Pemerintah diminta melakukan pengawasan intensif terhadap ternak lokal dan hewan impor yang masuk secara ilegal guna mengatasi wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kini melanda ternak di dalam negeri.
“Perlu pengawasan intensif terhadap ternak lokal agar tidak ada kontaminasi dari ternak lain yang mungkin masuk secara ilegal dan hidup bersama ternak lokal,” kata Ketua Kadin DKI, Diana Dewi, kepada AgroIndonesia, Jumat (10/6/2022).
Dia meminta para pemilik hewan ternak harus melakukan pengawasan lebih ketat lagi dalam menjaga kebersihan dan juga kesehatan hewan-hewan ternak mereka. “Hal ini sangat penting dilakukan agar hewan ternak mereka terhindar dari wabah PMK,” ucapnya
Menurut wanita yang juga merangkap sebagai CEO PT Suri Nusantara, perusahaan pemasok daging, wabah PMK tidak datang dari daging atau hewan ternak yang diimpor secara legal. “Karena kalau ternak yang diimpor dari negara luar selalu ada pengawasan dari instansi terkait, dalam hal ini badan karantina hewan yang selalu mengecek dan memastikan hewan-hewan yang masuk itu sehat,” paparnya.
Hal itu juga diperkuat oleh daging kerbau yang diimpor Perum Bulog dari India. Demi meyakinkan lagi terhadap kondisi daging kerbau beku yang diimpor dari India dan juga menyikapi maraknya pemberitaan terhadap wabah PMK, Bulog telah melakukan uji PCR di Pusat Veteriner Farma pada tanggal 2 Juni 2022.
“Bulog secara rutin melakukan uji laboratorium, termasuk uji PMK untuk meyakinkan bahwa daging beku dari India memenuhi persyaratan kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah,” ujar Direktur Supply Chain Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto.
Awal pekan lalu, hasil uji PCR yang dilakukan di Pusat Veteriner Farma menunjukkan hasil negatif. Artinya, daging kerbau impor Perum Bulog bebas dari wabah PMK.
Suyamto menambahkan, sebelum ada wabah PMK pun mekanisme importasi daging kerbau yang dikelola Bulog telah lolos verifikasi dari Kementerian Pertanian, karena saat tiba di Indonesia daging kerbau langsung diperiksa tiap kontainer oleh Balai Karantina Tanjung Priok Kementan dan diberi sertifikat Balai tersebut.
“Sebelum dilakukan pengiriman ke Indonesia, daging kerbau yang diimpor Bulog dipastikan hanya dilakukan oleh suplier yang telah mendapat sertifikasi halal dari MUI. Selain itu juga telah memenuhi kriteria kesehatan hewan dan dinyatakan layak di konsumsi manusia (fit for human consumption) sebagaimana dinyatakan dalam sertifikat kesehatan (Health Certificate) dari Lembaga Veteriner di India,” kata Suyamto.
Saat ini, Bulog sudah mengimpor 46.000 ton daging kerbau dari total alokasi ijin impor sebanyak 100.000 ton yang diberikan pemerintah kepada BUMN sektor pangan ini untuk tahun 2022.
Diana Dewi menyebutkan, meluasnya wabah PMK di Indonesia telah berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Saat ini saja sudah terjadi penurunan daya beli masyarakat sekitar 30%.
“Saya yakin salah satu penyebabnya adalah isu soal meluasnya wabah PMK di negeri ini,” paparnya.
Dalam melakukan pengawasan terhadap masuknya impor daging dan hewan ternak, Diana berharap instansi terkait teknis, yakni Kementan dilibatkan, khususnya dalam hal kesehatan hewan. “Jika tidak dilibatkan, maka salah satu contoh perihal keamanan atas kesehatan hewan dimaksud siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang berhubungan dengan teknis?” tanyanya.
Walaupun begitu, dia meminta pemerintah memberikan kemudahan dalam kegiatan importasi daging dan hewan ternak. “Tentunya birokrasinya harus dibuat seefektif dan efisien mungkin tanpa mengurangi fungsi pengawasannya,” ucapnya.
Bentuk Gugus Tugas
Sementara Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah mengambil tindakan dengan pembentukan Gugus Tugas Penanganan Virus PMK, yang rencananya sampai dengan di tingkat Kecamatan/Desa, Crisis Center yang berkolaborasi dengan TNI dan Polri beserta instansi terkait lainnya.
“Selain itu, dilakukan pembatasan lalulintas ternak, distribusi bantuan obat, vitamin, disinfektan ke daerah,” ujarnya, saat memimpin langsung Rapat Koordinasi Terbatas terkait Penanganan dan Pengendalian Penyakit Mulut dan Kuku yang digelar secara daring, Rabu (8/6/2022).
Selain itu, dilakukan penyiapan vaksin darurat (impor 3 juta dosis), pembuatan vaksin dalam negeri oleh Pusat Veteriner Farma Kementan, pelatihan penanganan PMK kepada petugas kesehatan hewan sebanyak 17.050 Orang, sosialisasi dan komunikasi publik, serta kerjasama dengan TNI, Polri, Pemda dan pihak terkait.
“Kami akan terus monitor mingguan, dan secara teknis juga akan kami ikuti. Ini sesuai dengan permintaan Bapak Presiden, penanganannya kita buat sampai mikro. Kita tangani seperti penanganan pandemi COVID-19, karena ini sangat mempengaruhi perekonomian rakyat,” tegas Airlangga.
Sebagai informasi, PMK pada hewan ternak disebabkan oleh virus yang sangat mudah menular antarternak, dan terutama menyerang ternak/hewan berkuku belah. Proses penularan dapat melalui kontak langsung dan angin, tetapi penyakit ini tidak menular ke manusia (bukan zoonosis).
Meski tidak bersifat zoonosis, wabah PMK ini sangat merugikan peternak dan berdampak luas pada perekonomian nasional. Pada 5 Mei 2022, telah dilaporkan kasus positif PMK pertama kali di Provinsi Jawa Timur (pada 4 Kabupaten: Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Mojokerto) dan pada tanggal 7 Mei 2022 di Provinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang). Hingga tanggal 6 Juni 2022, kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 Provinsi, atau di 163 Kabupaten/ Kota.
Dalam Rakortas, Airlangga mengarahkan agar alat tes kesehatan untuk sapi perlu diadakan, sehingga data yang didapat benar-benar merupakan hasil tes, dan bukan hanya berbasis penglihatan mata. Dia juga meminta vaksinasi diperbanyak, mengingat populasi hewan yang banyak dan agar tidak sampai menular ke hewan lain. Terkait izin edar obat, pendistribusian obat, dan surat keterangan kesehatan hewan, Airlangga meminta Kementan dan KL terkait agar prosesnya disegerakan dan dipermudah.
“Penanganan secara mikro sangat penting, sertifikat kesehatan hewan dan pengawasan juga penting. Untuk itu, perlu kita buat InMendagri untuk 18 Provinsi dan 163 Kabupaten/Kota. Dengan demikian kita kejar terus, dan kita percepat penanganannya,” tegas Menko Airlangga.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Kakorbinmas Baharkam Polri, dan Ketua Komisi Fatwa – Majelis Ulama Indonesia, mendukung semua arahan Menko Airlangga dan akan segera menindaklanjuti hasil Rakortas tersebut. Perangkat Pemerintah Daerah yang juga turut hadir dalam kesempatan tersebut, antara lain Gubernur Jawa Barat dan Wakil Gubernur Jawa Timur, sepakat untuk bergerak cepat menangani dan mengendalikan PMK ini.
Wabah PMK juga berdampak langsung kepada perekonomian rakyat, terutama bagi peternak. “Pak Mentan, tolong juga diidentifikasi para peternak yang terkena dampak dari adanya penyakit ini, dan kita akan mintakan restrukturisasi awal, terutama di daerah-daerah yang termasuk dalam 163 Kabupaten/Kota,” pungkas Airlangga.
Pertanyakan Keseriusan Disnak
Namun di daerah, langkah-langkah pemerintah masih dinilai kurang. Bahkan, DPRD Jatim mempertanyakan keseriusan Dinas Peternakan dalam menangani wabah PMK, mengingat Jatim adalah lumbung sapi nasional yang memiliki populasi sapi tertinggi di Indonesia.
Pasalnya, kematian hewan ternak akibat PMK terus bertambah dan meluas di seluruh Jatim. Apalagi, hari raya Iduladha sudah mulai dekat.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi B DPRD Jatim, Agatha Retnosari. Politisi PDI Perjuangan ini mempertanyakan keseriusan Pemprov, dalam hal ini Dinas Peternakan Jatim. Sebab, Mentan sudah mengeluarkan surat edaran (SE) tentang pelaksanaan kurban dan pemotongan hewan dalam situasi wabah PMK.
“Di masa PMK ini yang dinanti-nanti oleh peternak itu sebenarnya adalah vaksin. Karena pengobatan yang dilakukan selama ini kan hanya mengobati hewan yang sakit saja. Seperti hewan ternak panas, pilek dan batu, itu yang diobati. Lidah sariawan, kuku yang luka itulah yang diobati. Jadi hanya mengobati dampaknya saja,” ungkapnya saat dikonfirmasi, akhir pekan lalu.
Agatha melanjutkan, untuk menanggulangi wabah PMK itu harus melewati vaksinasi. “Nah, info yang saya dengar itu pemerintah pusat sudah mengimpor vaksin. Dan kapan Jatim melakukan vaksinasi pada hewan ternak,” katanya.
Dia menceritakan waktu kunjungan komisinya di Sidoarjo bahwa sekretaris dinas peternakan Jatim menyampaikan perkiraan vaksin akan masuk ke Indonesia sekitar awal Juni. “Maka, saya secara pribadi memperkirakan akan masuk ke Jatim mestinya paling lambat di pertengahan Juni ini,” katanya.
“Nah, kapan kemudian ada vaksinasi massal untuk ternak di Jatim? Sampai saat ini masih belum ada kabar dari Dinas Peternakan,” herannya.
Agatha juga mempertanyakan kepada Dinas terkait penjadwalan vaksinasi massal untuk peternakan di Jatim. “Ini juga belum ada jadwalnya,” imbuhnya. Apalagi, kata Agatha, akan memasuki Iduladha sehingga dibutuhkan langkah-langkah antisipatif jitu oleh Dinas Peternakan. “Supaya warga pada saat merayakan Iduladha tidak kesulitan mendapatkan hewan kurban,” jelasnya.
Gubernur Khofifah Indar Parawansa, katanya, juga pernah menyatakan untuk memproduksi vaksin sendiri untuk hewan ternak di Pusvetma Surabaya. “Sekretaris dinas juga menyampaikan perkiraan vaksin itu bisa diproduksi massal di bulan Agustus. Tapi sampai sekarang belum tahu perkembangannya sampai di mana,” herannya lagi.
Politisi Dapil Surabaya ini menerangkan Dirjen Peternakan pun sudah mengeluarkan SE menteri terkait penanganan hewan kurban dimasa wabah PMK. Didalam SE itu ada beberapa syarat, salah satunya yakni tempat penampungan hewan kurban harus memenuhi syarat dan ketentuan. Termasuk perebusan kepala, kaki dan jeroan hewan korban.
“Maka saya berharap, Dinas Peternakan Jatim mestinya saat ini sudah mengeluarkan juklak juknis ke seluruh dinas peternakan yang ada di Jatim. Agar kemudian dinas yang ada di Kabupaten dan Kota bisa melaksanakan tugasnya lebih pasti. Jadi ikut mengawasi, karena yang kita lindungi adalah warga Jatim,” pungkasnya.
“Nah apakah SE Kementerian ini sudah diikuti oleh Dinas Peternakan Jatim untuk seluruh dinas di Kabupaten kota terkait dengan penanganan wabah PMK,” tandasnya.
Wabah PMK yang menyerang hewan ternak di Jatim terus meluas. Berdasarkan data Dinas Peternakan (Disnak) Jatim per 5 Juni 2022, ada sebanyak 32.949 sapi yang terpapar virus PMK. Dari jumlah tersebut, ada 164 hewan ternak yang dinyatakan mati.
Kemudian ada sebanyak 3.821 ekor hewan ternak yang telah dinyatakan sembuh, dan masih ada 28.964 hewan ternak yang saat ini masih terpapar PMK. Ternak-ternak yang terinfeksi PMK ini tersebar di 31 kabupaten/kota. Tinggal tujuh wilayah bebas PMK di Jatim. Yakni Pamekasan, Kota Pasuruan, Kota Blitar, Tulungagung, Kota Madiun, Ngawi, dan Kota Mojokerto. Elsa Fifajanti/B Wibowo
