
Munculnya kembali Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sampai kini belum diketahui asal penularannya. Dugaan PMK masuk dari Malaysia lewat impor kambing ilegal juga dibantah karena harga hewan itu lebih mahal di sana. Tapi satu yang pasti, Indonesia membolehkan impor produk hewan (daging) dari negara yang masih tertular PMK, terutama India, sejak tahun 2016.
Itu sebabnya, ada spekulasi yang beredar bahwa PMK sebetulnya sudah ada di Indonesia sebelum pernyataan resmi pemerintah pada 9 Mei bahwa negeri ini kembali tertular PMK. Saat ini, status bebas PMK Indonesia di Organisasi Kesehatan Hewan Dunia (OIE) pun sedang ditangguhkan (suspension). Padahal, negeri ini sudah berstatus bebas PMK tanpa vaksinasi berdasarkan Resolusi OIE No. XI tahun 1990.
Pengamat peternakan Sofjan Sudardjat menduga virus PMK dari famili Picornaviridae ini memang akibat terbukanya Indonesia, terutama karena kebijakan impor daging kerbau India, negari yang belum bebas PMK.
“Saya dapat informasi bahwa pabrik vaksin di India memproduksi jenis vaksin PMK di mana virusnya mirip dengan virus PMK yang ada di Indonesia saat ini. Jadi vaksin PMK dari India itu bisa menimbulkan kekebalan ternak 80%-100% untuk melawan virus PMK di Indonesia,” ujar Sofjan dalam perbincangannya dengan AgroIndonesia, Sabtu (11/6/2022).
Informasi yang diperolehnya, virus PMK Indonesia adalah serotipe O.IND.2/75, sedangkan serotipe virus PMK India adalah O.IND.2001 d (ME-SA). Menurut OIE, virus PMK sendiri terdiri dari 7 strain, yakni strain A, O, C, Asia 1, SAT 1, SAT 2 dan SAT 3.
Menurut Sofjan, vaksinasi jadi satu-satunya tindakan untuk mencegah dan menghambat penularan PMK. Namun, jika mengandalkan vaksin produksi Pusvetma terlalu lama, karena paling cepat vaksin tersedia 6 bulan lagi. Itupun kalau bahan-bahan dan peralatan yang ada sudah siap. “Saya pernah jadi direktur kesehatan hewan (keswan), hinngga tahu persis pembuatan vaksin,” tambah dokter hewan ini.
Ditanya dari mana sumber virus PMK yang saat ini mewabah, Sofjan tidak ragu menyebut India. Ini karena Indonesia mengimpor daging dan produk ternak lainnya dari India. Ketika disinggung bahwa produk hewan yang diimpor berasal dari zona di India yang bebas PMK, Sofjan tetap yakin sumber virus dari India. “Sebenarnya, bagi PMK tidak ada itu zona bebas. Kalau di India ada zona bebas, itu mah dibohongin dia. Kalau sudah duit, ada saja alasan,” katanya.
Oleh karena itu, dia minta pemerintah menghentikan impor produk hewan dari negara-negara yang belum bebas PMK. Bukan hanya dari India, tapi juga negara yang masih tertular PMK seperti Brasil, misalnya. Dia menuding India sebagai “pembunuh ekonomi”. “Seolah-olah mau bantu rakyat Indonesia dengan daging murah, namun sebenarnya ingin mengusai ekonomi perdagingan Indonesia. Kalau PMK masuk Indonesia, maka harapan India impor impor ternak asal negerinya juga akan lakukan oleh pihak Indonesia, karena sama-sama daerah tertular.”
Dia menyesalkan adanya segelintir pihak yang lebih mementingkan keuntungan diri sendiri dan menjerumuskan Indonesia. Bahkan dia menyebut ada seorang wanita importir daging India, dengan perusahaan baru, yang meminta monopoli impor daging kerbau India. Dia sudah menyiapkan gudang pendingin (cold storage) dengan luas hektaran. “Inilah kondisi yang dicita-citakan economic killer dari India dan para begundalnya yang orang Indonesia asli,” sergahnya.
Kejadian Luar Biasa
Permintaan penghentian impor daging dari India juga disuarakan Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) karena wabah PMK sudah menyengsarakan peternak rakyat. “Tidak sedikit peternak yang harus menanggung kerugian akibat penyebaran penyakit tersebut. Sudah saatnya pemerintah membentuk Satuan Tugas Penanganan PMK yang terkoordinasi secara terpusat, layaknya penanganan pemerintah saat pandemi COVID-19, atau wabah Flu Burung (Avian Influenza) yang lalu,” ujar Ketua Umum DPP PPSKI, Nanang P. Subendro di Jakarta, Rabu (8/6/2022)
Selain itu, Nanang juga mendesak pemerintah segera menetapkan status “Kejadian Luar Biasa” atas meluasnya penyebaran PMK di wilayah Indonesia. Sejak dinyatakan wabah di 4 kabupaten di Propinsi Jawa Timur dan 1 kabupaten di Propinsi Aceh (SK Mentan No. 403 & 404 tanggal 9 Mei 2022), per tanggal 6 Juni 2022 kasus PMK di Indonesia telah terjadi pada 18 provinsi atau di 163 Kabupaten/ Kota.
“Data tersebut belum termasuk fakta-fakta di lapangan di mana banyaknya ternak sapi yang dipotong oleh para peternak setelah melihat ciri-ciri ternaknya terkena PMK tanpa melakukan test PCR (pemotongan ternak diduga PMK sebelum terkonfirmasi positif PMK,” ujarnya.
Untuk ternak sapi perah, lanjutnya, PMK ini berakibat terhadap turunnya produksi susu secara drastis (mencapai 80%) yang berakibat hilangnya pendapatan harian para peternak sapi perah. Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah & Jawa Timur) merupakan provinsi utama ternak sapi perah, di mana saat ini sudah terlihat turunnya produksi susu harian secara total dari ketiga provinsi tersebut.
Pemerintah juga diminta mempercepat proses pengadaan vaksinasi PMK, karena vaksinasi terhadap hewan yang masih sehat dari kemungkinan tertular PMK, merupakan hal yang harus segera dilaksanakan.
“Pihak industri peternakan juga memiliki risiko ternaknya tertular PMK, yakni industri peternakan sapi potong, sapi perah, domba/kambing dan industri peternakan babi, sehingga perlu dilibatkan secara langsung dalam penyediaan vaksin ini, termasuk keterlibatan industri ini dalam membantu vaksinasi untuk para peternak di sekitar lokasi industrinya,” jelasnya.
Peternak juga mendorong pemerintah untuk melakukan Stamping Out dengan pemotongan bersyarat yang melibatkan Bulog, dan Bulog beralih fungsi menjadi penampung daging dari sapi korban dari penyakit PMK. Pasalnya, saat ini sebagian Rumah Potong Hewan dipenuhi oleh ternak yang akan dipotong paksa akibat terkena PMK.
Komunikasi yang kondusif dan terkontrol diperlukan sebagai upaya mengatasi kebingungan para peternak dalam memahami dan menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya pengaturan lalu lintas ternak serta produk turunannya, serta dalam rangka mempersiapkan Hari Raya Qurban dan pelaksanaan Hari Raya Qurban nantinya.
“Saya menghimbau kepada kepada para peternak sapi dan kerbau di Indonesia agar lebih memperketat biosekuriti di masing-masing kandang, agar ternak sapi dan kerbau yang masih sehat dapat terhindar dari PMK dan segera melaporkan kepada petugas di daerah masing-masing apabila ditemukan gejala penyakit PMK di daerahnya,” tutupnya. Jamalzen/Attiyah Rahma
Kementan Siapkan 3 Juta Vaksin
Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan 3 juta dosis vaksin virus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang menyerang hewan ternak dan akan datang minggu ini. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Nasrullah di Kantor KPPU, Jakarta, Kamis (9/6/2022).
“Ini vaksin minggu depan sudah datang. Untuk awal ini, lebih dari 3 juta dosis. Kami terus berupaya mempercepat vaksin ini diimpor dari berbagai negara. Vaksin-vaksin tersebut PMK berasal dari Prancis, Australia, Brasil dan Selandia Baru,” kata Nasrullah.
Menurutnya, vaksin PMK akan diberikan kepada hewan ternak sehat yang berada di wilayah terpapar PMK. Artinya, hewan ternak yang telah terpapar penyakit mulut dan kuku tidak diberikan vaksin.
“Yang disuntik hanya yang sehat di wilayah wabah, yang tidak di wilayah wabah ya tidak,” ujarnya
Kebutuhan vaksin PMK tahun 2022 kurang lebih 17 juta dosis. Jumlah itu untuk cakupan 80% dari populasi provinsi terdampak dan frekuensi vaksinasi sebanyak 3 kali, 2 kali tahun 2022 dan 1 kali di tahun 2023. Sementara untuk kebutuhan vaksin tahun 2022 sebanyak 27,2 juta dosis.
Nasrullah menegaskan bahwa Kementan serius menangani wabah PMK dan semaksimal mungkin agar hewan ternak di wilayah wabah bisa ditangani. “Kita tidak main-main dan berupaya semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan, kita lakukan untuk itu. Kedua, bahwa penanganan ini tentunya mempunyai potensi-potensi yang kelihatan menuju ke arah kesembuhan,” pungkasnya.
Dia juga mengingatkan agar peternak yang akan menjual hewan kurban tidak perlu melakukan panic selling. “Peternak jangan panik, panic selling mau lebaran. Tetap tenang karena sumber-sumber ternak kita juga banyak dari wilayah yang tidak tertular,” katanya.
Kementan juga mendatangkan sebanyak 550 ekor sapi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diangkut melalui tol laut untuk kebutuhan kurban di Pulau Jawa, khususnya Jabodetabek. “Melalui pelabuhan Tanjung Priok kita akan berturut-turut menerima kiriman sapi dari daerah hijau, daerah tanpa PMK. Hari ini, KM. Camara Nusantara 1 yang baru saja tiba membawa 550 ekor sapi potong, “ ujar Mentan SYL di Pelabuhan Tanjung Priok, Jumat (10/6/2022).
Pengiriman hewan ternak ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hewan kurban jelang Iduladha. Dengan kapal ternak via tol laut ini, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat lalu lintas ternak.
Hewan ternak yang dikirim sudah mendapat tindakan karantina guna memastikan sapi, yang merupakan salah satu Hewan Rentan PMK (HRP) ini sehat, aman dan bebas PMK. Selain itu telah memiliki Sertifikat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan daerah serta Sertifikat Kesehatan Hewan dari Karantina Pertanian di tempat asal agar dipastikan benar-benar sehat dan bebas dari PMK.
“Jadi, ini sangat serius kita tangani, kita tidak boleh menganggap ringan. Setelah melalui 14 hari masa karantina di daerah asal untuk menjamin keamanan dan kesehatan HRP, bebas PMK, kita juga menyiapkan dokter hewan yang diperbantukan naik ke kapal untuk mengecek kesehatan hewan di kapal,“ ungkapnya. Atiyyah Rahma