Hak Prerogatif Presiden, Jumlah Menteri Tak Boleh Dibatasi

Kabinet merupakan bagian penting bagi presiden terpilih untuk menjalankan visi dan misinya. Karena itu, jumlah anggota kabinet tidak bisa dibatasi. Pernyataan ini dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita kepada wartawan saat buka bersama dengan media di Jakarta, Kamis (28/03/2024).

Menurut Agus, seorang calon presiden ketika berkampanye ke masyarakat akan menyampaikan dan menawarkan visi misi yang akan dijalankan ketika terpilih menjadi presiden.

Karena itu, saat terpilih menjadi presiden, kata Ketua Dewan Pembina Posko Pemenangan Prabowo-Gibran atau Kopi Pagi ini, presiden terpilih mempunyai kepentingan untuk bisa menjalankan program-program untuk mencapai visi misi yang sudah dijanjikan kepada masyarakat.

“Bagian terpenting supaya visi misi itu bisa tercapai adalah jumlah kebutuhan anggota kabinet,” ujar Agus.

Oleh sebab itu, hak prerogatif presiden yang bersifat istimewa, mandiri dan mutlak yang diberikan oleh konstitusi tidak boleh dibatasi termasuk penentuan jumlah anggota kabinet.

“Jadi presiden terpilih boleh merekrut anggota kabinet sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi visi misinya,” kata Agus.

Untuk diketahui, saat ini Presiden dan Wapres terpilih Prabowo-Gibran sedang menyusun kabinetnya. Prabowo dikabarkan akan menambah jumlah kementerian. Salah satunya Menko yang mengurusi makan siang gratis.

Sementara, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara memang disebutkan, jumlah kementerian dibatasi maksimal 34 kementerian. Demikian pula wakil menteri yang bisa saja dibentuk oleh presiden.

“Zaman Presiden Soeharto saja, jumlah kabinetnya rata-rata 45,” ucapnya. *** Buyung N