Defisit neraca perdagangan berjalan saat ini bisa dijawab dengan mendorong ekspor produk yang memiliki kandungan lokal 100%. Salah satunya adalah produk kayu.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo menyatakan bahwa defisit neraca perdagangan harus menjadi perhatian bersama dan perlu dipikirkan langkah-langkah solusinya dalam jangka pendek–menengah. ”Dalam jangka pendek, solusi yang sangat memungkinkan adalah dengan mengoptimasikan pemanfaatan sumber daya alam dan mendorong ekspor, khususnya dari hasil hutan kayu, karena bahan bakunya seluruhnya tersedia di dalam negeri, kandungan lokal seratus persen dan tidak perlu impor barang modal,” kata Indroyono, Sabtu (15/6/2019).
Badan Pusat Statistik mencatat, defisit neraca berjalan perdagangan Indonesia pada April 2019 mencapai 2,5 miliar dolar AS, lebih besar dibanding dengan defisit pada periode yang sama di tahun lalu, yakni 1,63 miliar dolar AS. Defisit neraca perdagangan ini berasal dari defisit neraca perdagangan migas 1,49 miliar dolar AS dan non migas 1,0 miliar dolar AS.
Indroyono menuturkan, belum lama ini APHI hadir dalam pertemuan Ke-60 Komite Penasehat Industri Kehutanan Berkelanjutan (ACSFI), sebuah lembaga di bawah Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Vancouver, Canada. APHI juga menggelar pertemuan dengan industriawan perkayuan Korea di Seoul serta melakukan studi banding ke Vietnam.
“Dari hasil kegiatan tersebut diperoleh kesepakatan untuk menjajaki relokasi industri hulu kehutanan, utamanya plywood, dari Tiongkok ke Indonesia dalam rangka mengantisipasi perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika Serikat,” sebut Indroyono.
Lebih lanjut, Indroyono menambahkan bahwa pada pertemuan dengan industriawan kehutanan Korea, yang difasilitasi oleh Kedutaan Besar RI di Seoul, menghasilkan beberapa pilihan potensi ekspor serpih kayu hasil Hutan Tanaman Industri untuk memasok pembangkit-pembangkit tenaga listrik di Korea.
“Ini potensial sekali mengingat saat ini Korea sedang beralih dari energi batubara ke energi terbarukan, utamanya serpih kayu hasil Hutan Tanaman Industri,” kata Indroyono.
Dari pertemuan bisnis dengan pelaku industri di Vietnam, Indroyono menegaskan bahwa terdapat potensi ekspor produk kayu olahan dari Indonesia ke Vietnam senilai 2,4 miliar dolar AS, berupa moulding dari kayu Hutan Tanaman Industri Akasia dan kayu gergajian dari jenis karet. ”Nilai ekspor produk kayu olahan Indonesia ke Vietnam tahun 2018 baru mencapai 275 juta dolar AS, berarti masih terbuka pasar yang lebar ke Vietnam,” ujar Indroyono.
Dari analisa dan perhitungan APHI terhadap ketersediaan pasokan kayu, terdapat potensi kayu olahan Hutan Tanaman Industri non-pulp dalam bentuk moulding sebesar 3,3 juta m3/tahun dengan nilai sebesar 1 miliar dolar AS. Selain itu, terdapat pula potensi kayu dari replanting karet yang ditanam rakyat untuk bahan baku kayu gergajian sebesar 3,4 juta m3/tahun dengan nilai 1 miliar dolar AS. “Jika potensi ini dapat dioptimasikan, akan berkontribusi cukup signifikan untuk mengurangi defisit neraca berjalan perdagangan RI,” imbuh Indroyono.
Solusi untuk mengatasi defisit neraca berjalan dalam jangka pendek diperlukan deregulasi khusus. ”Diperlukan paket kebijakan untuk mempermudah pendirian industri kayu gergajian skala kecil menengah on farm/dekat dengan sumber bahan bahan baku Hutan Tanaman Industri, kebijakan ekspor kayu gergajian dari replanting karet rakyat, dan penyederhanaan sistem tata usaha kayu, terutama untuk pemanfaatan kayu karet hasil replanting karet rakyat,” kata Indroyono.
Indroyono memastikan, tambahan ekspor dari produk kayu olahan tersebut tidak akan mengganggu pasokan untuk industri kayu olahan saat ini, karena akan dipasok dari Hutan Tanaman Industri non- pulp dan dari pemanfaatan kayu replanting rakyat.
Sebagai catatan, ekspor produk kayu Indonesia beserta olahannya pada tahun 2017 mencapai 10,3 miliar dolar AS dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 12,2 miliar dolar AS. Dengan demikian, masih ada potensi untuk menambah lagi devisa sekitar 2 miliar dolar AS. “Saya kira ini juga sesuai dengan harapan Presiden Jokowi untuk menurunkan defisit neraca berjalan hingga seminimal mungkin,” pungkas Indroyono. Sugiharto
