Kebijakan Proteksionis Baru Uni Eropa

* CBAM Disetujui

Uni Eropa akhirnya menyetujui kebijakan proteksionis yang jadi hambatan dagang bagi para mitra dagangnya di seluruh dunia. Inilah pajak karbon perbatasan pertama di dunia atau yang dikenal dengan nama Mekanisme Penyesuaian Karbon Perbatasan (CBAM).

Para menteri dan otoritas lingkungan hidup dari seluruh blok ekonomi benua biru ini menandatangani introduksi CBAM setelah kesepakatan sementara dicapai pada Selasa. CBAM merupakan alat yang akan memaksa imporir asing membayar biaya emisi karbon mereka.

Kesepakatan, yang jadi bagian penting dari strategi UE untuk mengurangi emisi karbonnya menjadi nol bersih (net-zero) pada tahun 2050 ini, diperkirakan akan disepakati secara resmi oleh para pemimpin di Dewan Eropa dan diadopsi menjadi UU Uni Eropa oleh Parlemen Eropa sebelum berlaku efektif tahun 2026.

Peter Liese, juru runding utama untuk Parlemen Eropa mengatakan kepada Reuters pada Minggu (18/12) bahwa CBAM merupakan “UU lingkungan terbesar yang pernah ada di Eropa, dan banyak yang bilang malah di dunia.” Dia mengatakan, emisi CO2 dalam jumlah besar akan dipangkas “dengan harga yang serendah mungkin.”

Namun, kesepakatan ini sudah memicu kontroversi sebelumnya dengan para mitra dagang utama UE. Mereka menyebut UU itu akan menghasilkan persaingan yang tidak adil untuk produk mereka.

Terutama buat AS dan Afrika Selatan. Keduanya menyebut CBAM akan menghukum pabrik dan industri mereka secara tidak adil, di saat mereka juga akan menghadapi gelombang masuknya barang impor murah dari berbagai perusahaan yang tidak mau membayar pungutan UE dan membuang produk ekspornya ke negara lain.

Anggota Parlemen Eropa berisiko menghadapi banjir kritik setelah mereka pada Minggu (18/12) sepakat untuk membahas perlunya memberi subsidi untuk mendukung para eksportir yang berbasis di UE dan “jika perlu” mengajukan usulan pemberian potongan harga pada 2025.

Adina Georgescu, direktur energi dan iklim di kamar dagang dan industri Eurometaux mengatakan, para pembuat kebijakan harus “menemukan solusi untuk mempertahankan daya saing ekspor kami.” Dia menambahkan, “Perusahaan-perusahaan kami tidak bisa mengalami kerugian lebih jauh lagi dan ketidakpastian akibat ancaman krisis energi ekstensial saat ini.”

UE telah mengklaim rabat terkait karbon akan sesuai dengan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Namun, beberapa analis menyatakan dukungan semacam itu akan bertentangan dengan aturan WTO, di mana importir asing wajib membeli sertifikat dari UE untuk menutup emisi karbon mereka pada saat yang bersamaan.

Geneviève Pons, dirjen Jaques Delors Institute (lembaga pemikir yang berbasis di Paris) mengatakan, penawaran pemberian subsidi untuk segala macam hal akan jadi salah satu “risiko utama” CBAM jika mereka diterapkan. “Hal ini benar-benar tidak akan sesuai dengan WTO,” ujarnya.

Menyusul perundingan alot selama 30 jam yang berlangsung sampai Minggu dini hari, para anggota parlemen menyetujui untuk menaikkan target pengurangan emisi di industri-industri yang dicakup oleh European Emissions Trading System, yakni mekanisme penetapan harga karbon, menjadi 62% pada tahun 2030.

Para juru runding di Brussels juga menyepakati pembentukan Social Climate Fund untuk membantu rumah tangga yang rentan, usaha kecil dan pengguna transportasi untuk mengatasi dampak dari penerapan harga karbon. Dana ini akan digunakan antara tahun 2026 sampai 2032 dan bisa menawarkan bantuan sampai senilai 65 miliar euro (Rp1.076 triliun dengan kurs Rp16.653/euro).

“(Kesepakatan) ini akan memungkinkan kami untuk memenuhi berbagai sasaran iklim dalam sektor utama perekonomian, sambil memastikan warga yang paling rentan terdampak dan usaha kecil mendapat dukungan efektif dalam transisi iklim,” papar Marian Jurečka, menteri lingkungan hidup Republik Ceko, yang akan memegang jabatan bergilir presiden UE.

Para menteri EU juga menyepakati penghapusan bertahap tunjangan gratis untuk mengcover emisi di sektor-sektor padat energi — antara lain industri semen, aluminium, besi dan baja — pada tahun 2034.

Tidak semua orang yang menganggap kesepakatan tersebut cukup ambisius. “UE melewatkan peluang kritis untuk meningkatkan secara signifikan ambisi iklimnya,” ujar Klaus Röhrig, kepala iklim CAN Europe, koalisi LSM yang memerangi perubahan iklim,  seraya berdalih kesepakatan itu lebih memprioritaskan “industri yang mencemari ketimbang manusia.” AI