Qatar Ancam Eropa, Ubah Aturan Lingkungan atau Pasok LNG Dihentikan

Foto: Reuters

Qatar mengancam Uni Eropa untuk menyetop pasok gas alam cair (LNG) guna mengisi kekurangan pasok energi Benua Biru tersebut. Bisnis tidak bisa dilakukan lagi kecuali UE melakukan perubahan aturan mengenai pengelolaan lingkungan oleh perusahaan.

Penegasan itu disampaikan Menteri Energi Qatar Saad al-Kabi dalam wawancaranya kepada Reuters, Kamis (16/10).

Menteri Energi Qatar, yang juga CEO QatarEnergy, Saad al-Kaabi saat menghadiri acara penandatanganan dengan Sinopec di Doha. Foto: Reuters

Qatar, salah satu eksportir gas alam cair terbesar di dunia, menegaskan bahwa peraturan UE yang mewajibkan perusahaan untuk mengelola risiko lingkungan dan hak asasi manusia (HAM) dalam operasi dan rantai pasokan mereka (corporate sustainability due diligence directive atau CSDDD) — yang disahkan tahun 2024 — memberi ancaman signifikan terhadap BUMN migas Qatar: QatarEnergy.

Peraturan baru UE itu memang mewajibkan perusahaan-perusahan besar yang beroperasi di UE untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah HAM dan lingkungan dalam rantai pasokan mereka, atau menghadapi sanksi finansial.

Pekan ini, komite hukum Parlemen Eropa mendukung rencana untuk melonggarkan UU tersebut setelah mendapatkan penolakan dari banyak perusahaan. Hanya saja, Kaabi menegaskan pelonggaran itu tidak mengatasi masalah utama.

Ancaman Denda Qatar

Kaabi, yang juga CEO QatarEnergy, mengungkapkan kepada Reuters bahwa dirinya khawatir dengan ancaman denda sampai 5% dari total pendapatan global bagi perusahaan yang tidak memiliki rencana transisi perubahan iklim yang sesuai dengan tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global di bawah 1,50 Celsius.

Ancaman Qatar ini jelas pukulan buat UE. Pasalnya, Qatar memasok 12%-14% kebutuhan LNG Eropa sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 2022. QatarEnergy punya kontrak pasok jangka panjang dengan raksasa Shell (Inggris), TotalEnergies (Prancis) dan ENI (Italia).

“Kami sudah berupaya terlibat secara konstruktif dengan para pemangku kepentingan utama di Komisi Eropa maupun setiap negara anggota UE selama hampir setahun ini terkait CSDDD,” jelas Kaabi, seraya menambahkan bahwa Komisi Eropa ternyata belum memberikan respons.

Komisi Eropa juga tidak memberikan komentar atas pertanyaan yang telah diajukan oleh Reuters mengenai masalah ini.

Kaabi menegaskan, Eropa harus segera memutuskan apakah masih ingin menarik masuk investasi ke blok ekonomi tersebut dengan mengubah lebih lanjut CSDDD, atau siap menghadapi risiko rusaknya upaya memperkuat daya saing serta mencegah memburuknya ekonomi lebih jauh.

“QatarEnergy tidak akan bisa membenarkan untuk melakukan bisnis di UE, baik untuk LNG maupun produk lainnya, karena risiko signifikan yang bakal dihadapinya akibat sifat regulasi yang berlebihan, yang akan merugikan konsumen akhir di Eropa,” tandasnya. AI