Petani di Jawa Tengah merasakan manfaat pupuk organik. Dengan pupuk organik, petani dapat mengembangkan budidaya pertanian dengan baik dan ramah lingkungan.
Petani juga mendapatkan nilai lebih dengan menggunakan pupuk organik. Salah satunya seperti yang dirasakan Kelompok Petani Merbabu di lereng Gunung Merbabu, Desa Batur, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo ingin para petani bisa menghasilkan pupuk organik secara mandiri yang kualitasnya bisa lebih baik dari pupuk anorganik saat ini. “Hasil pertanian non pestisida itu kualitasnya lebih bagus dan pasarnya bisa lebih besar. Pupuk organik itu makin menguntungkan ke depan. Seharusnya petani memang bisa memproduksi sendiri,” ujarnya.
Kementan melalui penyuluh pertanian juga memberi pelatihan kepada petani memproduksi pupuk secara baik. “Tinggal diajarkan bagaimana mengumpul kompos. Itu memang butuh keahlian dan itu peran penyuluh untuk mengajarkan,” katanya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, pupuk organik yang telah dikomposkan ataupun segar berperan penting dalam perbaikan sifat kimia, fisika dan biologi tanah serta sumber nutrisi tanaman.
“Pupuk organik yang telah dikomposkan dapat menyediakan hara dalam waktu yang lebih cepat, karena selama proses pengomposan telah terjadi proses dekomposisi yang dilakukan oleh berbagai macam mikroba,” katanya.
Dia menyebutkan, salah satu upaya pemerintah untuk mendukung petani dalam kemandirian mengembangkan pupuk organik adalah dengan memfasilitasi kegiatan pengembangan UPPO.
Pembangunan UPPO diarahkan pada lokasi yang memiliki potensi sumber bahan baku pembuatan kompos, terutama limbah organik/limbah panen tanaman, kotoran hewan/limbah ternak dan sampah organik rumah tangga pada subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan rakyat dan peternakan, terutama pada kawasan pengembangan desa organik.
Ali Jamil menyebutkan pemerintah bukan mendorong substitusi pupuk kimia ke pupuk organik. Kementan mendorong penggunaan pupuk secara berimbang karena zat hara yang dibutuhkan tanaman juga ada di pupuk anorganik.
“Petani harus seimbang dalam menggunakan kedua pupuk tersebut, agar lahan sehat, produksi meningkat dan produktivitas melesat,” ujarnya.
Menurut Ali, Kementan memberikan stimulan bantuan kepada kelompok tani yang dikelola secara swadaya berupa UPPO untuk produksi pupuk kandang sebagai pupuk dasar tanaman. “Harapannya, pupuk kandang ini mampu mempercepat pertumbuhan pakan ternak,” kata dia.
Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan, Muhammad Hatta mengatakan, pupuk kandang yang diproduksi adalah pupuk organik berbahan dasar kotoran hewan (kohe) yang menjadi bahan utama kesuburan lahan.
Kebutuhan pupuk kandang atau kompos setiap tahunnya selalu bertambah, sehingga beberapa kelompok tani berharap mendapatkan bantuan UPPO untuk mencukupi kebutuhan pupuk kompos bagi anggotanya atau untuk usaha produksi dan dipasarkan.
“Kami berharap kelompok tani segera dapat mewujudkan pembangunan UPPO yang terdiri dari kandang sapi komunal, rumah kompos, kantor UPPO, mesin APO, motor roda tiga sebagai alat transportasi barang yang dikerjakan secara swakelola,” katanya.
Teknik Biosaka
Sementara itu Ditjen Tanaman Pangan memperkenalkan teknologi bercocok tanam dengan Teknik Biosaka, Tanpa Pupuk Kimia.
Biosaka adalah salah satu sistem teknologi terbarukan dalam perkembangan dunia pertanian organik modern yang terbentuk sebagai bio-technology (teknologi hayati).
Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Suwandi mengapresiasi dan menyambut baik inovasi yang dilakukan petani Blitar, karena di saat serba sulit masih bisa memberi solusi terhadap pupuk.
Biosaka terbuat dari rerumputan yang dicampur dengan air lalu dihancurkan, setelah itu bisa langsung diaplikasikan di lahan untuk semua jenis tanaman.
Untuk pemilihan rumput harus memakai rumput yang sehat yang tidak tercampur bahan kimia dan harus diketahui masa pertumbuhan rumput berada di fase vegetatif atau generatif.
“Saya salut dengan inovasi-inovasi ini. Di saat serba sulit, pupuk kimia mahal, masih bisa memberi solusi dengan membuat pupuk sendiri dan tidak mengandalkan pupuk bersubsidi,” katanya.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, Wawan Widianto menjelaskan, saat ini berbagai jenis teknologi yang mendukung implemetansi pertanian presisi sudah banyak dikembangkan, walaupun masih terbatas pada tataran riset dan uji coba.
Dalam pertanian presisi, jenis teknologi akan memberikan dukungan dalam tahapan peningkatan dan kualitas produksi hasil pertanian.
“Kami mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi, kreatifitas, menciptakan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan sebagai solusi permasalahan,” kata Wawan. PSP
Mentan Apresiasi Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan Pupuk
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengapresiasi kinerja Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) yang berhasil mengungkap penyalahgunaan pupuk subsidi. “Kinerja dan keberhasilan Polda Jatim yang berhasil membongkar penyalahgunaan pupuk subsidi patut untuk diapresiasi,” jelas Mentan Syahrul, Kamis (19/5/2022).
Sebagai informasi, Polda Jatim berhasil meringkus 21 mafia pupuk yang menyalahgunakan 279,45 ton pupuk subsidi.
Mentan menegaskan, pupuk subsidi dialokasikan secara khusus untuk para petani yang membutuhkan dengan persyaratan yang cukup ketat.
Oleh karena itu, Syahrul menilai bahwa tidak sepantasnya ada pihak yang menyalahgunakan pupuk subsidi yang dialokasikan untuk petani dengan luasan lahan tidak terlalu besar.
“Sekali lagi saya sampaikan, pupuk subsidi ini untuk petani yang memang membutuhkan. Umumnya mereka merupakan petani dengan kepemilikan luasan lahan yang tidak terlalu besar, tetapi berkontribusi terhadap pemenuhan pangan nasional,” katanya.
Mentan mengecam keras para pelaku yang melakukan aksi penyalahgunaan pupuk subsidi. Dia pun meminta pihak kepolisian untuk menindak tegas para pelaku.
“Tentu perbuatan pelaku tak dapat dibenarkan dan mengganggu stabilitas keamanan pangan nasional yang merupakan konsentrasi pemerintah saat ini. Saya harap agar mereka mendapat hukuman yang setimpal,” katanya.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan) Ali Jamil mengatakan, pihaknya telah berjibaku untuk memerangi mafia pupuk yang merugikan kepentingan pertanian nasional.
Ali berharap pupuk subsidi dapat kembali dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani untuk mengembangkan budidaya pertanian mereka.
“Tentu harapan kami dan harapan semuanya, bagaimana pupuk bersubsidi ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para petani kita di lapangan,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sejauh ini Kementan telah melakukan pembenahan kerangka tata kelola pupuk subsidi dan sejumlah solusi untuk mengatasi permasalahan pupuk subsidi di lapangan.
Dengan pembenahan itu, diharapkan kendala distribusi pupuk subsidi di lapangan tidak terulang kembali.
“Kami terus melakukan perbaikan terhadap permasalahan ini. Kami melakukan diskusi dengan rekan-rekan dari Perseroan Terbatas (PT) Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC) terkait dengan kendala yang dihadapi di lapangan dan rencana perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi ke depannya,” jelas Ali.
Dia melanjutkan, perbaikan tata kelola pupuk subsidi terus dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengawasan.
“Kami bersama dengan PIHC diundang langsung oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dengan mekanisme perbaikan pupuk bersubsidi.
Diharapkan ke depannya bisa mencapai efektivitas dalam pemanfaatan pupuk bersubsidi dalam rangka peningkatan produksi pertanian,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Kementan Muhammad Hatta berharap pihak berwenang dapat menindak tegas pelaku penyalahgunaan pupuk subsidi.
Selain itu, Hatta juga berharap pihak PIHC dapat memberikan sanksi administratif atau pemutusan kontrak bagi kios atau distributor yang terlibat dalam kasus tersebut.
“Kami juga terus mendorong kinerja Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan (KP3) di tiap daerah untuk melakukan pengawasan dalam pendistribusian pupuk subsidi agar tepat sasaran kepada penerima,” kata Hatta. PSP
