Kementerian Pertanian (Kementan), melalui Direktorat Pembiayaan Pertanian, dan Japan International Cooperation Agency (JICA) melakukan melakukan kerja sama untuk memodernisasi dan meningkatkan asuransi pertanian.
Kerja sama tersebut sudah diawali dengan pilot project (proyek percontohan) dari Asuransi Usaha Tani Padi Indeks Hasil Panen Padi Berbasis Area (AUTP IHPPBA).
Untuk mengetahui efektifitas dari pilot project tersebut, maka digelar diskusi, yang sekaligus mengevaluasi prospek kerja sama dalam program pilot project ini di Gedung D, Kementan, Senin (31/1/2023).
Pihak JICA diwakili Kawanishi Masato dan Ban Daichi dari kantor pusat JICA di Tokyo, Jepang; Akiko Aikawa dari JICA Project for AUTP; serta tim JICA Indonesia, Nindita Paramastuti dan Erika Inoue.
Turut serta juga tim dari Sanyu Consultant sebagai konsultan untuk project AUTP IHPPBA, yaitu Hasiguchi. Direktorat Pembiayaan dihadiri langsung Direktur Pembiayaan, Ir. Indah Megahwati, MP dan tim dari Kelompok Pemberdayaan Permodalan dan Asuransi Pertanian (PPAP).
JICA, yang dikenal sebagai organisasi yang berperan dalam melaksanakan Bantuan Pembangunan Resmi atau Official Development Assistance (ODA) Jepang telah bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dan Pemerintah Daerah, khususnya Kabupaten Karawang dan Kabupaten Kendal dalam hal pengembangan proyek ini sejak 2017.
Indah Megahwati mengatakan pentingnya program AUTP IHPPBA sebagai bukti pemerintah hadir ke tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan usaha, terutama saat paceklik dan krisis pangan melanda dunia saat ini.
“Saat ini sektor pertanian sedang menghadapi banyak masalah. Tidak hanya di Indonesia saja, tapi juga secara global. Namun, tiga tahun pengembangan pilot project asuransi pertanian ini menjadi bukti kita hadir memberi perlindungan petani dari kegagalan panen yang menimbulkan kerugian yang cukup besar,” ujar Indah.
Hal senada ikut disampaikan Masato selaku perwakilan Kantor Pusat JICA. Dia memberikan apresiasi besar bagi Kementerian Pertanian yang sudah melakukan peningkatan dan kemajuan dari penerapan AUTP, terutama sejak hadir di 2017.
Dia mengaku melihat banyak kemajuan dari proyek AUTP IHPPBA, walaupun masih banyak hal yang harus diperbaiki. Bahkan tidak hanya dari 2017, sejak 2013 Kementan benar-benar koperatif terutama dalam sisi pelayanan pelaksanaan pilot project dalam perlindungan pertanian, khususnya AUTP IHPBBA.
Dalam pembahasan teknis, perwakilan Sanyu Consultant, Hasiguchi mengatakan, ada berbagai problematika yang ditemukan, namun juga terdapat beberapa rekomendasi yang layaknya mampu diterapkan Kementan selaku regulator dalam program ini.
“Pertama, ubinan adalah tantangan utama dari AUTP IHPPBA ini, melihat sampling yang terbatas pada area panen desa, ada baiknya agar dinaikkan menjadi se-kecamatan, untuk mengurangi error yang ada. Kedua, peningkatan SDM pendamping agar ubinan yang dihitung valid dan tepat. Ketiga, diharapkan adanya peningkatan nilai pertanggungan premi serta risiko pertanggungan. Dan terakhir: adanya simplifikasi dari step dalam pendaftaran serta klaim asuransi” jelas Hasiguchi.
Hasiguchi juga mengingatkan antisipasi risiko pertanggungan akibat bencana alam, seperti karena angin topan atau badai siklon sebaiknya juga ditanggung mengingat AUTP IHPPBA adalah asuransi multi-risiko, serta meningkatkan rasio premi di tingkat kecamatan dan kompensasi yang ditingkatkan.
Ika Purwani selaku Koordinator Kelompok PPAP mengharapkan masukan agar proses ke depan lebih mengarah dalam pelayanan kepada petani dalam bentuk modernisasi dan digitalisasi internal Kementerian Pertanian.
Dia mengungkapkan besar harapan juga terkait kerjasama sistem yang lebih baik bersama PT Jasindo selaku mitra pelaksana dari program AUTP ini untuk proses simplifikasi sehingga end-to-end process-nya bisa lebih sederhana, cepat, tepat dan valid demi meningkatkan kualitas dalam pelayanan perlindungan usahatani bagi petani dan peternak yang ada di Indonesia. YR
KUR Pertanian Mampu Atasi Kesulitan Modal Petani
Kehadiran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ibarat oase di tengah keringnya pembiayaan untuk petani. Terlihat dari terus naiknya penyerapan kredit berbunga rendah tersebut.
Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Ali Jamil mengatakan, sejak masa pandemi COVID-19, pemerintah meluncurkan mekanisme pembiayaan melalui KUR.
Bahkan, KUR pertanian kian digencarkan untuk membantu petani, khususnya untuk mengejar target produksi pertanian.
Data Ditjen PSP Kementan mencatat, serapan KUR sektor pertanian 2020 mencapai 1,9 juta debitur dan realisasi kredit Rp55,30 triliun (110,6%) dari target Rp50 triliun.
Sedangkan serapan KUR pertanian 2021 mencapai 2,6 juta debitur dengan realisasi kredit Rp85,62 triliun (122,31%) dari target Rp70 triliun.
Pada tahun 2022 hingga 6 Desember, serapan KUR pertanian sudah mencapai Rp104,58 triliun dari target Rp90 triliun dengan jumlah debitur mencapai 2,53 juta debitur.
Sub-sektor perkebunan menjadi penyerap KUR terbanyak sebesar Rp35,51 triliun, diikuti tanaman pangan Rp29,18 triliun. Lalu peternakan Rp17,81 triliun, hortikultura Rp12,15 triliun. Kemudian mixed farming Rp8,54 triliun dan jasa pertanian Rp1,35 triliun.
“Alhamdulillah, NPL (non-performing loan) KUR pertanian hanya 0,03%. Ini artinya pengguna KUR pertanian, khususnya petani, sangat menjaga pinjaman. NPL dibawah 1% cukup membanggakan,” kata Ali Jamil.
Apalagi, katanya, dalam usaha tani terkadang terjadi gagal panen akibat dampak climate change (banjir atau kekeringan) atau kondisi lain, sehingga ada petani minta menunda membayar cicilan.
Saat ini, Ali Jamil menambahkan, pihaknya telah menggagas KUR khusus untuk program Taksi Alsintan. KUR tersebut telah diluncurkan Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke industri Alsintan di Gresik beberapa waktu lalu.
“Kita harapkan dengan program KUR Alsintan ini dapat mengurangi kehilangan hasil panen yang saat ini mencapai 12%-13%, menjadi hanya 3%-5%,” ujarnya.
Sejak diluncurkan, Ali Jamil mengakui peminatnya cukup banyak. Hal itu terlihat dengan adanya indent (menunggu) permintaan untuk combine harvester sebanyak 3.000 unit. Untuk KUR Taksi Alsintan, pemerintah membuka kesempatan kepada siapa saja dan tidak harus petani. “Prinsip pengelolaannya seperti taksi mobil. Jadi, siapa saja boleh punya usaha Taksi Alsintan,” ujarnya.
Dengan program Taksi Alsintan, Ali Jamil berharap dapat meningkatkan level mekanisasi di Indonesia yang kini hanya 2,6 horse power (HP). Angka itu jauh dibandingkan negara maju seperti AS dan Jepang yang sudah mencapai 15 HP. Level mekanisasi ini menunjukkan berapa Alsintan per hektare.
“Kita masih sangat kecil. Jadi, dengan Taksi Alsintan kita buka ruang, pengadaan Alsintan tidak hanya mengandalkan APBN. Kalau dari APBN tidak cukup. Jadi, kita gunakan mekanisme lain melalui KUR Taksi Alsintan,” tuturnya.
Dorong Produktivitas
Direktur Pembiayaan, Ditjen PSP, Kementan, Indah Megahwati mengatakan, sumber pembiayaan melalui KUR diharapkan dapat mendorong penyediaan pangan dan meningkatkan produktivitas. Hal itu terlihat, meski anggaran Kementerian Pertanian pada 2018 hanya Rp23,9 triliun, tapi realisasi KUR mencapai Rp29,8 triliun.
Kemudian pada tahun 2019, APBN Kementerian Pertanian hanya Rp21,8 triliun dan serapan KUR mencapai Rp36,17 triliun. Bahkan pada tahun 2022 dengan APBN hanya Rp14,45 triliun, serapa KUR mencapai Rp104 triliun. “Pertanian sudah teruji, kita sudah eksis saat ada ancaman krisis pangan dan pandemi. Terbukti permodalan di luar APBN selama pandemi mendominasi program pertanian.” katanya.
Terbukti juga, produktivitas tanaman padi juga terdongkrak. Jika tanpa KUR produktivitas hanya 5 ton/ha gabah kering giling (GKG), maka setelah menggunakan KUR produktivitas meningkat jadi 6 ton/ha atau naik 20%. Sedangkan dalam skala usaha, meningkat sebesar 25%.
Begitu pula tanaman jagung. Produktivitas tanpa KUR sebesar 3,5 ton/ha. Setelah menggunakan KUR, produktivitas meningkat menjadi 4 ton/ha atau naik sebesar 14,28%. Sedangkan dalam skala usaha, meningkat sebesar 210%. “KUR bukan hanya untuk budidaya, tapi juga menunjang infrastruktur dan peningkatan produksi,” katanya.
Tahun 2023, kata Indah, Menko Perkenomian akan meluncurkan skema khusus untuk Alsintan dengan bunga 3% dan uang muka 10%. Bahkan pembayarannya bisa fleksibel sesuai pemanfaatannya atau setelah panen. “Saat ini sedang kami perjuangkan. Diharapkan bulan ini bisa selesai dan tahun 2023 bisa diaplikasikan,” katanya. SW
