Brasil Desak Uni Eropa Tunda Pelaksanaan EUDR

Pemerintah Brasil mendesak Uni Eropa (UE) untuk menunda pelaksanaan UU antideforestasi (EUDR) yang melarang masuk impor produk-produk yang mendorong terjadinya deforestasi. Brasil menilai UU baru itu sebagai aturan yang “menghukum”.

EUDR, kata pemerintah Brasil, merupakan aturan yang “jadi masalah sangat memprihatinkan”, karena negeri di Amerika Selatan ini merupakan salah satu pemasok utama produk-produk yang jadi sasaran EUDR ke pasar UE.

“Untuk menghindari adanya dampak negatif terhadap hubungan perdagangan kita, kami meminta UE menahan diri dari tidak menerapkan (UU) itu pada akhir 2024 dan sesegera mungkin meninjau kembali pendekatannay terhadap masalah ini,” demikian bunyi surat pemerintah Brasil ke Komisi Eropa yang dibagikan ke kantor berita AFP, Kamis (19/9).

Surat itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertanian. Surat ini menambah banyak suara keprihatinan yang disampaikan oleh Amerika Serikat, negara-negara Amerika Latin, Asia dan Afrika mengenai beban administratif yang ditimbulkan oleh EUDR terhadap petani dan sektor kehutanan.

Di kubu UE sendiri, para menteri pertanian dari sekitar 20 negara anggota — yang dipimpin oleh Austria dan Finlandia — sudah mengeluarkan peringatan pada April bahwa EUDR akan mencipatakan hambatan birokrasi baru untuk sektor pertanian, yang berisiko membahayakan investasi dan mendistorsi persaingan.

Kelompok terbesar di Parlemen Eropa juga sudah menyerukan penundaan penerapan EUDR.

Brasil juga menyatakan bahwa EUDR merupakan kebijakan “sepihak dan instrumen hukuman yang tidak menganggap UU nasional (Brasil) dalam memerangi deforestasi”, seraya menambahkan aturan baru itu akan menaikkan ongkos produksi dan biaya ekspor , terutama untuk petani kecil.

Komisi Eropa sendiri membenarkan bahwa mereka telah menerim surat dari pemerintah Brasil tersebut. “Kami akan menjawab pada waktunya,” kata seorang jubir.

Sebelumnya UE menyatakan bahwa mereka “sedang membahas secara intensif mengenai pelaksanaan aturan baru ini”, tanpa ada rencana sedikitpun untuk menunda pada tahap ini.

UE merupakan pasar terbesar kedua untuk produk-produk konsumsi setelah China.

Perusahaan-perusahaan yang mengimpor tujuh komoditi (kayu, daging sapi, kedele, kopi, kakao, minyak sawit dan karet) ke pasar UE bertanggung jawab uhntuk menelusuri rantai pasoknya guna membuktikan barang-barang yang diimpor tersebut bukan berasal dari wilayah yang terdeforestasi, dengan mengandalkan pada geolokasi (geotagging) dan data satelit. Negara eksportir yang masuk dalam kategori risiko tinggi, maka paling sedikit 9% dari produknya yang dimasukkan ke pasar UE harus menjalani pemeriksaan (uji tuntas).

Komisioner Lingkungan Hidup UE pada Maret 2024 telah mengunjungi Paraguay, Bolivia dan Ekuador untuk menjawab beragam kritikan terhadap EUDR. UE juga juga telah menawarkan bantuan teknis dan keuangan untuk membantu para importir agar sistem ketertelusuran mereka mencapai tingkat yang dibutuhkan. AI