Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengantisipasi dampak kekeringan lahan pertanian. Begitu juga dengan Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai upaya agar tanaman padi tidak mengalami puso.
“Saat terjadi kekeringan, pemenuhan kebutuhan air bersih menjadi prioritas. Baru setelah itu untuk irigasi lahan pertanian,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam pernyataan tertulisnya di Jakarta, Selasa (16/7/2019).
Basuki memastikan Kementerian PUPR melakukan langkah antisipasi dan mitigasi dampak kekeringan dengan memantau ketersediaan air pada tampungan air, seperti waduk, embung, danau, dan bendungan. Selain itu juga menjaga pasokan air bersih konsumsi masyarakat dengan membangun sumur bor.
Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, Hari Suprayogi mengatakan, total jumlah waduk operasional sebanyak 231 waduk. Total tersebut meliputi 16 waduk utama dengan kapasitas tampungan di atas 50 juta meter kubik (m3) dan 215 waduk berkapasitas tampungan kurang dari 50 juta m3.
Hari memastikan, dari 16 waduk utama, sebanyak delapan waduk memiliki tinggi muka air normal, yakni Cirata, Saguling, Betutegi, Wadaslintang, Bili-Bili, Kalola, Way Rarem, dan Ponre-Ponre. Sementara delapan waduk lainnya memiliki tinggi muka air di bawah normal, yakni Jatiluhur, Kedungombo, Wonogiri, Sutami, Wonorejo, Cacaban, Selorejo, dan Batu Bulan.
Hasil pantauan tanggal 30 Juni 2019 mencatat, volume ketersediaan air dari 16 waduk utama tersebut sebesar 3.858,25 juta m3 dari tampungan efektif sebesar 5.931,62 juta m3. “Luas area yang bisa dilayani dari 16 bendungan tersebut adalah 403.413 hektare (ha) dari total 573.367 ha,” jelas Hari.
Hari menambahkan, waduk dengan kondisi di bawah rencana akan mengalami penyesuaian pola tanam yang pengaturannya. Hal tersebut ditentukan oleh perkumpulan petani pengguna air atau P3A.
Selain waduk, Hari memastikan ketersediaan air dari 1.922 embung yang terdiri dari 1.214 embung berfungsi normal (63,2%) dan 708 embung mengalami penurunan fungsi (36,8%). “Rata-rata seluruh embung mampu menyediakan air hingga dua sampai tiga bulan dengan total ketersediaan air 208 juta m3” tutur Hari.
Kementerian PUPR juga menyiapkan pompa sentrifugal berkapasitas 16 liter/detik untuk menjaga ketersediaan air bersih konsumsi masyarakat. Hari mengatakan, pompa yang disiapkan mencapai 1.000 unit yang tersebar di 34 provinsi. “Tentunya apabila di situ memang ada air. Air bisa air tanah maupun bisa dari suatu sungai yang memang masih ada,” tutur Hari.
Sementara untuk daerah yang memiliki curah hujan relatif sedikit sehingga cadangan air tanah terbatas, misalnya Gunung Kidul, Kementerian PUPR membuat sumur bor dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian potensi sumber air di sekitar. Hari mengatakan optimalisasi pemanfaatan sumur bor yang telah tersedia sebanyak 7.471 sumur bor tersebar di 34 provinsi juga akan dilakukan.
Sumber Air Tanah
Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Rahmanto mengakui, beberapa daerah pertanian mengalami kekeringan.
“Bagi sawah yang sudah ditanami padi, bisa memanfaatkan sumber air yang ada,” katanya, kepada Agro Indonesia di Jakarta, Kamis (18/7/2019). Jika sumber air sungai tidak tersedia, maka petani dianjurkan memanfaatan sumber air tanah.
Dia menyebutkan, bagi petani yang belum tanam, disarankan untuk tidak menanam padi dan mengganti dengan tanaman lain (palawija) yang tahan dengan air.
Menurut dia, jika sumber air tersedia (sungai) petani bisa memanfaatkan dengan menggunakan alat mesin pertanian (Alsintan). “Hal ini penting dilakukan oleh petani agar tanaman padi tidak puso,” tegasnya.
Kementan jauh hari sudah melakukan berbagai antisipasi kekeringan dengan membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana pertanian. Kegiatan ini dilaksanakan agar produksi pangan nasional tidak terganggu.
Tahun 2019, misalnya, Kementan telah mengalokasikan anggaran untuk rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 67.037 ha. Sementara Irigasi Perpompaan yang dilakukan sebanyak 467 unit. lrigasi Perpipaan 138 unit, Pembangunan Embung/Dam Parit/Long Storage sebanyak 400 unit dan Cetak Sawah seluas 6.000 ha.
Selain itu, Kementan juga akan mengantisipasi musim kemarau tahun ini melalui beberapa upaya. Di antaranya menyebarluaskan informasi Prakiraan Iklim Musim Kemarau Tahun 2019 dan peningkatan kewaspadaan terhadap kekeringan kepada seluruh Gubernur dan Dinas Provinsi terkait.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait melakukan langkah antisipasi dan mitigasi terhadap dampak kekeringan. Badan Meterologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat puncak musim kemarau akan terjadi Agustus-September 2019.
Kekeringan secara umum berdampak pada pemenuhan kebutuhan air bagi perkotaan atau permukiman dan pertanian. Untuk wilayah perkotaan tidak kurang dari 2 juta orang yang tersebar di 8 provinsi rentan terkena dampak kekeringan.
Beberapa daerah di negara kita sudah mengalami keadaan 21 hari tanpa hujan. Ini berarti statusnya masih waspada, 31 hari tanpa hujan berarti statusnya sudah siaga.
Selain itu daerah yang sudah 61 hari tanpa hujan statusnya sudah awas, yang terjadi di beberapa Provinsi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, di Bali, di NTB, di NTT. PSP
