Kementerian Pertanian (Kementan) setiap tahun selalu memperbaharui data petani penerima pupuk subsidi melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok-elektronik (e-RDKK).
“Untuk persiapan tahun 2022, harus mulai diperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi. Salah satunya melalui sosialisasi input data e-RDKK,” kata Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementan, Ali Jamil.
Menurut dia, sosialisasi ini diperlukan untuk menghindari keterlambatan jenis dan jumlah pupuk yang diminta melalui e-RDKK. “Diharapkan usulan melalui e-RDKK ini bisa lebih presisi bagi penerima pupuk bersubsidi. Utamanya tidak hanya untuk peningkatan produktivitas padi semata, tetapi juga akuntabel,” tuturnya.
Direktur Pupuk dan Pestisida, Muhammad Hatta menuturkan, penetapan alokasi pupuk bersubsidi di setiap provinsi dilakukan pada Oktober, sehingga ada waktu 3 bulan (Juni-September) untuk melakukan input data e-RDKK.
“Begitu selesai penetapan alokasi, kami berharap ketegasan dari Dinas Provinsi dan Kabupaten kota untuk menegaskan siapa nama-nama penerima pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi per provinsi. Sehingga didapatkan data by name by address penerima pupuk bersubsidi,” jelasnya.
Mengenai penyalurannya sendiri akan dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company secara tertutup ke lini 1-4 hingga Petani yang terdaftar di e-RDKK sesuai dengan Permendag No. 15/2013.
Diakuinya, hingga sekarang dengan anggaran pupuk bersubsidi yang ditetapkan Kementerian Keuangan baru bisa mencukupi 9 juta ton pupuk bersubsidi untuk 1 tahun atau hanya 37% dari total kebutuhan pupuk total 24,30 juta ton.
Karena itu, diharapkan Pemda berperan aktif melalui selektivitas petani penerima, prioritas pembangunan pertanian di wilayahnya dan pengawasan intensif agar tepat sasaran.
Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian (Pusluhtan), Bustanul Arifin Caya menuturkan, e-RDKK sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian (Simluhtan) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Ditjen Dukcapil. Bahkan, tambahnya, e-RDKK juga terkoneksi secara daring (online) ke Balai Penyuluhan Pertanian pelaksana Komando Strategis Pembangunan Pertanian (BPP KostraTani) dan pusat data pertanian AWR sehingga jalur distribusi transparan.
Untuk diketahui, sebelumnya Kementan membuat database petani sejak 2014 yang belum berbasis NIK atau masih berbasis data Badan Pusat Statistik (BPS).
Namun, sesuai Peraturan Presiden No. 30/2019 (Perpres) tentang Satu Data Indonesia dan Strategi Nasional KPK atau Stranas, Simluhtan berbasis NIK kian dikembangkan, sehingga penyuluh dan admin diharapkan bisa melakukan pemutakhiran Simluhtan agar bisa sinkron dengan e-RDKK.
Mentan Cek Stok Pupuk Pusri
Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengunjungi gudang PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) — anak perusahaan PT Pupuk Indonesia untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk subsidi kepada petani. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk melihat lebih dekat ketersediaan pupuk subsidi untuk memenuhi kebutuhan nasional selama musim tanam kedua berlangsung nantinya.
Mentan menilai, sejauh ini stok atau ketersediaan pupuk mencukupi untuk mendukung masa musim tanam tahap kedua. Hal ini dibuktikan dengan melihat langsung stok pupuk di pabrik PT Pusri.
“Hari ini saya melihat langsung bagaimana ketersediaan stok di gudang PT Pusri dalam memenuhi kebutuhan pupuk subsidi nasional. Saya menilai semuanya berjalan baik dan siap mendukung masa musim tanam tahap kedua,” katanya di Palembang, Jumat (28/5/2021).
Dari hasil pantauannya, Mentan memberikan saran kepada manajemen PT Pusri untuk segera melampirkan barcode atau kode batang pada kemasan mereka. Barcode itu akan memudahkan pemantauan distribusi pupuk di lapangan karena masing-masing wilayah memiliki bercode berbeda-beda.
“Yang baru dicantumkan kode industri. Untuk memudahkan pengawasan dan monitoring saat distribusi, saya kira perlu segera dilampirkan barcode pada kemasan PT Pupuk Sriwidjaja,” tegasnya.
Dia berharap tak ada lagi keterlambatan distribusi pupuk subsidi kepada petani. Sebab, kata Syahrul, penerima bantuan pupuk subsidi sudah terdata dengan jelas berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang diusulkan kelompok tani berdasarkan kebutuhan mereka.
Dirjen PSP, Ali Jamil berharap, distribusi pupuk ini bisa berjalan sesuai waktu yang telah ditentukan. Dia berharap ketersediaan pupuk ini dapat terpantau mulai dari lini I, II, III, IV hingga tepat waktu di petani. “Kami akan berkoordinasi lintas stakeholder untuk memantau distribusi pupuk subsidi ini agar tak ada hambatan,” ujar Ali.
Menurut Ali, ketepatan waktu pupuk subsidi sampai ke tangan petani amat penting karena berkaitan dengan upaya petani meningkatkan produksi pertanian. Pupuk subsidi ini berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas pertanian. “Maka dari itu, penting untuk memastikan ketersediaan dan kepastian distribusinya agar produktivitas tidak terganggu,” katanya.
Dia tak menyangkal, bukan hanya persoalan distribusinya, ketersediaan pupuk ini juga masih menjadi persoalan. Hingga kini permintaan terhadap pupuk subsidi mencapai 24 juta ton/tahun sementara kemampuan keuangan negara hanya mampu mendukung sebanyak 9 juta ton/tahun.
“Jadi, bukan langka, melainkan memang kuotanya yang kurang. Tetapi kami terus berupaya sekuat tenaga agar kebutuhan petani itu dapat terpenuhi,” tutur Ali.
Kebutuhan petani akan pupuk bersubsidi masih besar. Sayangnya, kemampuan anggaran pemerintah untuk mencukupinya, hanya sekitar 37% dari total kebutuhan 24,30 juta ton selama 1 tahun
“Untuk tahun 2021, anggaran subsidi pupuk Rp24,27 trilliun dengan volume 9 juta atau 37%,” katanya. Dia menambahkan, total tersebut untuk memenuhi kebutuhan 17,05 juta petani di 34 provinsi, 489 kabupaten/kota dan 6.229 kecamatan.
Dirinya juga menegaskan penanggung jawab pupuk bersubsidi bukan hanya Kementan, tetapi juga Kementerian BUMN (PT Pupuk Indonesia), terkait anggaran pupuk bersubsidi berada pada Tupoksi Kementerian Keuangan.
Direktur Pupuk dan Pestisida, Muhammad Hatta menambahkan, agar pupuk tepat sasaran dengan anggaran yang minimalis ini, Kementerian Pertanian dalam perencanaan perlu menetapkan alokasi pupuk bersubsidi dari data yang masuk dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK).
“Penetapan alokasi pupuk bersubsidi di setiap provinsi dilakukan pada Oktober sehingga ada waktu 3 bulan untuk input data e-RDKK. Begitu selesai penetapan alokasi, kami berharap ketegasan dari Dinas Provinsi Dan Kabupaten kota untuk menegaskan siapa nama-nama penerima pupuk bersubsidi berdasarkan alokasi per Provinsi,” jelasnya.
Distribusi pupuk subsidi ke berbagai daerah didasarkan pada e-RDKK yang telah disusun oleh petani sendiri dari tingkat bawah. “e-RDKK adalah salah satu kunci agar distribusi pupuk subsidi berlangsung tepat sasaran,” katanya.
Dia menyebutkan, e-RDKK ini disusun oleh kelompok tani sesuai dengan kebutuhan mereka yang diverifikasi berlapis hingga tingkat provinsi. Oleh karenanya, kelompok tani memiliki peran penting agar validitas e-RDKK terjaga.
“Verifikasi dan validasi pada sistem e-RDKK dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan oleh Korluh, lalu Kabupaten oleh Kadistan hingga ke pusat oleh pejabat yang menangani Penyuluhan sesuai Permentan No. 67 tahun 2016,” tegasnya.
Hatta berharap Pemda berperan melalui selektivitas petani penerima, prioritas pembangunan pertanian di wilayahnya hingga pengawasan intensif agar tepat sasaran. Adapun dasar penetapan alokasi kuota pupuk bersubsidi adalah ketersediaan anggaran, usulan kebutuhan e-RDKK, realisasi penyaluran 5 tahun terakhir, luas baku sawah hingga Perda LP2B (diatur dalam Permentan 49/2020).
Direktur Utama PT Pupuk Sriwidjaja, Tri Wahyudi Saleh mengatakan, pada tahun 2021, Pusri berkewajiban menyalurkan 230.000 ton pupuk urea dan NPK bersubsidi ke 17 kabupaten/kota di Sumsel.
Terkait kebutuhan petani, perusahaannya juga menyediakan pupuk nonsubsidi yang mana kapasitas produksi perusahaan dipastikan akan memenuhi kebutuhan Sumsel yang saat ini ditetapkan daerah penyangga pangan nasional dalam program Food Estate. “Kami siap mendukung Pemprov Sumsel yang menarget masuk tiga besar lumbung pangan nasional,” kata Tri. PSP
