Kebijakan pemerintah mengurangi jenis pupuk bersubsidi, yakni hanya urea dan NPK, nampaknya bisa diterima para petani. Hanya saja, petani yang tergabung dalam Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA), meminta pemerintah menambah volume pupuk urea dan NPK yang disubsidi.
“Kalau sudah menjadi kebijakan, maka kami para petani tentunya menerima. Tapi kami mohon kuota alokasi pupuknya jangan dikurangi. Jika perlu volume ditambah, sehingga petani makin banyak yang menerima pupuk subsidi itu,” ujar Sekjen KTNA, Zulharman Djusman. Dia mengatakan, petani akan menjalankan keputusan pemerintah itu.
Alokasi anggaran untuk pupuk subsidi Tahun Anggaran (TA) 2022 sendiri tertuang dalam Keputusan Mentan No. 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor pertanian TA 2022.
Berdasarkan alokasi tersebut, pupuk urea dialokasikan sebanyak 4.232.704 ton, SP-36 sebesar 541.201 ton, ZA sebanyak 823.475 ton, NPK sebanyak 2.470.445 ton.
Kemudian, NPK formula khusus sebanyak 11.469 ton, organik granul sebanyak 1.038.763 ton, dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.
Zulharman menilai, dengan pembatasan pupuk subsidi tersebut, mestinya volume pupuk urea dan NPK bertambah. Jika sebelumnya pupuk urea mencapai 4,2 juta ton dan NPK sebesar 2,4 juta ton, maka dengan pembatasan ini volume pupuk yang disubsidi harisnya ditambah.
Menurut dia, jika volume pupuk yang disubsidi bertambah, maka petani penerima juga akan bertambah. Artinya, luasan lahan makin luas. Sementara distributor pupuk subsidi sediri masih kurang merata.
“Paling tidak ada penambahan distributor di daerah yang sangat membutuhkan, seperti di wilayah NTB dan Sulawesi yang memang lahannya luas,” tegasnya.
Dia menyebutkan, penyimpangan distribusi pupuk di lapangan memang masih terjadi, hanya saja jumlahnya kecil, yaitu sekitar 10%-15%. Meskipun demikian, penyimpangan tetap harus diatasi, sehingga tujuan subsidi untuk membantuh petani tercapai.
Sementara itu anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Slamet mengatakan, kebijakan pengurangan jenis pupuk yang menerima subsidi ini lantaran pemerintah tidak ada lagi anggaran yang memadai, sehingga perlu adanya pembatasan agar cakupan penerima subsidi lebih luas.
Slamet menjelaskan bahwa persoalan dana menyebabkan pupuk subsidi sekarang dibatasi hanya dua jenis urea dan NPK. “Kita setuju semua jenis pupuk disubsidi semua, tapi masalahnya pemerintah tidak punya uang,” katanya.
Dia menyebutkan, dana subsidi pupuk hanya 30%-35% dari total dana subsidi yang ada, sehingga besaran subsidi diperkecil, tapi cakupan atau petani yang terima subsidi pupuk makin banyak,” kata Slamet di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Terkait dengan penerima subsidi, Komisi IV DPR menyarankan untuk tidak menggunakan data dari e-RDKK. Pasalnya, kata dia, data e-RDKK sering menjadi masalah. Dia mencontohkan provinsi A. Luas lahan pertaniannya di sana berapa, dan itu yang disubsidi. Selain itu, data provinsi diuraikan lebih detil ke kabupaten-kabupaten berdasarkan luas tanam.
“Jadi, sekali lagi, sumber masalah adalah e-RDKK. Jangan pakai RDKK, tapi ubah dengan data luas tanam daerah agar tepat sasaran,” tegas Slamet.
Di sisi lain, legislator dapil Jawa Barat IV ini mengatakan, saat ini permasalahan mengenai pupuk adalah terkait adanya kebijakan kenaikan PPN menjadi 11%.
Slamet meminta pemerintah untuk membuat kebijakan khusus bagi petani mengenai pupuk. Harga Eceran Tertinggi (HET) mau dinaikkan karena alasan PPN naik.
“Saya imbau pada pemerintah, khusus yang menyangkut pupuk, petani jangan dibebani dengan PPN lagi. Perlu kebijaksanaan khusus terkait dengan PPN untuk pupuk yang menyangkut dengan produktivitas petani. Itu yang lebih penting, bukan pembatasannya, tapi PPN-nya itu,” imbau Slamet.
Pupuk Dongkrak Produktivitas
Sementara akademisi Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi mengungkapkan, produktivitas padi dan jagung meningkat karena kontribusi penggunaan benih unggul dan pupuk. Berbagai hasil riset penggunaan benih unggul yang ditunjang dengan pemupukan yang tepat, berdampak signifikan pada peningkatan hasil panen.
“Terlihat dari tren produktivitas padi Indonesia semakin meningkat berkat berbagai terobosan dan penggunaan teknologi, sehingga mampu meningkatkan produksi pada era Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo,” katanya di Bogor, Jumat (8/4/2022).
Gandhi menyebutkan, tren produktivitas padi terlihat dari angka perhitungan BPS. Data BPS menyebutkan, produktivitas padi sejak 2019 semakin meningkat. Jika 2019 produktivitas padi 5,11 ton/hektare (ha), maka tahun 2020 naik menjadi 5,13 ton/ha. Angka itu naik lagi pada tahun 2021 lalu menjadi 5,22 ton/ha. Angka ini mencatatkan Indonesia di posisi kedua setelah Vietnam dalam hal produktivitas.
Tak hanya itu, sambungnya, data FAO pun menyebutkan bahwa di tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat kedua dari 9 negara negara FAO di benua Asia. Urutannya adalah Vietnam 5,89 ton/ha, Indonesia 5,19 ton/ha, Bangladesh 4,74 ton/ha, Philipina 3,97 ton/ha, India 3,88 ton/ha, Pakistan 3,84 ton/ha, Myanmar 3,79 ton/ha, Kamboja 3,57 ton/ha dan Thailand 3,109 ton/ha.
“Ini menunjukan program kerja Kementerian Pertanian on the right track, mesinnya bergerak di lapangan, akselerasi produksi dilakukan melalui mapping kawasan andalan, kawasan utama maupun kawasan pengembangan,” ucapnya.
Gandhi menjelaskan, pada kawasan andalan, program kerja Kementan dengan memacu upaya meningkatkan produksi dan produktivitas melalui peningkatkan indek pertanaman.
Penggunaan benih unggul serta pemupukan berimbang tepat sesuai kebutuhan hara tanah. Ada kegiatan perluasan areal tanam maupun meningkatkan indek pertanaman.
“Hal yang sama terlihat telah dilakukan untuk memacu produksi jagung. Selain padi di lahan sawah, petani mengidolakan tanam jagung di lahan kering karena menguntungkan dan mudah ditanam,” terangnya.
Menurut Gandhi, meskipun kontribusi biaya pupuk dalam struktur biaya produksi sekitar 10%, namun pupuk itu merupakan makanannya tumbuhan, urea memacu fase vegetatif tanaman menjadi subur hijau, sedangkan pupuk NPK khususnya unsur phospat akan mengisi bulir padi secara optimal.
Dalam kondisi sulit dan mahalnya pupuk kimiawi, kini digencarkan pupuk organik dan pupuk hayati, hemat karena buatan sendiri dari bahan kompos yang ada di sekitar.
“Hal yang sama, penggunaan benih padi unggul berkontribusi pada produktivitas. Penggunaan ideal benih padi 25 kg/ha maupun jagung 15 kg/ha bila dengan benih unggul terbukti berdampak pada produktivitas,” katanya.
Dia menyebutkan, kini petani sudah familier dengan benih unggul dan melakukan pergiliran varietas. Bahkan, kini petani menyukai varietas unggul genjah guna mengejar indek pertanaman hingga IP300 bahkan sudah mulai belajar IP400 yang berarti setahun empat kali tanam dan empat kali panen.
“Asal ada kemauan berubah dan di situ akan ada hasil yang lebih baik. Alhasil, dari data BPS, sejak 2019 hingga sekarang tidak ada impor beras umum, bahkan setiap tahun produksi beras selalu surplus di atas kebutuhan konsumsinya,” tandasnya.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Ali Jamil mengatakan, hal yang perlu diantisipasi dari pembatasan pemberian pupuk subsidi ini adalah pengaruh terhadap produksi tanaman.
“Kita khawatir, pembatasan ini berdampak pada produksi. Tapi dalam rapat terbatas dengan Menko Perekonomian, sudah disepakati Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian, bisa digunakan untuk membeli pupuk nonsubsidi,” katanya.
Ali Jamil menyebutkan bahwa dana KUR Pertanian yang dimiliki petani ada alokasi untuk membeli pupuk nonsubsdi. Hal ini dimaksudkan dengan berjalannya kebijakan pembatasan pupuk subsidi, maka petani tidak mengurangi pemakaian pupuk.
Diakui pemerintah, petani memang masih membutuhkan pupuk subsidi. Apalagi, penerima manfaat langsung adalah petani kecil dengan luas garapan makisimal 2 ha.
Saat ini, katanya, sasaran penerima subsidi pupuk (TA 2021) sebanyak 16,6 juta petani berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang mencakup 32 juta ha luas tanam, baik tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. Tya Rahma/PSP
