Amerika Serikat mengumumkan penarikan diri dari Kemitraan Transisi Energi Berkeadilan (Just Energy Transition Partnership/JETP), sebuah kolaborasi negara-negara kaya untuk membantu negara berkembang beralih dari batubara ke energi yang lebih bersih.
Penarikan diri itu dibenarkan Departemen Keuangan AS pada Kamis (6/3), setelah sehari sebelumnya Reuters melaporkan hal tersebut, berdasarkan informasi dari beberapa sumber di negara-negara peserta utama. Menteri Keuangan Scott Bessent telah menarik AS dari perjanjian JETP dengan Afrika Selatan, Indonesia, dan Vietnam, kata seorang juru bicara departemen tersebut.
Langkah ini sejalan dengan perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump, yang menyatakan bahwa AS sebelumnya telah bergabung dengan inisiatif yang “tidak mencerminkan nilai-nilai negara kami atau kontribusi kami terhadap tujuan ekonomi dan lingkungan,” ujar sang jubir.
JETP, yang terdiri dari 10 negara donor, pertama kali diperkenalkan pada pembicaraan iklim PBB di Glasgow, Skotlandia, pada 2021. Afrika Selatan, Indonesia, Vietnam, dan Senegal kemudian diumumkan sebagai penerima manfaat pertama dari pinjaman, jaminan keuangan, dan hibah untuk beralih dari batubara.
Joanne Yawitch, kepala Unit Manajemen JETP di Afrika Selatan, mengatakan pada Rabu, Amerika Serikat telah mengomunikasikan penarikan diri mereka dari rencana tersebut di sana. Di Vietnam, dua pejabat asing dengan pengetahuan langsung tentang masalah ini juga mengatakan pada Rabu bahwa Washington menarik diri dari JETP di negara tersebut. Sumber lain yang akrab dengan masalah ini mengatakan bahwa AS telah menarik diri dari JETP di Indonesia dan Afrika Selatan.
“Kami telah diberitahu oleh AS tentang penarikan mereka,” kata sumber lain yang berbasis di Afrika Selatan dalam kelompok donor. “Masih ada dana yang signifikan tersedia, dan Kelompok Mitra Internasional tetap berkomitmen penuh untuk mendukung Afrika Selatan dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan melalui kemitraan ini,” tambahnya.
Sejak Trump kembali menjabat pada Januari, Washington telah memangkas bantuan luar negeri dan mendukung pengembangan bahan bakar fosil.
Komitmen AS untuk Indonesia dan Vietnam sebelumnya secara total melebihi 3 miliar dolar AS, sebagian besar melalui pinjaman komersial, sementara di Afrika Selatan komitmen tersebut mencapai 1,063 miliar dolar AS dari total 11,6 miliar dolar AS yang dijanjikan untuk negara tersebut.
Jerman ambil alih
Sebelum keputusan ini keluar, Indonesia sendiri melalui Utusan Khusus Presiden RI Prabowo Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo menyatakan Jerman akan menggantikan posisi AS sebagai pemimpin konsorsium JETP.
Menurut Hashim, keputusan pemerintah Jerman itu disampaikan pekan lalu. Saat itu, kata Hashim, dia bertemu dengan delegasi pemerintah Jerman. “Pemerintah Jerman memutuskan untuk menggantikan posisi Amerika Serikat untuk mempimpin JETP,” kata Hashim dalam forum Indonesia Green Energy Investment Dialogue 2025 di Jakarta, Kamis (27/2/2025).
berharap program JETP di bawah pimpinan Jerman nanti bisa mendorong upaya pemerintah Indonesia untuk mendorong proyek energi bersih. Menurutnya, pimpinan JETP sebelumnya, yakni pemerintah AS, belum mengalokasikan dana yang besar pada proyek transisi energi di Indonesia.
“Mereka telah, saya dikasih tahu, hanya mengalokasikan 112 juta dolar AS beberapa minggu lalu,” kata Hashim.
Seperti diketahui, kemitraan JETP berjanji untuk menyediakan dana himpunan 20 miliar dolar AS dari publik dan swasta selama 3 hingga 5 tahun mendatang untuk pemerintah Indonesia.
“Kita bicara soal janji yang sempat disampaikan 20 miliar dolar AS, dan pendanannya masih sangat kecil, tapi kita masih sangat optimis,” kata dia.
Skema pendanaan JETP itu terdiri atas 10 miliar dolar AS yang berasal dari komitmen pendanaan publik dan 10 miliar dolar AS dari pendanaan swasta yang dikoordinatori oleh Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), yang terdiri atas Bank of America, Citi, Deutsche Bank, HSBC, Macquarie, MUFG, dan Standard Chartered.
Adapun, kemitraan JETP yang dipimpin AS-Jepang ini, termasuk di dalamnya negara anggota G7 lainnya, yakni Kanada, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia, serta juga melibatkan Norwegia dan Denmark. AI
