, sebaliknya malah menawarkan subsidi dan rabat seperti pajak kredit sampai 7.500 dolar AS untuk membeli mobil listrik. Kubu Republik menyebut kebijakan itu sebagai belanja pemerintah yang berlebihan, tapi kurang mampu memanfaatkan gagasan itu akan merugikan kantong pemilih.

Guru besar ilmu politik ekonomi University of Sheffield, yang juga mantan penasehat iklim pemerintah Inggris, Prof. Michael Jacobs mengatakan, banyak partai kanan-jauh atau populis yakin mereka bisa “memobilisasi basis politik tertentu seputar argumen budaya sekaligus ekonomi” bahwa perubahan iklim merupakan mainan orang kaya, sementara si miskin terpaksa menanggung akibatnya.

Catherine McKenna, mantan menteri iklim Kanada mengatakan, politisi menggunakan perubahan iklim sebagai “masalah mendesak” melakukan hal itu dengan risiko yang mereka tanggung. Politisi Konservatif telah mencoba hal itu di Kanada, katanya, dengan menolak penerapan harga karbon yang dilakukan pemerintah Liberal, dan ujungnya kalah dalam Pemilu 2021.

“Sebagian besar orang sebetulnya menginginkan aksi cerdas terhadap perubahan iklim,” papar McKenna.

Steve Akehurst, seorang analis jajak pendapat dengan spesialisasi mengenai sikap terhadap perubahan iklim mengatakan, penanganan pemanasan global sudah jadi “masalah konsensus” di UE dan Inggris buat para pemilih selama tahunan, sementara di AS malah terpecah-belah.

“Saya kira tidak banyak suara yang bisa dimenangkan mengenai agenda anti-iklim… di Eropa dan Inggris,” katanya. Beberapa penolakan pemilih disebabkan “kesalahan langkah”, seperti kegagalan pemerintah Jerman untuk menjanjikan pendanaan yang cukup untuk transisi menjauh dari penggunaan bahan bakar fosil untuk boiler, katanya.

Namun, di Belanda, keberhasilan gerakan petani pemula dalam pemilu lokal bulan Maret — berkat penolakan terhadap peraturan polusi nitrogen UE — memicu kekhawatiran adanya dukungan yang serupa untuk agenda anti-iklim ketika Belanda melakukan Pemilu nasional pada November.

“Risikonya adalah iklim menjadi bagian dari perang budaya,’ ujar Lefevre. “Hal ini akan sangat merugikan untuk tantangan bersama buat kita semua.” AI