Petani mengkhawatirkan pada musim panen yang tidak terlalu lama lagi, gabah yang mereka hasilkan tidak bisa diserap Perum Bulog. Pasalnya, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ada di Perum Bulog masih menumpuk belum tersalurkan sekitar 1,6 juta ton.
“CBP itu harus dikeluarkan dulu. Jika tidak tersalurkan, maka akan berpengaruh dengan serapan Bulog pada musim panen ini,” kata Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA), Winarno Tohir kepada Agro Indonesia, Sabtu (9/3/2019).
Winarno mengatakan, Bulog pasti bisa mengatasi atau mencari jalan keluar untuk menyalurkan beras tersebut. “Sejak pangsa pasar Bulog (Raskin/Rastra) diganti dengan dengan bantuan pangan non tunai (BPNT), lembaga ini sulit menyalurkan stoknya,” katanya.
Di sisi lain, lanjut Winarno, Bulog tetap diminta untuk menyerap beras petani. Untuk CBP yang sekarang saja, kata Winarno, Bulog mengalami kerugian. Hal itu terjadi karena Bulog membeli beras menggunakan fasilitas kredit bank.
Oleh karena itu, salah satu jalan keluarnya Bulog harus jadi pedagang beras. “Salah satu caranya adalah Bulog harus menjadi pebisnis beras yang andal, Bulog menjadi pedagang beras. Dengan demikian, Bulog harus komersil tanpa harus menghilangan fungsinya,” kata Winarno.
Tentang aturan pelaksanaan seperti Permentan dan Permendag, itu bisa disesuaikan dengan Inpres No.5/2015 tentang Perberasan. “Inpres ini yang terakhir mengatur soal perberasan dan sampai sekarang belum dicabut,” katanya.
Selain itu, KTNA mengusulkan kepada pemerintah agar Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Aparatur Negara Sipil (ANS), dan ABRI diberikan jatah beras kembali.
“Alokasi dana PNS untuk beras ini sebenarnya masih ada, namun sekarang diganti dengan uang. Pemerintah yang punya kebijakan, tinggal buat aturan, sehingga beras Bulog bisa tersalurkan,” tegasnya.
Hal lain yang bisa dilakukan terhadap CBP tersebut adalah mengolahnya menjadi tepung beras. Namun, masalahnya, hal itu tidak bisa cepat, tapi butuh waktu. Di sisi lain, panen petani, sudah makin dekat.
“Beras tepung kebutuhannya cukup banyak dan harganya lumayan tinggi. Bulog bisa mengolah CBP tersebut menjadi tepung sebagai salah satu solusi penyalurannya,” tegasnya.
CBP Bulog yang sekarang ini tidak terserap sebagian besar berasal dari beras impor. “Kalau dire-ekspor tentunya Bulog rugi, karena biaya angkut, bunga bank dan sebagainya. Satu-satunya cara, beras itu harus disalurkan. Saya yakin Bulog bisa atasi masalah ini,” ungkapnya.
Menurut Winarno Tohir, Bulog mesti memperbanyak outlet atau warung-warung agar bisa menyerap beras Bulog. Hal ini penting agar beras yang ada di Bulog tidak terlalu lama disimpan.
“Kita mengkhawatirkan jika stok Bulog menumpuk, petani akan menjerit karena harga gabah pada saat panen akan jatuh. Meskipun ada tim Sergab (serap gabah), tapi tempat penyimpanannya (gudang) tidak ada,” tegasnya.
Dia mengatakan, jika Bulog atau tim Sergap Gabah membeli gabah petani, maka gabah tersebut mau disimpan di mana? Apalagi masih berbentuk Gabah Kering Panen (GKP), Bulog tidak memiliki dryer (mesin pengering) yang cukup.
“Dryer Bulog sedikit, sehingga pembelian GKP akan memberatkan Bulog,” katanya.
Beban Bulog
Sementara itu Dede Samsudin, Ketua Gabungan Kelompok Tani, Sri Asih, Desa Ciptamarga, Kecamatan Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jabar mengatakan, CBP merupakan beban bagi Bulog. “Untuk itu, Bulog harus segera menyalurkannya. Mestinya Bulog rutin melakukan operasi pasar (OP) untuk mengurangi stok di gudang,” katanya.
Dede menilai, selama ini Bulog vakum, sehingga tidak banyak melakukan kegiatan operasi yang mengakibatkan CBP tidak tersalurkan. Sekarang ini, kata Dede, berdasarkan rapat di Kemendag pekan lalu, Bulog sudah harus melakukan pengadaan.
“Kalau pengadaan, artinya Bulog harus serap gabah petani. Nah, masalahnya, Bulog masih punya CBP yang cukup banyak. Jadi, Bulog pasti tidak maksimal beli gabah petani,” tegasnya.
Menurut Dede, jika Bulog tidak maksimal membeli gabah petani, maka sudah dapat dipastikan harga gabah di tingkat petani akan jatuh. Jadi, petani lagi yang korban.
Dede mengakui, sejak rastra dihapuskan, Bulog nyaris tidak punya pangsa pasar untuk menyalurkan berasnya. Pengalihan dari beras ke bantuan tunai nampaknya tidak diikuti dengan solusi penyaluran beras Bulog. Akibatnya, CBP menumpuk seperti sekarang ini.
“Solusinya Bulog, harus aktif melakukan operasi pasar serta memperbanyak membuka outlet. Dengan cara ini, beras akan terserap pasar,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, selama ini jika musim panen tiba, maka harga gabah petani selalu jatuh. Apalagi sekarang, Bulog mengalami kelebihan stok, maka gabah petani akan lebih jatuh lagi harganya. “Tapi saya yakin pemerintah punya solusi untuk atasi masalah ini,” katanya. Jamalzen
Akibat Perhitungan Konsumsi Tidak Tepat
Terjadinya penumpukan CBP sendiri dinilai akibat perhitungan konsumsi pangan yang tidak tepat, sehingga tahun lalu pemerintah memutuskan melakukan impor beras sebagai cadangan beras nasional. Ternyata, produksi dalam negeri cukup banyak, sehingga beras impor tersebut tidak terserap pasar lokal.
Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Hendriadi mengatakan, impor beras semestinya tidak dilakukan pada saat panen, sehingga tidak menekan harga di tingkat petani dalam negeri.
“Mestinya impor beras tidak dilakukan pada saat kita sedang menghadapi panen. Ini untuk menghindari agar petani kita tidak dirugikan. Ke depan, mungkin kita tidak impor lagi, karena produksi kita sudah cukup. Kita sudah swasembada,” katanya kepada Agro Indonesia di Jakarta, Kamis (7/3/2019).
Menanggapi soal CBP milik Bulog, Agung mengatakan beras itu tidak mesti dibuang, tetapi disalurkan untuk berbagai keperluan serta untuk menjaga agar beras tidak rusak.
Sayangnya, Agung tidak memberikan solusi bagaimana cara menyalurkan beras itu. Apalagi, sekarang ini Bulog tidak lagi memasok kebutuhan beras untuk rakyat miskin (raskin) atau yang diganti dengan beras keluarga sejahtera (rastra).
Jika CBP dijual ke pasar bebas, kemungkinan untuk dibeli sangat kecil karena kualitas beras Bulog tidak terlalu bagus. “Beras Bulog kualitasnya medium. Pasti ada segmen pasar, asal harga bersaing,” tegas Agung.
Menurut Agung, meskipun CBP masih cukup banyak, namun penyerapan gabah petani tetap jalan. Penyerapan ini dilakukan untuk menambah CBP yang sudah tersalurkan Bulog. “Penyerapan gabah petani sekarang ini menggunakan skema komersial. Dengan demikian, Bulog bisa menjual dengan skema komersial juga,” tegasnya.
Ditanya mengenai Permentan No. 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Agung menyebutkan sekarang dalam proses diterapkan. Permenko sudah keluar dan tinggal tunggu Permenkeu. Artinya, aturan ini belum perlu direvisi meskipun dinilai memberatkan Bulog.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan Indonesia sudah tidak perlu impor pangan, karena produk dalam negeri sudah cukup memenuhi kebutuhan nasional. Bahkan Indonesia sudah swasembada.
Berdasarkan ketetapan FAO tahun 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90% dari kebutuhan nasional. Artinya, Indonesia telah berhasil mencapai swasembada beras.
Amran mengatakan, dari tahun 2016 sampai 2018 Indonesia sudah surplus beras. Tahun 2016 dan 2017 tidak ada impor. Impor 2016 itu limpahan impor 2015. Tahun 2018, berdasarkan data BPS Indonesia surplus beras sebanyak 2,85 juta ton.
Mentan menyebutkan, yang menarik, di tahun 1984 jumlah penduduk Indonesia 164 juta jiwa, sekarang mencapai 260 juta jiwa. Artinya naik dua kali lipat. Dengan demikian, masalah swasembada beras sudah selesai. “Ini yang harus dipahami, supaya masyarakat tidak dibuat bingung,” tegasnya.
Amran juga menekankan bahwa pembangunan pertanian tidak hanya mengurus beras, tetapi sektor pertanian memiliki 460 komoditas yang harus dijaga siang-malam. Menariknya, ekspor komoditas pertanian 2018 melejit, yakni 29,7%.
“Stok beras sebagai cadangan sekitar 2 juta ton. Padahal cadangan beras minimal hanya 1 juta ton. Artinya, cadangan beras kita sekarang 2 kali lipat,” katanya.
Sementara itu, data BPS mencatat, stok beras yang berada di rumah tangga mencapai 8-9 juta ton. Jika ditambah stok beras di Bulog 2 juta ton, stok beras nasional saat ini mencapai 10-11 juta ton.
“Bila konsumsi beras nasional 2,5 juta ton/bulan, maka stok beras yang kita punya bisa mencukupi kebutuhan selama empat bulan,” ujarnya.
Selain itu, kata Amran, Indonesia masih punya produksi padi dari standing crop seluas 3,88 juta hektare (ha). Jika produktivitas 5,3 ton/ha, maka dapat menghasilkan 20 juta ton gabah kering giling atau setara 10 juta ton beras.
Menurut Amran, Kementan terus mendorong transformasi pertanian dari pertanian tradisional ke pertanian modern. Dengan modernisasi target peningkatan produksi hasil pertanian menjadi lebih visibel untuk diwujudkan. Jamalzen
