Keterlibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka lahan pertanian, merupakan hal yang positif. Kementerian Pertanian (Kementan) siap bekerja sama untuk mensukseskan program tersebut.
“Tentunya kita menyambut baik dan siap membantu BUMN yang akan membuka lahan pertanian,” kata Sekretaris Ditjen Prasarana dan Sarana (PSP) Kementan, Mulyadi Hendiawan kepada Agro Indonesia di Jakarta, Jumat (1/5/2020).
Dia mengatakan, sampai sejauh ini pembicaraan dengan BUMN masih sebatas koordinasi. “Belum ada pembahasan lebih lanjut. Pihak BUMN sudah berkomunikasi. Tinggal tindak lanjutnya saja,” tegas Mulyadi.
Ditanya tentang luasan lahan yang akan dibuka, Mulyadi menyebutkan belum tahu persis. Tapi berdasarkan pemberitaan media, luas yang akan dibuka mencapai 300.000 hektare (ha) eks proyek lahan gambut (PLG) sejuta hektare.
Pembukaan lahan baru pertanian penting untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Apalagi, sekarang ini ada ancaman krisis pangan dunia, akibat pandemi virus korona baru (COVID-19).
Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan, Kuntoro Boga Andri mengatakan, lembaganya memaksimalkan anggaran yang ada untuk melakukan upaya antisipasi kekeringan dan rawan pangan selama 2020.
Adanya pandemi COVID-19 di seluruh negara, maka FAO memprediksi bakal mengancam terjadinya krisis pangan dunia. “Memang betul anggaran mengalami refocusing dan penghematan. Negara saat ini butuh anggaran besar untuk penanggulangan pandemi. Di satu sisi, Kementan tetap harus terus menyiapkan pangan,” jelasnya.
Menurut Kuntoro, ketersediaan pangan terus dilakukan dengan menjamin kebutuhan dasar petani terpenuhi. Kementan menjaga produksi melalui ketersediaan benih unggul, pupuk, dan Alsintan terjaga dengan baik. Insentif bagi petani yang diterbitkan selama masa pandemi diharapkan menjaga semangat untuk bertani.
“Kami berupaya menjamin petani tetap merasa aman bertani, tetap sehat, dan jaring pengaman di masa bertanam maupun panen. Asuransi pertanian dan KUR bagian dari upaya itu,” tegas Kuntoro.
Perluasan areal tanam dan ekstensifikasi pertanian akan terus dilakukan, dan memaksimalkan produksi dengan eksisting lahan yang ada. Oleh karena itu, intervensi teknologi pertanian dan peran penyuluh harus diperkuat.
“Adapun pemanfaatan lahan rawa untuk pertanian juga menjadi penting, dan kami optimistis kebijakan Bapak Presiden melibatkan lahan-lahan milik BUMN juga akan mendukung produksi,” ujar Kuntoro.
Pemerintah saat ini, kata Kuntoro, bekerja bersama dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, baik Kementan maupun BUMN untuk antisipasi kekeringan dan krisis pangan.
“Dengan lahan yang tersedia saat ini sebenarnya sudah cukup. Produksi pangan kita masih bagus. Namun, kita ingin lebih. Kita perlu langkah antisipatif dan suportif dengan pemanfaatan lahan pertanian baru,” katanya.
Ancaman Krisis Pangan
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan perusahaan BUMN membuka lahan persawahan baru untuk mengantisipasi ancaman krisis pangan akibat pandemi COVID-19.
“Lahan basah dan lahan gambut di Kalimantan Tengah lebih dari 900.000 ha. Yang sudah siap 300.000 ha dan yang dikuasai BUMN 200.000 ha,” kata Airlangga, usai rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi, Selasa (28/4/2020).
Dia menambahkan, saat ini sudah dibuat perencanaan agar lahan tersebut bisa ditanami padi. Walaupun BMKG memperkirakan ancaman kekeringan tidak akan terjadi pada tahun ini, antisipasi perlu disiapkan. “Tetap kami monitor apakah ada tantangan alam, seperti kekeringan atau hama 5 tahunan di semester 2 nanti,” ujarnya.
Pembukaan lahan ini sejalan dengan Indonesia yang mulai mengalami defisit bahan pokok di tengah pandemi korona. Saat membuka rapat terbatas, Jokowi mengungkapkan banyak bahan kebutuhan pokok yang mengalami defisit di sejumlah provinsi.
“Laporan yang saya terima untuk stok beras defisit di 7 provinsi. Stok jagung defisit di 11 provinsi. Kemudian stok cabai besar defisit di 23 provinsi,” kata Jokowi saat membuka rapat kabinet terbatas lewat video conference, Selasa (28/4/2020).
Jokowi melanjutkan, stok cabai rawit defisit di 19 provinsi, stok telur ayam defisit di 22 provinsi, stok gula pasir defisit di 30 provinsi, serta stok bawang putih juga diperkirakan defisit di 31 provinsi. “Langkah-langkah antisipasi harus kita lakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyat kita,” kata Jokowi.
Probabilitas Masih Dipertanyakan
Guru Besar di bidang rawa-gambut Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Azwar Ma’as mengatakan, probabilitas keberhasilan pembukaan lahan persawahan baru untuk mengatasi ancaman krisis pangan masih dipertanyakan.
“Saya kira semangatnya bisa saja, tapi kenyataannya itu nanti probabilitas keberhasilannya masih dipertanyakan,” katanya. Selain kualitas lahan yang beragam, kata Azwar, banyak lahan rawa yang ada di sejumlah daerah mengandung racun sehingga harus sangat berhati-hati.
Pada periode sebelumnya, kata Azwar, Kementan juga telah merencanakan pengembangan lahan yang mirip untuk 1 juta hektare di beberapa provinsi. Akan tetapi, rencana tersebut sulit dieksekusi setelah diadakan verifikasi di lapangan.
Dia pun meminta agar pemerintah berhati-hati dan melakukan penelusuran secara cermat mengenai fakta-fakta di lapangan. “Perlu kehati-hatian dan penelusuran secara cermat fakta-fakta di lapangan yang mencakup kualitas kuantitas dan status administrasi lahan,” jelas Azwar.
Dengan luas lahan ratusan ribu hektare itu, sangat sulit untuk melakukan penelusuran dan investigasi dalam waktu singkat. Menurut dia, masalah tersebut cukup pelik dan membutuhkan biaya yang besar serta tidak memungkinkan untuk dijadikan sebagai benefit and cost ratio yang diinginkan.
Kemampuan BUMN
Selain itu, Azwar juga menyoroti kemampuan BUMN dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Sebab, tak ada BUMN yang bergerak di bidang asli pangan, mengingat bisnis ini dianggap tidak menguntungkan.
“Mungkin kemampuan manajerial BUMN bagus, tapi pengetahuan dan pengalaman teknis budidaya dengan SDM yang dimiliki dapat menjadi kendala,” tegas Azwar.
Dia menyebutkan, selama ini tak ada BUMN yang bergerak di bidang asli pangan, karena kurang menguntungkan. Swasta pun tidak tertarik mendapatkan konsesi untuk pangan.
Dibandingkan membuka lahan persawahan baru yang penuh risiko itu, Azwar menyarankan pemerintah mengintensifkan lahan yang ada. Salah satunya dengan memperbaiki sarana.
Menurut Azwar, dam-dam yang dibangun pemerintah untuk irigasi banyak yang belum bisa diandalkan. Jika dam itu dioptimalkan dan sampai pada petak sawah, maka masa panen selama satu tahun bisa sampai tiga kali.
“Jadi, intensifikasi lebih ditingkatkan, sehingga produksi meningkat, varietasnya bagus, petaninya sejahtera dan swasembada,” kata dia.
Pilihan varietas juga menjadi perhatian Azwar. Saat ini, Indonesia hanya bisa produksi sekitar 5 ton/ha. Padahal, banyak penelitian yang telah menyebutkan adanya potensi produksi sekitar 10 ton atau lebih tiap hektarenya. Jamalzen/PSP
Cetak Sawah untuk Tambah Luas Baku Sawah
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, kegiatan cetak sawah merupakan usaha penambahan luas baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum pernah diusahakan dengan sistem sawah. Dalam perencanaannya, kegiatan cetak sawah juga harus menyertakan penyusunan dokumen lingkungan yang terkait, di antaranya Amdal apabila akan tercetak untuk luasan lebih dari 500 hektare (ha) per hamparan.
“Calon lokasi cetak sawah ini memiliki tipologi yang berbeda baik itu vegetasi maupun kondisi lapangnya, maka harus benar-benar di rencanakan dengan baik agar lahan tersebut dapat dioptimalkan.” sebut Mentan SYL.
Kegiatan cetak sawah yang telah dilakukan oleh Kementan dalam beberapa tahun ini selalu dimulai dengan SID (Survey Investigasi Design). SID ini sebagai proses perencanaan guna memastikan kesesuain lahan, ketersediaan petani, dan ketersediaan potensi sumber air.
“Proses ini dilakukan tahun sebelumnya sehingga tidak menghambat proses konstruksi penyediaan sawah baru yang tercetak pada tahun anggaran berjalan,” jelasnya.
Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengungkapkan, kegiatan cetak sawah tahun 2019 dilaksanakan di 27 kabupaten pada 8 provinsi, salah satunya di Kabupaten Poso dengan total 150 ha, yang dialokasikan di dua kecamatan (Pamona Barat dan Pamona Tenggara).
Hingga April 2020 ini sudah dapat dilakukan 2 kali penanaman seperti yang dilaksanakan oleh Poktan Mekar Nadi 2 Desa Uronasari, Kecamatan Pamona Barat, Kabupaten Poso yang memiliki 30 ha sawah. “Kegiatan cetak sawah juga ada di Kabupaten Aceh Besar yang direalisasikan pada tahun 2019 seluas 200 ha. Lokasinya di Kecamatan Seulimuen, Pulo Aceh, Darussalam, Kuta Cot Gile dan Lembah Seulawah,” sebutnya. Jamalzen
