Kelangkaan pupuk subsidi terjadi di beberapa daerah, seperti di Nganjuk, Tuban, Jawa Timur. Selain itu juga terjadi di Banyuasin, Sumatera Selatan. Sebelumnya, kelangkaan juga pernah terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Jawa Tengah. Salah satu penyebab kelangkaan ini adalah alokasi pupuk subsidi yang kurang serta di lapangan sering terjadi penyalahgunaan.
Namun demikian, masalah kelangkaan tersebut dapat diatasi dengan melakukan realokasi kebutuhan pupuk. Realokasi adalah mengubah alokasi pupuk. Suatu daerah yang serapan pupuknya rendah, maka akan dialihkan ke daerah yang serapannya tinggi.
“Dengan realokasi ini masalah kelangkaan pupuk di beberapa daerah dapat diatasi dengan baik,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Ali Jamil kepada Agro Indonesia di Jakarta, Jumat (28/1/2022).
Realokasi sendiri bisa dilakukan mulai dari tingkat Kecamatan ke Kabupaten, Provinsi sampai Pemerintah Pusat. “Masalah kekurangan pupuk di daerah merupakan hal yang biasa dan dapat diatasi dengan mekanisme realokasi,” tegasnya.
Menurut Ali Jamil, yang penting persediaan stok pupuk di gudang Lini IV atau gudang produsen tersedia cukup. Stok pupuk untuk menghadapi musim tanam 2022 tersedia cukup aman.
Ali Jamil mengatakan, petani masih membutuhkan pupuk subsidi. Apalagi, penerima manfaat langsung adalah petani kecil dengan luas garapan maksimal 2 hektare (ha).
Saat ini, katanya, sasaran penerima subsidi pupuk (TA 2021) sebanyak 16,6 juta petani berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang mencakup 32 juta ha luas tanam, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.
Dengan alokasi subsidi sebesar Rp25,276 triliun, rata-rata alokasi subsidi sebesar Rp1,52 juta/petani/tahun atau Rp766.000/ha/tahun. Karena itu, subsidi harga pupuk mendorong penggunaan pupuk oleh petani untuk mengoptimalkan potensi genetik produktivitas varietas unggul.
“Pada daerah yang produktivitasnya sudah tinggi, subsidi pupuk berperan mempertahankan produktivitas agar tidak turun,” katanya.
Di samping kebutuhan pupuk subsidi yang masih tinggi, distribusi pun sering terjadi penyimpangan. Padahal, dengan sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok secara elektronik (e-RDKK), sudah cukup baik dan tertutup.
Sekretaris Jenderal KTNA (Kelompok Tani Nelayan Andalan) Zulharman Djusman mengatakan, distribusi pupuk dengan sistem e-RDKK ini sudah tepat, hanya saja belum sempurna, terutama yang menyangkut masalah kebutuhan pupuk petani.
“e-RDKK ini belum menjangkau petani yang jauh dari Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL). Jadi, belum maksimal e-RDKK ini,” ujar Zulharman kepada Agro Indonesia, Jumat (28/1/2022).
Dia mengharapkan ada perbaikan e-RDKK, sehingga bisa menjangkau petani yang tidak ada PPL-nya. Selain itu, pendaftaran atau pengajuan kebutuhan melalui e-RDKK tidak dilakukan pada pertengahan tahun.
“Sebab, tidak semua petani bisa mengajukan kebutuhan pupuk pada pertengahan tahun. Pengajuan kebutuhan sebaiknya fleksibel, bisa awal tahun dan akhir tahun,” tegasnya.
KTNA sendiri juga menilai distributor pupuk subsidi juga masih kurang merata. “Paling tidak ada penambahan distributor di daerah yang sangat membutuhkan, seperti di wilayah NTB dan Sulawesi yang memang lahannya luas,” tegasnya.
Dia menyebutkan, jika satu distributor memegang lima wilayah, maka perdistribusian pupuk subsidi rawan tersendat, karena pada waktu yang bersamaan lima wilayah tersebut sama-sama membutuhkan pupuk.
Soal pengawasan pupuk subsidi oleh Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP-3), KTNA menyarankan agar ada lembaga atau tokoh masyarakat yang ikut mengawasi.
KTNA menilai penyimpangan distribusi pupuk memang terjadi, namun jumlahnya sangat kecil, yaitu sekitar 10%-15%. Meskipun demikian, penyimpangan tetap harus diatasi, sehingga tujuan subsidi untuk membantuh petani tercapai.
HET Pupuk Non Subsidi
Sementara itu, Komisi IV DPR meminta Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dapat menetapkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk non-subsidi.
Penetapan HET itu diusulkan seiring dengan kenaikan harga pupuk non-subsidi saat ini yang terus melonjak. “Komisi IV meminta pemerintah untuk menetapkan HET pupuk non-subsidi untuk mengendalikan harga yang melonjak akibat kenaikan bahan baku,” kata Wakil Ketua Komisi IV, Budisatrio Djiwandono, Senin (24/1/2022).
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengakui, harga pupuk non-subsidi memang sedang melambung tinggi. Kenaikan harga tidak lepas dari naiknya harga bahan baku impor.
Syahrul mengatakan, salah satu bahan baku, seperti fosfat mengalami kenaikan harga hingga tiga kali lipat. China yang selama ini menjadi produsen bahkan sedang menyetop ekspornya. “(Harga) pupuk di dunia naik, dan sebentar lagi ini akan menjadi persoalan,” katanya.
Syahrul mengungkapkan, Presiden Joko Widodo memutuskan agar harga pupuk bersubsidi tidak naik. Namun, sebagai konsekuensi, harga pupuk non-subsidi perlu penyesuaian sesuai situasi pasar.
Sementara itu, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Bakir Pasaman mengatakan, langkah China yang menyetop ekspor fosfat memiliki pengaruh besar terhadap situasi harga bahan baku secara internasional. Selain fosfat, bahan baku lainnya seperti KCL juga naik tinggi sekitar tiga kali lipat.
Di samping itu, juga terdapat kenaikan harga gas di Eropa yang menyebabkan harga pupuk secara internasional terganggu. “Memang ada kenaikan harga bahan baku,” kata Bakir.
Dia melanjutkan, harga pupuk non-subsidi yang dijual oleh perseroan di dalam negeri juga jauh lebih murah dari harga internasional. Sebagai gambaran, rata-rata harga pupuk di pasar ekspor kini mencapai Rp14,5 juta/ton. Namun, di Indonesia hanya dijual seharga Rp9,3 juta/ton. “Jadi, di dalam negeri harga pupuk lebih murah sekitar Rp5 juta ketimbang dari luar negeri,” katanya. Atiyyah Rahma/PSP
Pupuk Langka, Petani Nganjuk Demo
Ratusan petani dari Kecamatan Patioanrowo, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, melakukan demo ke kantor Bupati karena pupuk subsidi langka. Kalaupun ada, harganya melambung sangat mahal.
Kelangkaan pupuk sering terjadi di Kabupaten Nganjuk, termasuk pada musim tanam tahun 2022. Ratusan petani ini datang ke Kantor Bupati sambil membentangkan spanduk dan melakukan orasi. Mereka menuntut agar kelangkaan pupuk bisa segera teratasi.
Massa juga memprotes SK Bupati Nganjuk nomor 188/4/K/411.013/2022 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2022. Dalam SK tersebut, kuota pupuk bersubsidi untuk petani di Kabupaten Nganjuk berkurang.
Koordinator aksi, Suyadi menjelaskan, kelangkaan pupuk akan berdampak buruk terhadap hasil produksi hasil tani. Musim tanam tahun ini lebih banyak didominasi komoditi tanam jenis padi, jagung, dan holtikultura.
“Petani sangat membutuhkan pupuk sehingga harus ada titik temu antara agen penyedia pupuk dan para petani,” kata Suyadi.
Menurut Suyadi, kelangkaan pupuk urea tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah daerah agar memfasilitasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kalangan petani berharap sedini mungkin dan segera menyelesaikan masalah mengenai kelangkaan pupuk yang menjadi momok para petani setiap tahun. “Kami, para petani, membutuhkan pupuk. Saat ini pupuk subsidi sangat susah. Untuk menggunakan pupuk non-subsidi, petani tidak kuat karena terlalu mahal,” jelas Suyadi.
Setelah melakukan orasi di depan kantor bupati, sebanyak 5 orang perwakilan massa petani ditemui Plt. Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi.
Marhaen mengaku sering mendapatkan keluhan pupuk bersubsidi. Pemkab Nganjuk juga telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Jatim untuk bisa memenuhi kebutuhan pupuk petani Kabupaten Nganjuk.
Dikatakan Marhaen, SK Bupati Nganjuk nomor 188/4/K/411.013/2022 merupakan konsideran dari Permentan nomor 41 tahun 2021 dan Kepmentan Nomor 771/KPTS/SR.320/M/12/2021. Sehingga keputusan soal kuota pupuk di Kabupaten Nganjuk merupakan kebijaksanaan pemerintah pusat.
Marhaen mengatakan, Pemkab Nganjuk tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kuota pupuk. Berdasarkan data yang ada, kuota pupuk urea 35.664 ton, SP-36 6.641 ton, ZA 8.991 ton, NPK 17.129 ton, POG 8.390 ton dan POC 24.751 ton.
“Pemkab Nganjuk hanya mengajukan usulan kuota pupuk berdasarkan RDKK. Namun yang menentukan tetap pemerintah pusat,” katanya.
Menanggapi terjadi kelangkaan pupuk subsidi di beberapa daerah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan Ali Jamil mengatakan, pihaknya akan menurunkan tim ke lapangan.
“Namun, pada prinsipnya kekurangan pupuk di suatu daerah dapat diatasi dengan melakukan realokasi. Pemkab harus melakukan realokasi pupuk subsidi agar kebutuhan pupuk petani setempat dapat dipenuhi,” katanya kepada Agro Indonesia, Jumat (28/1/2022).
Dia menyebutkan, realokasi ini adalah mengubah alokasi pupuk, suatu daerah yang serapannya rendah, dialihkan ke daerah yang serapkannya tinggi.
“Dengan realokasi ini, masalah kelangkaan pupuk di beberapa daerah dapat diatasi dengan baik,” tegasnya. Elsa Fifajanti/PSP
