Baru 62% Petani Padi Gunakan Benih Bersertifikat

https://agroindonesia.co.id/wp-content/uploads/2026/08/mutuagung.jpeg

Pemerintah diminta memperkuat distribusi dan penggunaan benih bersertifikat karena petani yang menggunakan benih bersertifikat baru 62%. Selain itu, pemerintah juga harus mendukung dan memperkuat industri benih dan pupuk karena keduanya faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan swasembada pangan nasional.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk Memperkuat Sarana Produksi untuk Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kementerian Pertanian, Rabu (18/11/2026). Diskusi menghadirkan perwakilan PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Sang Hyang Seri (Persero), dan Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo).

Salah satu regulasi untuk mendukung swasembada berkelanjutan, pemerintah telah memperbaharui tata kelola pupuk dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyaluran Pupuk Bersubsidi. Peraturan Presiden tersebut kemudian direvisi dengan terbitnya Perpres No. 113 Tahun 2025.

Peran Penting Pupuk

Senior Vice President Distribusi PT Pupuk Indonesia (Persero), Veronika Trisna Sukmawati mengatakan, pupuk berkontribusi sekitar 60% terhadap produktivitas tanaman padi. Karena itu, ketersediaan pupuk menjadi salah satu penentu keberhasilan peningkatan produksi pangan.

“Pupuk Indonesia mendukung kedaulatan pangan. Pupuk memiliki kontribusi 60% terhadap produktivitas padi. Ibarat energi bagi manusia, pupuk menjadi kebutuhan penting bagi tanaman,” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah menunjukkan komitmen terhadap penguatan produksi pangan melalui alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian sebesar 9,5 juta ton untuk periode 2026-2027. Pupuk Indonesia siap memenuhi kebutuhan tersebut melalui kapasitas produksi dan jaringan distribusi yang dimiliki.

“Kami tentunya mendukung apa yang dicanangkan pemerintah. Kami memiliki kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan pupuk di Indonesia,” katanya.

Veronika menjelaskan, kapasitas produksi Pupuk Indonesia tersebar di sejumlah wilayah. Di Lhokseumawe ada Pupuk Iskandar Muda (PIM), Pupuk Sirwijaya Palembang, Pupuk Kujang (Cikampek), Petrokimia Gresik, dan Pupuk Kalimantan Timur (Bontang).

Baca juga:  Panen Raya Nasional Digelar Serentak, Pulang Pisau Tunjukkan Bukti Swasembada Semakin Dekat

Petrokimia Gresik punya kapasitas NPK mencapai 3,2 juta ton dan Urea 1 juta ton. Sedangkan kapasitas pupuk urea terbesar di Pupuk Kaltim mencapai 3,4 juta ton. Secara keseluruhan, kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 14-15 juta ton.

Dari sisi distribusi, Pupuk Indonesia punya kapasitas gudang 2,7 juta ton, empat kompleks pelabuhan khusus, serta jaringan 236 rute angkutan laut dan sekitar 1.084 rute angkutan darat. Jaringan tersebut terus dievaluasi untuk menyesuaikan kebutuhan distribusi di berbagai daerah.

Stok Pupuk Subsidi

Pupuk Indonesia memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi dalam kondisi siap. Per 17 November 2026, stok pupuk nasional mencapai 1,9 juta ton. Terdiri dari stok pupuk bersubsidi sekitar 1,55 juta ton atau setara kebutuhan selama 56 hari. “Seandainya terjadi sesuatu, stok tersebut bisa menopang kebutuhan sampai akhir Desember, meskipun kami setiap hari juga terus melakukan produksi,” ungkapnya.

Sementara stok pupuk nonsubsidi tercatat sekitar 362.716 ton. Persediaan tersebut disiapkan untuk memenuhi kebutuhan sektor pertanian dan perkebunan di luar program subsidi.

Untuk meningkatkan transparansi distribusi, perusahaan mengembangkan sistem digitalisasi melalui pusat kendali atau command center di kantor pusat kawasan Tanah Abang, Jakarta. Sistem tersebut memantau pergerakan lebih dari 1.000 truk, aktivitas pelabuhan, serta persediaan di gudang penyangga.

Terkait isu kelangkaan pupuk, Veronika mengatakan persoalan tersebut perlu ditelusuri berdasarkan ketentuan penerima subsidi. Menurut aturan, pupuk bersubsidi diperuntukkan kepada 10 komoditas strategis, seperti padi, jagung, kedele, cabe, bawang merah, bawang putih, kopi, tebu, kakao, dan ubi kayu. Apabila petani belum masuk dalam e-RDKK, Pupuk Indonesia bisa membantu dengan berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat.

“Saat ini ada sekitar 14,68 juta petani telah terdaftar dalam e-RDKK. Data penerima diperbarui setiap empat bulan untuk menyesuaikan kebutuhan dan kondisi petani,” jelasnya.

Baca juga:  Petani Rasakan Manfaat Rehabilitasi JIT

Penguatan industri benih

Sementara Vice President Research PT Sang Hyang Seri (SHS) Persero, Agustinus Budi mengatakan, benih bukan sekadar fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan.

“Benih tidak hanya menjadi fondasi pertanian, tetapi juga fondasi kedaulatan pangan. Tantangan perbenihan nasional saat ini antara lain pasokan yang belum sesuai permintaan, ketepatan waktu benih sumber, dan konsistensi mutu,” katanya.

Dia menyebut tingkat adopsi benih bersertifikat di Indonesia baru mencapai sekitar 62%, sedangkan 38% lainnya masih menggunakan benih tidak bersertifikat. PT SHS berupaya memperluas akses benih bermutu, termasuk menjangkau petani di daerah terpencil.

Agustinus mengusulkan, lima agenda untuk memperkuat kemandirian benih nasional, yakni perencanaan kebutuhan benih, penguatan pemuliaan dalam negeri, pembangunan industri benih yang sehat, penyediaan cadangan benih nasional, serta peningkatan kolaborasi pemerintah dan swasta.

Menurut dia, produksi benih membutuhkan perencanaan lebih panjang dibandingkan pupuk. Prosesnya dapat berlangsung minimal empat bulan hingga satu tahun sehingga produsen sulit memenuhi permintaan mendadak.

“Produksi benih tidak seperti pupuk. Minimal membutuhkan waktu empat bulan, bahkan bisa satu tahun. Ini menjadi persoalan ketika ada kebutuhan mendadak, misalnya akibat bencana alam,” ujarnya.

Saat ini SHS memiliki 42 unit produksi benih dengan kapasitas terpasang sekitar 150.000 ton. Perusahaan juga memiliki kawasan Sukamandi seluas 3.200 hektare (ha) dan sekitar 1.500 koleksi genetik untuk mendukung pengembangan varietas.

Perusahaan juga tengah memperkuat fokus bisnis sebagai produsen benih nasional. Pihaknya menargetkan penjualan benih mencapai 150.000 ton/tahun pada 2029. “Kami ingin menjaga stabilitas kebutuhan benih nasional. Salah satunya dengan memperkuat petani penangkar dan menjamin hasil produksinya terserap sebagai offtaker,” paparnya.

Butuh kepastian usaha

Sementara Direktur Eksekutif Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo), Nana Laksana Ranu menegaskan, industri benih merupakan bisnis yang sangat bergantung pada kepercayaan. Karena itu, produsen harus menjaga kualitas sejak proses produksi hingga benih diterima petani. “Industri benih ini bisnis kepercayaan. Kalau menjual benih abal-abal, perusahaan bisa mati. Makanya kualitas harus dijaga betul,” ujarnya.

Baca juga:  Perum Bulog Ajak Peternak Rakyat Cari Sentra Jagung

Namun, kata Nana, benih merupakan produk hidup yang memerlukan penanganan khusus. Setiap varietas juga memiliki identitas dan karakteristik yang harus dipastikan melalui proses pelepasan varietas, sertifikasi, serta pelabelan sebelum diedarkan.

Dia menilai, industri benih menghadapi tantangan regulasi yang cukup kompleks. Karena itu, Asbenindo berharap pemerintah memudahkan regulasi untuk mendukung pengembangan industri benih dalam negeri. “Peraturan perbenihan sebaiknya dibuat sederhana saja, tapi juga jangan mengorbankan mutu benih yang diterima petani,” tegasnya. Jamalzen