Sebanyak 33 asosiasi di Indonesia bergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkanas). Forum ini dibentuk untuk meningkatkan daya saing industri nasional sekaligus mengkritisi kebijakan yang kontraproduktif bagi iklim usaha dan investasi.
“Kami menyadari bahwa pelaku usaha merupakan instrumen penting bagi pertumbuhan ekonomi, penyedia lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, untuk itu perlu dukungan pemerintah,” kata Soenoto, salah satu anggota Forkanas di Jakarta, kemarin .
Beberapa asosiasi yang bergabung dalam Forkanas antara lain Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (Amkri), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi), Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo).
Menurutnya, forum tersebut menginginkan kepastian hukum dan usaha di semua bidang yang mencakup perizinan, kelancaran arus barang dan ketenagakerjaan dalam menjalankan kegiatan usahanya.
“Kami meminta kepada pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan yang menyangkut seluruh aspek kegiatan usaha harus membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya dengan melibatkan pelaku usaha sebagai stakeholder utama,” ujarnya.
Dijelaskan Soenoto, Forkanas akan mengkritisi setiap kebijakan yang menyangkut masalah hubungan industrial yang tidak melibatkan asosiasi pengusaha yang diberika mandat oleh undang-undang.
Forkanas mengkritisi kebijakan sejumlah kepala di daerah, terutama di Pulau Jawa yang menaikkan upah minimum regional (UMR) dengan persentase yang cukup tinggi sehingga menyulitkan pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya.
Menurut Isdarmawan Asikan, anggota Forkanas asal Jawa Timur, dalam tempo 3 tahun saja sudah terjadi kenaikan UMR sebanyak 120 persen. Angka ini telah membuat daya saing produk Indonesia di pasar lokal dan internasional menjadi berkurang. “ Pembeli asing tidak bisa mentolerir kenaikan upah sebesar itu, akibatnya mereka mengalihkan pembeliannya ke negara-negara lain,” ujarnya. Buyung
