Sertifikat HGB SUKU BAJO: Salah satu Program “Delivered” KLHK

Presiden Jokowi berkunjung dan menyerahkan sertifikat kepada masyarakat Suku Bajo yang tinggal di Kampung Mola, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara/ presidenri.go.id
Dr Pernando Sinabutar

Oleh: Dr. Pernando Sinabutar (Bekerja di Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXII Kendari)

Tanggal 9 Juni 2022 adalah hari bersejarah bagi masyarakat Suku Bajo yang tinggal di Kampung Mola, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara. Betapa tidak, hari itu Presiden Joko Widodo bersama Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati Wakatobi, dan jajaran kementerian lainnya, menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada masyarakat Suku Bajo selama 30 tahun dan dapat diperpanjang, yang merupakan rangkaian kegiatan puncak Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022.

Dengan begitu, warga Suku Bajo yang hidup di atas laut kini diakui negara lewat penerbitan sertifikat HGB. Sertifikat itu pun dapat digunakan untuk menjangkau modal usaha. Di Kampung Mola, sedikitnya tercatat 16.000 warga Suku Bajo yang bermukim di atas laut, yang kebanyakan membangun rumah di pinggir pantai dengan menumpuk batu, lalu membangun rumah, atau menancapkan kayu dan di atasnya didirikan bangunan kayu.

Masyarakat hidup berkelompok, membentuk perkampungan rumah terapung sejak tahun 1600 an di Pulau Wangi-Wangi, tepatnya di Desa Mola. Sebanyak 6.437 nelayan Suku Bajo yang berada di pesisir Sulawesi Tenggara menerima sertifikat tanah gratis dari Presiden Joko Widodo pada Puncak Gugus Reforma Agraria di Wakatobi, yang di antaranya merupakan nelayan binaan PT Aruna Jaya Nuswantara (sumber: Infopublik.id).

Selain Kampung Mola, masih ada beberapa desa di Kabupaten Wakatobi yang menjadi hunian masyarakat Suku Bajo, sebut saja Desa Mantigola yang terletak di Kecamatan Kaledupa Selatan.

Desa Mola merupakan sebuah permukiman yang berada di Kepulauan Wakatobi yang memiliki kepadatan cukup tinggi dan berada di pesisir Mandati yang merupakan bagian dari kawasan perkotaan Wangi-Wangi. Permukiman Suku Bajo terbilang unik karena halaman rumah masyarakatnya adalah lautan dan sebagian transportasi di kampung ini adalah perahu. Mata pencarian mereka adalah nelayan, dan biasanya hasil laut masyarakat Suku Bajo lebih baik ketimbang orang darat. Keunikan lainnya, orang-orang Suku Bajo asli mampu menyelam tanpa alat bantu apapun dan bisa bertahan menyelami air selama 13 menit. Mereka bahkan bisa menyelam sampai kedalaman 70 meter.

Kemampuan unik Suku Bajo ini juga yang membuat para peneliti dari luar negeri datang untuk meneliti Kampung Bajo. Menurut para peneliti, Suku Bajo adalah manusia pertama yang bisa beradaptasi secara turun temurun. Selain menjadi tempat tinggal Suku Bajo, kampung ini juga memiliki pesona alam yang memukau dan banyak aktivitas yang bisa dilakukan, mulai dari menikmati pemandangan laut yang biru dan masih sangat terjaga; menikmati kuliner khas yang didominasi olahan seafood; naik sampan keliling kampung; bahkan melihat lumba-lumba yang berenang bebas. Warga Suku Bajo dengan senang hati akan mengantar wisatawan untuk sampai ke tempat lumba-lumba.

Dari mana Sumber Sertifikat itu?

Tahun 1996 (bahkan sejak Tahun 1982), melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 393/Kpts-VI/1996 tanggal 30 Juli 1996, telah ditunjuk Kawasan Kepulauan Wakatobi dan Perairan Laut di sekitarnya seluas 1.390.000 hektar, yang terletak di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Taman Nasional.

Lalu, Tahun 2001 dilakukan tata batas, yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta yang ditandatangani Panitia Tata Batas (PTB) Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Buton yang diangkat berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 615 Tahun 1997 tanggal 10 November 1997, dan luasnya tetap yaitu 1.390.000 hektar. Hasil penataan batas itulah oleh Menteri Kehutanan melalui Keputusan Nomor 7651/Kpts-II/2002 tanggal 19 Agustus 2002, Kawasan Kepulauan Wakatobi dan Perairan Laut di sekitarnya yang terletak di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Taman Nasional Wakatobi.

Tahun 2011, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 465/MenhutII/2011 tanggal 9 Agustus 2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ±110.105 hektar dan Perubahan antar Fungsi Kawasan Hutan Seluas ±115.111 hektar di Provinsi Sulawesi Tenggara, diantaranya kawasan Taman Nasional Wakatobi, dilakukan evaluasi kesesuaian fungsi terhadap Taman Nasional Wakatobi.

Evaluasi kesesuaian fungsi tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 440/MENLHK/KSDAE/KSA.0/8/2017 tanggal 28 Agustus 2017. Akhirnya, melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 425/MENLHK/SETJEN/LA.2/11/2020 tanggal 12 November 2020, dilakukan perubahan kawasan Taman Nasional Wakatobi dan Perairan Laut di sekitarnya, di Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi seluas 1.320.987 hektar. Hal ini berarti, ada pengurangan luas kawasan Taman Nasional Wakatobi seluas 69.013  hektar.

Kampung Mola, hunian masyarakat Suku Bajo, termasuk di dalam areal yang dikurangi dari Kawasan Taman Nasional Wakatobi, yang dalam terminologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebut Areal Penggunaan Lain (APL), dan digambarkan dengan warna putih pada peta kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Pasca perubahan peruntukan kawasan hutan (dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan), harus dilakukan penataan batas. Pasal 50 ayat (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan menyebutkan bahwa penataan batas kawasan hutan dapat ditetapkan menggunakan batas virtual yang digambarkan pada peta dengan memanfaatkan citra satelit dan pendekatan koordinat geografis dengan mempertimbangkan kondisi alam dan keamanan.

Ayat (6) menyebutkan bahwa penataan batas kawasan hutan menggunakan batas virtual tersebut dapat dilakukan pada lokasi: (1) pulau kecil yang tidak berpenghuni; (2) kawasan konservasi di wilayah perairan; (3) batas alam berupa pantai dan sungai; (4) batas kawasan hutan yang tidak langsung berbatasan dengan hak atas tanah; (5) batas kawasan hutan karena kondisi alam yang tidak dapat dilaksanakan penataan batas kawasan hutan antara lain topografi curam dan rawa; (6) batas kawasan yang membahayakan keselamatan pelaksana tata batas; atau (7) batas fungsi kawasan hutan yang tidak berbatasan langsung dengan perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan penggunaan kawasan hutan, persetujuan pelepasan kawasan hutan, penetapan kawasan hutan dengan tujuan tertentu, dan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Kawasan konservasi di wilayah perairan, antara lain kawasan Taman Nasional Wakatobi termasuk salah satu lokasi yang dapat dilakukan penataan batas secara virtual.

Oleh karena itu, BPKH Wilayah XXII Kendari sebagai Ketua Panitia Tata Batas menggesa penataan batas kawasan Taman Nasional Wakatobi secara virtual bersama Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara; Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tenggara; Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Makassar; Balai Taman Nasional Wakatobi; Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi; Camat di 6 kecamatan di wilayah Taman Nasional Wakatobi, yaitu Kecamatan Wangi-Wangi, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kecamatan Tomia, Kecamatan Tomia Timur, Kecamatan Binongko, dan Kecamatan Togo Binongko; Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi; dan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Hasil penataan batas tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta hasil tata batas, yang ditandatangani Panitia Tata Batas tanggal 3 Desember 2021, yang menetapkan luas kawasan Taman Nasional Wakatobi menjadi 1.320.938,81 hektar, dan Kampung Mola serta eksisting lainnya bukan lagi termasuk di dalam kawasan Taman Nasional Wakatobi.

Program “Delivered” KLHK

Salah satu poin penting Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR RI dalam rangka Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2019-2024 adalah bagaimana menjamin “delivered” setiap program yang dijalankan birokrasi, bukan hanya menjamin sent. “Saya tidak mau birokrasi pekerjaannya hanya sending-sending saja, saya minta dan akan saya paksa bahwa tugas birokrasi adalah “making delivered”. Tugas birokrasi itu menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat”, demikian disebutkannya.

Ada beberapa kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menjadi akselerasi dari pidato presiden itu, antara lain kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2017; dan penataan kawasan hutan dalam rangka pengukuhan kawasan hutan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Hasil penataan batas Kawasan Hutan Taman Nasional Wakatobi yang menggunakan batas virtual sebagaimana disebutkan pada bagian sebelumnya, telah dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas (BATB) dan peta hasil tata batas BATB Kawasan Hutan atau pada masa Hindia Belanda dinamakan Proces Verbal van Gresregeling adalah dokumen yang merupakan hasil dari kegiatan pengukuhan kawasan hutan, yaitu suatu rangkaian kegiatan penunjukan, penataan batas, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan yang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum tentang status, batas, luas dan letak kawasan hutan.

Dalam perspektif hukum perdata, BATB atau Proces Verbal van Gresregeling merupakan dokumen bukti penguasaan kawasan hutan negara, yang berstatus sebagai Akta Autentik, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1868 KUH Perdata (Burgerlijke Wetboek/BW), yaitu: (a) dibuat dalam bentuk yang ditetapkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan turunannya); (b) dibuat oleh pejabat umum yang berwewenang (Panitia Tata Batas); dan (c) pejabat umum yang membuat akta (BATB) tersebut mempunyai kewenangan di tempat dimana akta proses verbal tata batas tersebut dibuat. BATB Kawasan Hutan Taman Nasional Wakatobi dan peta hasil yang ditandatangani Panitia Tata Batas menjadi bukti autentik, dan bukti legalitas yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Wakatobi untuk menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan masyarakat Suku Bajo. Dengan begitu, sertifikat Hak Guna Bangunan itu bersumber dari Kawasan Hutan Taman Nasional Wakatobi yang dikeluarkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan.

Proses itu menjadi salah satu kebijakan “make delivered” KLHK, melalui kebijakan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 130 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.

Desa Mantigola Bersiaplah!

Ada seluas 48,19 hektar Kawasan Taman Nasional Wakatobi yang berkurang lagi setelah dilakukan penataan batas sebagaimana dituangkan dalam BATB dan peta hasil tata batas, diantaranya Desa Mantigola di Kecamatan Kaledupa Selatan seluas 24,27 hektar.

Identik dengan masyarakat di Desa Mola, masyarakat Desa Mantigola juga tidak memiliki lahan tinggal di Pulau Kaledupa. Namun orang darat (warga Kaledupa) meminjami lahan mereka untuk digunakan, karena mereka memang sudah terbiasa hidup di laut.

Pembangunan rumahnya pun tidak di darat, melainkan di atas laut. Permukiman dibangun di atas air laut dengan menggunakan timbunan batu dan masyarakat membangun jembatan kayu sebagai penghubung untuk akses jalan ke seluruh perkampungan. Namun sudah ada sebagian masyarakat yang melakukan pembangunan dengan tiang beton (detik.com).

Sama halnya dengan masyarakat Suku Bajo di Desa Mola yang sudah memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan, masyarakat Suku Bajo di Desa Mantigola pun akan memperoleh sertifikat serupa, karena wilayah mereka telah berubah menjadi bukan Kawasan Hutan Taman Nasional Wakatobi lagi. Karena itu, bersiaplah!!! ***