Distributor atau kios yang ditunjuk menyalurkan pupuk subsidi diminta lebih fleksibel melayani petani yang akan menebus pupuk dengan menggunakan Kartu Tani.
“Kalau Kartu Tani-nya tidak bisa diakses karena lupa PIN atau rusak, sebaiknya petani yang bersangkutan jangan langsung ditolak, tapi diselesaikan dengan musyawarah,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Sarwo Edhy di Jakarta, Jumat (10/5/2019).
Dia mengatakan, di daerah Jawa Tengah, penolakan Kartu Tani karena petani lupa PIN terjadi, sehingga petani tidak bisa menebus pupuk. ”Hal semacam ini mestinya dimaklumi, karena petani baru menggunakan Kartu Tani. Jadi, penggunaan Kartu Tani masih ada kendala, meski ringan,” tegasnya.
Sarwo Edhy mengatakan, jika Kartu Tani tidak bisa diakses atau digunakan karena berbagai alasan, mestinya distributor atau kios tetap memperbolehkan petani tersebut untuk menebus pupuk.
“Yang penting nama petani itu ada dalam rencana defenitif kebutuhan kelompok (RDKK),” tegas Sarwo. Dia menambahkan, untuk saat ini memang Kartu Tani hanya bisa digunakan untuk menebus pupuk. Sementara untuk keperluan lain belum bisa dimanfaatkan.
Kartu Tani dirancang memiliki sejumlah manfaat, yaitu sarana akses layanan perbankan terintegrasi, yang berfungsi sebagai simpanan, transaksi, penyaluran pinjaman hingga kartu subsidi (e-wallet). Namun, untuk sementara ini, kartu ini baru bisa digunakan untuk menebus pupuk subsidi saja.
Selain itu, Kartu Tani juga memiliki keunggulan lainnya, yaitu sebagai single entry data, proses validasi berjenjang secara online, transparan, dan multifungsi. Kementerian Pertanian (Kementan) sendiri akan menjadikan Kartu Tani sebagai kelengkapan data sebagai dasar penyusunan kebijakan.
Sejumlah Kendala
Ditjen PSP mengakui memang masih ada sejumlah kendala yang ditemui di lapangan untuk dicarikan solusi setelah sistem ini diujicoba di lapangan.
Permasalahan implementasi Kartu Tani di tingat Kementerian Petani di antaranya pendataan petani memerlukan biaya yang besar; Kurangnya jumlah SDM Penyuluhan; Kualitas SDM Penyuluhan yang masih rendah; dan Belum Semua BPP memiliki prasarana dan sarana komputer beserta jaringan internetnya.
Di tingkat petani, permasalahan implementasi Kartu Tani adalah belum semua petani terdaftar dalam kelompok dan data elektronik ini; Adanya beban psikologis pada petani terhadap perubahan sistem penebusan dari manual ke penggunaan Kartu Tani; Lupa PIN; dan masih bolehnya penebusan pupuk secara manual.
Di tingkat kios, permasalahan yang ditemui adalah yang mengerti menggunakan EDC dalam satu kios hanya satu orang; Penebusan dilakukan satu per satu per jenis pupuk, sehingga prosesnya lama; Masih dibolehkannya penebusan secara manual.
Direktur Pupuk dan Pestisida PSP, Muhrizal Sarwani mengakui, Kartu Tani telah di-launching penggunaannya untuk menebus pupuk bersubsidi di Jawa Tengah (Jateng) pada Januari 2018. Diharapkan, kartu ini bisa menjadi “kartu sakti” bagi mereka. Kartu Tani bisa disebut sebagai kartu sakti dengan multifungsi.
Petani yang telah memiliki Kartu Tani tentunya sangat beruntung. Kartu Tani tak sekadar sebagai kartu identitas petani, namun memiliki banyak manfaat lain bagi petani, sehingga memudahkan petani dalam melakukan transaksi. Maklum, Kartu Tani ini sendiri merupakan alat transaksi yang berbentuk kartu debit.
“Selain berfungsi sebagai pendataan penerimaan jatah pupuk bersubsidi, Kartu Tani bisa digunakan untuk transaksi,” ujar Muhrizal.
Petani yang telah menerima Kartu Tani bisa memanfaatkannya untuk menebus pupuk bersubsidi di kios pupuk. Dengan adanya Kartu Tani ini, menebus pupuk bersubsidi jadi lebih praktis dan mudah.
BRI
Sementara Direktur Ritel dan Menengah BRI, Supari menyatakan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI konsisten melayani masyarakat segmen mikro, kecil dan menengah. Termasuk termasuk dalam program Kartu Tani yang dicanangkan Kementan
Supari menyatakan, BRI menerbitkan Kartu Tani tujuannya turut sejahterakan petani lewat integrasi fiturnya yang mudah dan sederhana.
Dia mengatakan, BRI fokus mengembangkan database Kartu Tani agar seluruh data petani dapat terekam sehingga pendistribusian pupuk bersubsidi dapat tepat sasaran.
“Membeli data memang mahal. Kami akui harga data lebih mahal daripada emas. BRI saja sudah menggelontorkan dana Rp5-6 triliun untuk pengembangan database Kartu Tani,” ujar Supari, Sabtu (4/5/2019).
Hingga saat ini, Supari mengklaim sudah ada kurang lebih 5 juta hingga 6 juta data petani yang sudah terekam di Kartu Tani ini. Nantinya, jika database ini terus dikembangkan, pemerintah akan memiliki big data dan risk management yang baik, sehingga dapat melayani masyarakat dengan cepat dan efektif.
Sementara itu, Kartu Tani memang wajib dimiliki petani agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Tidak hanya dapat membaca alokasi dan transaksi pupuk bersubsidi, kartu ini juga dapat digunakan dalam transaksi perbankan umum seperti menerima dan mentransfer uang.
“Ke depannya, diharapkan bukan hanya pupuk yang difokuskan dalam kartu ini, namun juga bibit berkualitas,” tambahnya. PSP
