Kementerian Pertanian (Kementan) melakukan berbagai cara untuk menyukseskan program pembangunan pertanian. Salah satunya dengan mendongkrak kemajuan sektor pertanian melalui kebijakan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan.
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi menjelaskan, program KUR untuk menggerakkan usaha para petani yang kesulitan permodalan.
“Tidak mungkin kita bisa membangun agribisnis tanpa modal. Membangun agribisnis itu selain mengandalkan inovasi teknologi era 4.0 dan smart farming, kita juga musti mempunyai KUR sebagai modal menggerakkan roda pembangunan agribisnis kita,” tandas Dedi di Bogor, Jumat (20/5/2022).
Dia mengatakan, program KUR merupakan fasilitas dari pemerintah dengan bunga yang rendah, yaitu 6%. Kementan saat ini sedang berjuang agar ada KUR khusus yang bunganya hanya 3%. “Bunga KUR dari pemerintah sangat rendah, yaitu 6% karena sudah disubsidi dari pemerintah,” ujar Dedi.
Menurut Dedi, bagi yang ingin mengajukan KUR, namun masih bingung bagaimana cara mengaksesnya, para petani bisa meminta bantuan penyuluh di setiap desa.
“Bagi petani yang belum paham bisa meminta bantuan ke penyuluh. Di Pulau Jawa, satu penyuluh membawahi 1 atau 2 desa, tapi kalau di luar Pulau Jawa bisa sampai 5 desa,” ucapnya.
Sementara itu, serapan KUR pertanian tahun 2020 mencapai 1,9 juta debitur dan realisasi kredit Rp55,30 triliun dari target Rp50 triliun. Pada 2021 mencapai 2,6 juta debitur dan realisasi kredit Rp85,62 triliun dari target Rp70 triliun. Sedangkan target KUR pertanian tahun 2022 sebesar Rp90 triliun.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementan telah memfasilitasi kebutuhan masyarakat dalam pengembangan sektor pertanian melalui dana KUR.
Syahrul berharap, program KUR juga dapat mendongkrak kinerja pertanian, khususnya di tahun anggaran (TA) 2022 seiring dengan upaya penguatan produksi pangan, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian tersebut.
“Kami selalu bersoal dengan anggaran. Oleh karena itu, tadi ada kesepakatan kami bahwa anggaran Kementan 2022 harus bisa terakselerasi dengan daya produktivitas yang lebih baik melalui pemanfaatan kebijakan KUR yang digulirkan Presiden Joko Widodo untuk dimanfaatkan di bidang pertanian,” ucapnya.
Direktur Pembiayaan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP), Indah Megahwati mengatakan, melihat serapan KUR tahun lalu yang sangat signifikan, maka pemerintah berharap tahun 2022 ini bisa mencapai target sebanyak Rp90 triliun.
Data Ditjen PSP, KUR tahun ini dialokasikan untuk tanaman pangan sebanyak Rp34,47 triliun, terdiri untuk budidaya Rp20,64 triliun dan Alsintan Rp13,83 triliun.
Sedangkan untuk hortikultura Rp10,09 triliun (budidaya Rp7,51 triliun, Alsintan Rp2,58 triliun); Perkebunan Rp26,08 triliun (budidaya Rp21,23 triliun, Alsintan Rp4,85 triliun); Peternakan Rp19,36 triliun (budidaya Rp11,16 triliun dan Alsintan Rp8,20 triliun).
Indah menyebutkan, setiap subsektor ada KUR untuk Alsintan. Ini dilakukan karena mulai tahun 2022, Kementan mempunyai program Taksi Alsintan.
“Dengan berbagai model yang kita lakukan, diharapkan serapan KUR tidak menurun, tapi akan terus meningkat,” katanya.
Dengan klaster KUR, Indah berharap akan makin menumbuhkan industri pertanian di daerah. Kementan menargetkan setiap provinsi tumbuh 10 industri pertanian, minimal 25 provinsi hingga tahun 2024. Anggarannya berasal dari KUR.
Apalagi, lanjut Indah, Presiden Joko Widodo juga telah mengingatkan agar penyaluran KUR jangan sampai salah sasaran ke sektor yang tidak produktif.
Bahkan, Presiden juga mendapat laporan saat ini KUR lebih banyak terserap untuk sektor perdagangan. Untuk itu, Presiden meminta agar KUR bisa terserap lebih banyak ke sektor mikro, khusus pertanian.
“Sesuai arahan Presiden, KUR memang harus mengena sasaran, terutama sektor yang produktif, terutama pertanian,” ujar Indah.
Mentan Syahrul menyebutkan, dalam menghadapi kondisi yang dinamis dengan ketidakpastian harga dan pasokan pangan dunia dibutuhkan kemauan yang kuat dengan tidak hanya mengandalkan anggaran.
Kontribusi sektor pertanian dalam mengatasi permasalah pengangguran terbilang masih cukup tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian mengalami peningkatan. Data menunjukkan, distribusi penduduk yang bekerja di sektor tersebut mencapai 29,96% atau sekitar 1,86 juta orang per tahun (year-on-year/yoy)
Dengan demikian, ungkap Margo, untuk tingkat pengangguran yang terjadi memperlihatkan angka penurunan yang cukup signifikan. “Pada Februari 2021 angkanya masih 6,26% dan sekarang turun menjadi 5,83%,” ujar Margo
Di sisi lain, Margo mengatakan Nilai Tukar Petani (NTP) yang dihitung berdasarkan tahunan (yoy) juga mengalami kenaikan, di mana NTP pada April 2022 mencapai 108,46 atau lebih tinggi jika dibandingkan nilai NTP April 2021 yang hanya 102,93.
Selain NTP, Nilai Tukar Usaha Petani (NTUP) pada April 2022 mengalami kenaikan cukup tinggi jika dibandingkan kondisi NTUP April 2021, di mana angkanya hanya 103,55. Sedangkan NTUP tahun ini mencapai 108,64. Meski demikian, baik NTP maupun NTUP yang dihitung secara bulanan mengalami penurunan.
Menurut Margo, penurunan terjadi karena indeks harga yang diterima petani nilainya lebih rendah jika dibandingkan dengan indeks yang harus dibayarkan petani.
“Indeks harga yang diterima petani kenaikannya hanya meningkat 0,06% sementara indeks yang dibayar petani 0,83%,” katanya. PSP
Kementan Ingatkan Petani Berau Lindungi Diri dengan AUTP
Tingginya intensitas hujan di wilayah hulu Sungai Kelay, mengakibatkan beberapa wilayah di Kecamatan Sambaliung dan Teluk Bayur tergenang.
Khususnya di Kampung Tumbit Melayu dan Tumbit Dayak yang saat ini berstatus waspada. Pasalnya, air mulai merendam areal persawahan milik petani.
Akibatnya, petani pun terancam gagal panen. Untuk mengantisipasi kerugian, Kementerian Pertanian (Kementan) mengimbau kepada petani di Kabupaten Berau untuk mengikuti program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) atau asuransi pertanian.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengingatkan bahwa AUTP merupakan program perlindungan kepada petani yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Tujuannya melindungi petani dari kerugian ketika mengalami gagal panen.
“AUTP ini program perlindungan kepada petani. Tujuannya memberikan jaminan bahwa mereka akan tetap dapat mengupayakan budidaya pertaniannya meski mengalami gagal panen,” ujarnya.
Direktur Jenderal PSP Kementan, Ali Jamil menambahkan, AUTP merupakan program proteksi agar petani memiliki kekuatan untuk terus dapat menanam kembali meski mengalami gagal panen.
“Sebab, AUTP akan memberikan pertanggungan sebesar Rp6 juta/hektare/musim tanam kepada petani ketika mengalami gagal panen,” kata Ali.
Dikatakannya, program AUTP diluncurkan sebagai bentuk kepedulian agar petani tetap dapat berproduksi dalam kondisi dan situasi apapun.
“Sebab, pertanian ini merupakan sektor yang rentan terhadap perubahan iklim dan serangan hama OPT (Organisme Pengganggu Tumbuhan).
Maka program ini diluncurkan agar ketahanan petani dari segi permodalan untuk memulai kembali budidaya pertaniannya tetap kuat,” kata Ali.
Direktur Pembiayaan Ditjen PSP Kementan, Indah Mengahwati menuturkan, program AUTP ini juga bertujuan untuk menjaga tingkat produktivitas petani agar tak terganggu ketika mengalami gagal panen.
“Dengan AUTP, petani tetap dapat menanam kembali. Maka, produktivitas pertanian mereka juga tidak terganggu, yang artinya tingkat kesejahteraan mereka juga terjaga,” kata Indah.
Dikatakan Indah, secara teknis petani harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mengikuti program AUTP ini.
Pertama, petani harus terlebih dahulu tergabung dalam kelompok tani. Mereka lalu mendaftarkan lahan yang akan mereka asuransikan.
Mengenai pembiayaan, Indah mengatakan, petani cukup membayar premi sebesar Rp36.000/ha/musim tanam dari premi AUTP sebesar Rp180.000/ha/musim tanam.
“Sisanya sebesar Rp144.000/ha/musim tanam disubsidi pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ada banyak manfaat dari program AUTP ini yang tentunya dengan biaya ringan,” katanya. PSP
