Pemerintah secara mengejutkan menegur keras pengusaha hutan tanaman industri (HTI). Banyaknya konsesi HTI yang mangkrak, terlantar, mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan tawaran pahit. Segera benahi atau “lempar handuk”, menyerah, dan pemerintah akan kelola melalui sistem Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).
Itulah tawaran ‘menyakitkan’ pemerintah di penghujung 2014. Bisnis hutan tanaman industri, yang pernah jadi harapan besar pemerintah sebagai tulang punggung usaha kehutanan, ternyata malah menjadi beban tersendiri. Kecuali segelintir pengusaha yang sukses mengintegrasikan HTI dengan industri pulp dan kertas, bahkan menjadi raksasa, areal HTI lainnya malah mangkrak.
Kondisi itu tergambar jelas dari data Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI). Tercatat ada 235 izin HTI yang mengkonsesi areal hutan produksi sekitar 10,5 juta hektare (ha). Dari jumlah itu, izin HTI yang aktif tercatat tak sampai separuhnya atau hanya 45%, yakni 106 unit.
Data pemerintah bahkan lebih menyakitkan. Berdasarkan hasil evaluasi kinerja seluruh pemegang izin HTI yang ada, hanya 51 unit usaha atau sekitar 21% yang masuk dalam kategori layak dilanjutkan. Sisanya? Hanya berstatus bisa dilanjutkan dengan catatan dan dilanjutkan dengan pengawasan. Bahkan, setidaknya 37 unit HTI layak dievaluasi izinnya.
Kondisi ini yang mendorong Dirjen Bina Usaha Kehutanan Bambang Hendroyono sampai melontarkan tantangan pahit. Jika pengusaha memang tak sanggup lagi, sebaiknya mereka “lempar handuk” dan menyerahkan kembali izin konsesinya ke pemerintah. “Pemerintah mampu mengelola sendiri melalui KPH,” cetus Bambang di Jakarta, Jumat (19/12/2014).
KPH nampaknya jadi andalan baru pemerintah dalam mengelola hutan yang lebih baik. Persoalannya, apakah pemerintah memang sudah siap? Pasalnya, kunci keberhasilan KPH adalah melepas kewenangan mengelola hutan. “Pemerintah di pusat dan daerah harus benar-benar rela melepas kewenangan pengelolaan hutan ke KPH,” ujar Dirjen Planologi Kehutanan Bambang Soepijanto. AI
