Menjaga Kelestarian Lingkungan Untuk Keberlanjutan Kualitas & Kuantitas Air di Masa Depan
Bumi tempat kita berpijak ini terdiri dari 70 persen air dan 30 persen daratan. Walaupun persentase air di bumi lebih besar dari
Read More
Friday, May 15, 2026
Latest:
- Apel Kesiapsiagaan Karhutla Sumatera Selatan, Perkuat Sinergi Nasional Hadapi Musim Kemarau
- Kemenhut -Barantin Sepakat Bangun Sistem Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Lebih Operasional
- Pabrik Sawit PTPN IV PalmCo Raih PROPER Hijau, Dorong Transisi Energi dan Efisiensi
- Kemenhut Tegaskan Pemanfaatan Wisata Alam di Taman Nasional Bali Barat Sesuai Ketentuan dan Berbasis Zonasi
- Kelahiran Dua Individu Harimau Sumatera di Lembaga Konservasi Taman Satwa Lembah Hijau Bandar Lampung Perkuat Upaya Pelestarian Satwa Dilindungi
Month: October 2015
Garam Industri Bebas Impor
Harapan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membenahi tataniaga garam nampaknya bakal kandas. Revisi aturan tentang impor garam malah membebaskan total
Read MoreAntiklimaks Garam Rakyat
Polemik mengenai pembatasan impor garam guna mencegah terjadinya rembesan garam industri di pasar dalam negeri, tampaknya akan berakhir antiklimaks. Rapat
Read MoreKKP Mengaku Belum Diundang
Pembahasan tataniaga impor garam nampaknya memang tidak menguntungkan pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Terbukti, Menteri KKP Susi Pudjiastuti kerap
Read MoreMeningkatkan Kesejahteraan Petani
Sebagai negara agraris, sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hal ini terlihat dengan data Badan Pusat
Read MoreAMKRI Menentang Ekspor Bahan Baku Rotan
Asosiasi mebel dan kerajinan rotan Indonesia (AMKRI ) menentang keras upaya pihak-pihak tertentu yang menginginkan pembukaan kran ekspor bahan baku
Read More
Solusi Penyuluhan Paska UU No. 23/2014
Terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengubah peta pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Termasuk
Read More
Pasca Berlakunya UU 23/2014, Kementerian LHK Tawarkan Solusi
Pengesahan Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ternyata membuat bingung pemerintah daerah, terutama Kabupaten/Kota. Selain belum adanya aturan
Read More
Membaca Keresahan Penyuluh
Penyelenggara penyuluhan di Kabupaten/Kota saat ini sedang resah dan kebingungan. Jika menggunakan bahasa gaul, mereka sedang “galau tingkat dewa”. Penyebabnya
Read MoreKetika Komando Penyuluh Kembali ke Pusat
Terbitnya Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diharapkan bisa membenahi otonomi daerah yang kebabalasan. Namun, undang-undang yang terbit
Read More