Kesepakatan Indonesia mengimpor beras dari India nampaknya aman, tidak terpengaruh oleh keputusan negeri itu melarang ekspor beras. Pasalnya, larangan itu hanya berlaku untuk ekspor beras di luar kesepakatan pembelian antarpemerintah (G to G).
Kini, importir beras global kemungkinan harus mengupayakan pembelian melalui mekanisme G to G dengan India untuk mengamankan pasok, dan memicu kekhawatiran soal ketahanan pangan.
Para pembeli beras dari Afrika dan Asia kemungkinan harus berebut untuk mengimpor karena pasok beras yang ketat dalam beberapa bulan ke depan menyusul keputusan India melarang ekspor beras non-Basmati pekan lalu.
Larang itu akan memangkas ketersediaan pasok bahan pangan pokok tersebut di pasar global sekitar 20%, kata analis dan trader, dan akan memicu importir untuk membeli beras melalui mekanisme G to G guna mengatasi kekosongan stok dan mengatasi kenaikan inflasi.
“Pembatasan ekspor secara inheren mengurangi kepercayaan pada ketergantungan perdagangan internasional,” ujar analis pasar beras di Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB, Shirley Mustafa, seperti dikutip Reuters, Rabu (26/7).
“Dengan demikian, negara-negara importir pun mengupayakan transaksi pembelian antar-pemerintah untuk mengamankan pasok.”
Ketika mengumumkan larangan ekspor pekan lalu, India memang masih membuka pintu adanya trasaksi G to G, seraya menyatakan akan mempertimbangkan negara-negara yang butuh pasok beras asal memenuhi persyaratan.
MoU Indonesia
India sendiri pada September 2022 juga melarang ekspor beras pecah guna meredam inflasi di dalam negeri. Namun, berdasarkan data resmi pemerintah, India tetap menyetujui penjualan ekspor sekitar 1 juta ton beras pecah ke Indonesia, Senegal, Gambia, Mali dan Ethiopia.
“Larangan ekspor beras saat ini juga di luar penjualan antar-pemerintah, dan itu tetap dalam koridor hak prerogatif pemerintah,” ujar Ketua Umum Asosiasi Eksportir Beras India, B.V. Krishna Rao.
”Keputusan yang diambil akan didasarkan pada kebutuhan negara-negara importir dan situasi pasok di pasar dalam negeri.”
Sejumlah pembeli Afrika kemungkinan harus mendekati pemerintah India untuk membeli beras, dan importir Asia seperti Indonesia dan Filipina bisa menandatangani kontrak G to G dengan dua eksportir beras utama lainnya, Vietnam dan Thailand, kata trader.
Indonesia sendiri sudah punya kesepakatan pembelian beras dari India. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, pemerintah telah meneken nota kesepahaman (MoU) dengan India untuk mengimpor 1 juta ton beras untuk antisipasi El Nino.
Menurut Zulkifli, Kementerian Perdagangan (Kemendag) harus melakukan inisiatif untuk menghadapi El Nino. Stok beras untuk rakyat tidak boleh terbatas meski fenomena kekeringan melanda. “Oleh karena itu, saya sudah (tandatangani) MoU dengan India sebanyak 1 juta ton yang sewaktu-waktu bisa beli. Government to government (G to G) kita sudah pesan 1 juta ton,” ujar Zulkifli, Kamis (15/6/2023).
Zulkifli menyampaikan, impor beras asal India merupakan kesepakatan di luar dari penugasan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ke Perum Bulog untuk mengimpor beras sepanjang 2023. Perum Bulog telah menerima penugasan dari Bapanas untuk mengimpor 2 juta ton beras sepanjang 2023. Namun, jumlah tersebut tidak harus direalisasikan seluruhnya.
Menurut Mustafa, India punya stok yang cukup saat ini untuk memenuhi permintaan impor, sementara Vietnam baru akan mulai panen.
“Stok beras pemerintah untuk non-Basmati cukup banyak, sekitar 41 juta ton per 1 Juli 2023,” kata Mustafa. “Jadi, mereka bisa melayani kebutuhan dalam negeri serta perdagangan di level antar-pemerintah.” AI
