Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan akan memfasilitasi berbagai harapan dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian melalui dana kredit usaha rakyat (KUR). Dia berharap dapat mendongkrak kinerja pertanian tahun anggaran (TA) 2022 seiring dengan upaya penguatan produksi pangan, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian tersebut.
“Kalau kami lihat tadi, banyak titipan dan harapan dan kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Tentu ini merupakan pekerjaan rumah yang harus sangat serius ditangani oleh Kementerian Pertanian (Kementan),” ujar Mentan di Jakarta, Selasa (1/2/2022).
Selain itu, lanjut Syahrul, Komite II DPD juga berharap perhatian pemerintah untuk bisa menambah anggaran pupuk dan memperbaiki tata kelolanya. Pernyataan tersebut dia sampaikan setelah mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komite II DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (31/1/2022).
Dalam kesempatan itu, Syahrul menjelaskan, program kerja Kementan 2022 berfokus pada penyedian pangan, utamanya bagi penduduk Indonesia. Program ini diikuti pula dengan upaya meningkatkan daya saing produk pertanian agar dapat mengisi pasar ekspor.
“Kami selalu bersoal dengan anggaran. Oleh karena itu, tadi ada kesepakatan kami bahwa anggaran Kementan 2022 harus bisa terakselerasi dengan daya produktivitas yang lebih baik melalui pemanfaatan kebijakan KUR yang digulirkan Bapak Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk dimanfaatkan di bidang pertanian,” ucapnya.
Dalam raker tersebut, Syahrul juga memaparkan pelaksanaan kebijakan pembangunan pertanian 2022, Kementan mengacu pada lima program. Hal ini diagendakan sebagai kelanjutan pembangunan pertanian tahun sebelumnya.
Adapun lima program itu adalah: Pertama, program ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas. Kedua, program nilai tambah dan daya saing industri.
“Ketiga, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Keempat, program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan kelima, program dukungan manajemen,” jelasnya.
Apresiasi dari DPD
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite II DPD, Yorrys Raweyai memberikan apresiasi atas capaian kinerja Kementan 2021 dan strategi Kementan pada 2022 yang telah dilaporkan secara komprehensif.
“Dalam pertemuan tadi ada dua hal yang didiskusikan lebih panjang, salah satunya terkait kelangkaan pupuk. Jadi, menurut Pak Menteri dan kami semua sepakat, bahwa bukan langka tetapi (pupuk) memang kurang,” ujarnya.
Yorrys menegaskan, penggunaan pupuk sangat penting dalam sektor pertanian. Namun, saat ini hampir semua daerah mengeluh terkait hal tersebut karena permintaan tinggi sedangkan supply tidak mencukupi.
Secara ideal, kata dia, ketersediaan pupuk harusnya di bawah arahan Kementan. Akan tetapi kenyataannya, ada beberapa kementerian yang menangani pupuk, baik itu penyaluran hingga produksi.
“Jadi, memang perlu komitmen bersama dan mudah-mudahan atas rekomendasi kami, Pak Mentan bisa bawa masalah ini ke pemerintah,” ucap Yorrys.
Minat Petani Tinggi
Di tempat terpisah, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil mengatakan, KUR merupakan salah satu cara pemerintah membantu petani mendapatkan permodalan. Bahkan, alokasi kredit berbunga murah ini terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Minat petani menyerap KUR pun terbilang cukup tinggi.
Direktorat Jenderal PSP Kementan mencatat, realisasi KUR sektor pertanian tahun 2021 mencapai Rp85,049 triliun. Jumlah tersebut melampau target penyaluran pemerintah sebesar Rp70 triliun.
“Paling top perkebunan pengguna terbesar, kemudian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan,” tegas Ali Jamil.
Target KUR Perkebunan tahun 2021 sebesar Rp20,281 triliun. Sampai 1 Oktober 2021 telah terealisasi Rp22,304 triliun atau 109,97% dengan debitur 509.382 orang.
“KUR perkebunan melebihi target yang sudah ditetapkan,” kata Ali Jamil, yang juga Plt. Dirjen Perkebunan.
Data Ditjen Perkebunan, KUR paling besar diberikan kepada kelapa sawit Rp13,731 triliun dengan 241.167 debitur, karet Rp3,048 triliun (105.308 debitur), tebu Rp 1,518 triliun (24.192 debitur), kopi Rp1,363 triliun (52.401 debitur).
Selain itu, cengkeh Rp515,821 miliar (18.345 debitur), kelapa Rp507,06 miliar (15.555 debitur), kakao Rp376,882 miliar (14.564 debitur), tembakau Rp344,606 miliar (13.255 debitur), minyak atsiri Rp129,122 miliar (5.867 debitur), lada Rp87,678 miliar (3.242 debitur).
Sementara rempah lain Rp79,057 miliar (1.961 debitur), pala Rp52,223 miliar (2.453 debitur), jambu mete Rp12,463 milar (429 debitur), teh Rp6,371 miliar (191 debitur), tanaman bahan baku tekstil Rp4,8 miliar (122 debitur) dan vanili Rp2,137 miliar sebanyak 429 debitur.
Ali Jamil berharap, dengan adanya program KUR, petani tidak lagi terjerat pada sistem ijon atau rentenir, karena sudah dibantu pemerintah.
Dalam program ini, petani dapat meminjam uang berkisar Rp 50-100 juta tanpa agunan. “Kami terus mendorong petani mengikuti program KUR karena sekarang persyaratannya lebih mudah,” katanya.
Sementara itu realisasi KUR Tanaman Pangan sudah mencapai Rp22,4 triliun. Dari jumlah tersebut, paling besar adalah komoditas padi Rp15,08 triliun, disusul jagung Rp3,6 triliun, KUR penggilingan padi Rp1,1 triliun dan sisanya komoditas umbi-umbian dan kacang-kacangan.
Capaian 2021 ini lebih tinggi dibandingkan KUR tanaman pangan 2020 dengan realisasi Rp16 triliun. Penyaluran KUR di antaranya untuk kegiatan/usaha hilir, alat-alat mesinnya baik pra panen dan pascapanen.
Sementara itu Deputi Prasarana dan Sarana Pangan dan Agribisnis, Kemenko Bidang Perekonomian, Ismariny menjelaskan, realisasi KUR sampai Desember 2021 sebesar Rp271,31 triliun atau 107% dari target awal tahun 2021 sebesar Rp253 triliun sebelum dinaikan target menjadi Rp285 triliun dan disalurkan kepada sekitar 7,15 juta debitur.
“Permintaan KUR menunjukkan peningkatan sebesar 30,1% karena mulai pulihnya perekonomian, suku bunga KUR yang rendah serta tingginya pertumbuhan sektor petanian,” ujar Ismariny. PSP
Hindari Kerugian Akibat Banjir Petani Harus Ikut AUTP
Hujan yang mengguyur Malinau, Kalimantan Timur membuat sejumlah areal sawah milik petani kebanjiran. Alhasil, petani terancam gagal panen akibat tanaman tergenang air.
Untuk menghidari kerugian, Kementerian Pertanian (Kementan) menyarankan petani untuk memproteksi diri dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo menuturkan, AUTP merupakan program proteksi bagi petani ketika mengalami gagal panen akibat perubahan iklim maupun serangan OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).
“Pertanian itu merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim dan serangan OPT. Agar petani petani tak mengalami kerugian saat gagal panen, maka AUTP akan memberikan pertanggungan kepada petani,” katanya.
Menurut dia, program asuransi pertanian merupakan upaya perlindungan bagi petani ketika menghadapi gagal panen. Asuransi pertanian memberikan perlindungan berupa pertanggungan, agar petani tetap memiliki modal untuk memulai kembali usaha pertaniannya.
“Asuransi pertanian merupakan program perlindungan bagi petani agar tenang dalam mengembangkan usaha pertanian mereka. Dengan mengikuti asuransi, petani tak perlu khawatir ketika mengalami gagal panen, karena mendapat pertanggungan,” tuturnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, pertanggungan yang diberikan AUTP akan melindungi petani dari kerugian ketika gagal panen.
Petani akan mendapat pertanggungan sebesar Rp6 juta/hektare (ha)/musim. “Jadi, petani tak merugi. Mereka juga memiliki modal untuk memulai kembali budidaya pertanian mereka,” papar Ali.
Ali melanjutkan, program yang juga dirancang untuk menjaga tingkat produktivitas pertanian. Program AUTP ini menjaga petani agar tetap produktif meski mengalami gagal panen.
“Ketika terjadi gagal panen, petani tak kehilangan daya produktivitasnya. Mereka tetap dapat berproduksi sehingga kesejahteraan mereka juga terjaga,” papar Ali.
Dengan kata lain, Ali menyebut program AUTP ini sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yakni menyediakan pangan bagi seluruh rakyat, meningkatkan kesejahteraan petani dan menggenjot ekspor.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Megahwati menjelaskan, teknis jika petani mengikuti program AUTP ini. Pertama, petani harus terlebih dahulu tergabung dalam kelompok tani. “Lalu mendaftarkan lahan yang akan mereka asuransikan,” kata Indah.
Mengenai pembiayaan, Indah menyebut petani cukup membayar premi sebesar Rp36.000/ha/musim tanam dari premi AUTP sebesar Rp180.000/ha/musim tanam.
“Sisanya sebesar Rp144.000 disubsidi pemerintah melalui APBN. Ada banyak manfaat dari program AUTP ini yang tentunya dengan biaya ringan,” katanya. PSP
