DPR menyayangkan pemotongan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) sebesar Rp6 triliun. Pengurangan anggaran ini bisa berdampak pada penyediaan pangan. Indonesia bisa kekurangan pangan.
Untuk mengantisipasi itu, Kementan harus melakukan re-alokasi anggaran 2021 untuk penanganan virus Corona (COVID-19) sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021.
Kementan terpaksa melakukan penghematan atau pemangkasan anggaran sebesar Rp6,33 triliun, sehingga anggaran jadi Rp15,51 triliun. Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, Kementan diminta melakukan penghematan belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2021 sebanyak Rp6,33 triliun.
“Dengan pemotongan sebesar itu, total anggaran yang semula sebesar Rp21,84 triliun berubah menjadi Rp15,51 triliun. Kami harus melakukan penyesuaian, ” kata Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Senin (25/1/2021).
Penyesuaian anggaran itu terdiri dari Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementan Rp1,66 triliun, Inspektorat Jenderal (Itjen) Rp100 miliar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Rp3,23 triliun.
Sementara Direktorat Jenderal Hortikultura dikurangi Rp775 miliar, Direktorat Jenderal Perkebunan Rp1,00 triliun, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Rp1,37 triliun dan Badan PPSDMP Rp1,09 triliun, Badan Ketahanan Pangan Rp553 miliar dan Badan Karantina Pertanian Rp958 miliar.
Dalam kesempatan itu, SYL menyampaikan bahwa Kementan menetapkan lima program pembangunan sektor pertanian sebagai strategi pelaksanaan kegiatan 2021.
Kelima program itu ialah Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, kemudian Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, serta Dukungan Manajemen.
Menurut SYL, berpatokan pada lima program itu, memperhatikan refocussing dan realokasi belanja APBN Kementan 2021, serta mempertimbangkan Kementan tetap harus menjalankan tugas utama menyediakan pangan bagi seluruh penduduk, maka dilakukan penyesuaian target produksi beberapa komoditas pangan utama.
Dia memerinci, target produksi padi ditetapkan 54,70 juta ton, jagung 23,00 juta ton, kedelai 0,29 juta ton, bawang merah 1,62 juta ton, cabai 2,67 juta ton.
“Komoditas strategis lainnya telah disesuaikan dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran yang ada,” kata SYL.
Dia mengatakan strategi Kementan 2021 tetap fokus pada menyediakan pangan utama bagi penduduk Indonesia, dan diikuti upaya meningkatkan daya saing produk pertanian agar dapat mengisi pasar ekspor.
SYL mencontohkan, Ditjen Tanaman Pangan pada 2021 akan fokus melakukan kegiatan peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai, serta pangan lokal, termasuk mendukung Food Estate 2021.
Kemudian, penguatan manajemen penyediaan benih tanaman pangan, pengamanan produksi melalui pengendalian OPT dan penanganan kekeringan atau banjir, serta hilirisasi, pengolahan dan penguatan ekspor.
Ketua Komisi IV DPR Sudin mengaku sangat menyesalkan adanya pemotongan anggaran sebesar itu. Dia meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengembalikan anggaran Kementan jika tidak mau Indonesia kekurangan pangan.
“Saya berharap terbuka hatinya Menteri Keuangan untuk mengembalikan lagi anggaran tersebut ke Kementan. Jika tidak, kita akan terjadi rawan pangan dan kekurangan pangan,” tegasnya.
Dia juga meminta kepada jajaran Kementan agar tidak ada kebohongan data terkait realisasi target program. Dengan adanya pemotongan anggaran ini, dia mau berbagai target yang sekiranya terlalu tinggi untuk dikurangi dan kegiatan yang berpotensi gagal di lapangan agar ditunda.
Sudin menyebutkan secara pribadi sangat menyesalkan pemotongan ini karena pandemi, hampir semua negara menahan pangannya, sementara Indonesia butuh peningkatan pangan, malah anggaran dipotong Rp 6 triliun lebih.
“Saya tidak mau lagi ada kebohongan data. Kalau Rp21 triliun penghasilannya 5.000 ton misalnya, maka kalau Rp15 triliun produksinya 3.500 ton, terang-terangan saja, kalau duitnya tidak cukup turunkan,” tuturnya.
Hal yang sama juga dikatakan oleh Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDIP, Ono Surono. Dia menyayangkan adanya pemotongan anggaran yang terlalu besar di sektor pertanian, padahal pangan merupakan kebutuhan dasar manusia terlebih di masa pandemi ini.
“Kenapa di saat kondisi krisis anggaran, Kementan harus dipotong begitu banyak padahal pangan merupakan kebutuhan dasar rakyat yang tidak terlepas dari peran dan tanggung jawab Kementan. Apakah memang Pak Menteri dan jajarannya tidak mampu untuk bisa melakukan penjelasan yang sangat penting kepada pemerintah agar tidak dipotong anggaran begitu besar? Karena tentunya sangat berefek,” katanya.
Jamalzen
