Pemerintah Presiden Joko Widodo ternyata tidak berbeda dengan pemerintahan sebelumnya: gagal menurunkan harga daging sapi. Bahkan, meski impor daging kerbau dari India dibuka, harga tetap tinggi. Kini, jelang puasa dan lebaran, importir daging sapi “dipaksa” menjual daging sesuai HET dengan risiko tak diberi izin impor. Selain itu, importir daging India pun tidak hanya Bulog, tapi ditambah PT Berdikari.
Kebijakan pembukaan keran impor daging kerbau India ternyata gagal menurunkan harga daging sapi sesuai keinginan Presiden Jokowi. Memasuki tahun kedua atau menjelang Ramadhan dan Lebaran ketiga kali (Mei-Juni 2018) sejak dibukanya impor daging kerbau pada Juli 2016, harga daging sapi tetap nangkring di atas Rp117.000/kg. Padahal, masuknya daging India — yang berisiko besar buat Indonesia karena India belum bebas penyakit mulut dan kuku (PMK) — digadang-gadang bisa menyeret turun harga.
Yang menarik, tanpa ada evaluasi apa penyebab kegagalan menurunkan harga daging sapi, pemerintah malah menambah kuota impor daging kerbau India menjadi 100.000 ton untuk 2018. Padahal, tahun lalu Bulog juga masih menyisakan stok 3.000 ton dari realisasi impor 51.728 ton daging kerbau tahun 2017.
Bulog gagal? Bisa jadi. Itu sebabnya, pemerintah mendadak menambah pemain baru untuk impor daging kerbau India. “Dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) kemarin (pekan lalu, Red.) telah disetujui menunjuk PT Berdikari (BUMN) sebagai importir daging kerbau beku,” ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, Jumat (13/4/2018). Berdikari, kata Oke, tidak memakan kuota impor Bulog. Dengan kata lain, impor daging kerbau tahun ini lebih dari 100.000 ton.
Tapi itu belum seberapa. Untuk menekan harga daging di pasar jelang puasa dan lebaran agar sesuai harga eceran tertinggi (HET) daging beku Rp80.000/kg, Kementerian Perdagangan menempuh “jalan keras”. Importir wajib menjual daging sapi beku, jenis paha depan, sesuai HET. Jika tidak? “Izin impor daging sapi beku hanya akan diberikan kepada importir yang menyanggupi harga jual Rp80.000/kg. Di luar itu, kami tidak kasih izin,” tegas Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, pekan lalu.
Dua kebijakan terbaru ini dinilai Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI), Teguh Boediyana cermin kegagalan pemerintah. Apalagi, mahalnya harga daging sapi akibat kesalahan pemerintah sendiri sejak era SBY — yang gagal mewujudkan swasembada daging sapi dan tidak efektif mengelola dana APBN untuk swasembada daging sejak era mentan Anton Apriyantono sebesar Rp18 triliun.
Teguh juga menilai pemerintah tidak adil. Jika daging kerbau dibuka dengan alasan harga murah, harusnya komoditas pertanian lainnya, seperti beras, jagung dan lainnya, juga dibuka sehingga harga lebih murah dari produk dalam negeri. “Itu sebabnya, kami minta pemerintah meninjau ulang kebijakan importasi daging kerbau, yang sangat distortif pada peternakan sapi lokal,” katanya. AI
Baca juga:
