Ketentuan Ekspor Kayu Akan Direvisi

Industri mebel (ilustrasi)

Pemerintah sedang dalam proses pembahasan intensif untuk merevisi kembali ketentuan ekspor produk kayu. Revisi akan memastikan implementasi sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK) demi keberterimaan produk kayu Indonesia di pasar global.

Saat ini ekspor produk kayu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan No 15 tahun 2020 tentang Ketentuan Ekspor Industri Kehutanan. Ketentuan yang ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Agus Suparmanto itu dilansir pada 18 Februari 2020 dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 27 Februari 2020. Ketentuan itu baru akan berlaku tiga bulan setelah diundangkan yang berarti setelah 27 Mei 2020.

Terbitnya Permendag 15/2020 ternyata memicu kebingungan banyak pihak. Bukan hanya di Indonesia, tapi juga dunia internasional. Pasalnya, ketentuan itu ternyata hanya mengatur produk perkayuan dalam kelompok woodworking dan membebaskan kelompok produk lain seperti plywood, pulp dan kertas, serta funitur tanpa ketentuan teknis untuk bisa diekspor.

Kebingungan lain yang timbul dari Permendag 15/2020 adalah dihilangkannya kewajiban untuk menyertakan dokumen legalitas kayu (v-legal)—yang diterbitkan melalui sistem verifikasi legalitas kayu/SVLK—dalam proses ekspor. Ini sekaligus mengakhiri implementasi penuh SVLK dari hulu hingga hilir.

Padahal SVLK menjadi perangkat efektif untuk memastikan produk kayu Indonesia yang diekspor berasal dari sumber yang legal. Sistem yang dikembangkan multipihak sejak tahun 2007 itu juga diakui secara internasional. Bahkan SVLK menjadi bagian dari perjanjian kemitraan sukarela untuk penegakan hukum, tata kelola, dan perdagangan sektor kehutanan (FLEGT-VPA) antara Indonesia dan Uni Eropa. Berdasarkan perjanjian itu, produk kayu Indonesia dengan dokumen v-legal bisa masuk ke negara-negara Eropa lewat jalur hijau.

Namun sepertinya kebingungan yang ditimbulkan Permendag 15/2020 tak akan berumur panjang. Jelang masa pemberlakukannya secara efektif, terungkap bahwa pemerintah saat ini sedang dalam proses pembahasan untuk merevisinya.

Sekjen KLHK Bambang Hendroyono saat peringatan Hari Hutan Internasional tahun 2019 di Manggala Wanabakti, Kamis (21/3/2019)

“Proses pembahasan secara intensif melibatkan lintas kementerian terus dilakukan untuk merevisi ketentuan ekspor produk kehutanan,” kata Bambang Hendroyono, Sekjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang juga pelaksana tugas Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari KLHK), Sabtu (9/5/2020).

Pembahasan, tetap berlangsung di tengah pandemi COVID-19 saat ini melalui fasilitas video konferensi. Menurut Bambang, sudah disepakati bahwa revisi ketentuan ekspor produk kehutanan nantinya akan memastikan SVLK diimplementasikan secara penuh.

Menurut Bambang, dalam pembahasan lintas kementerian juga disepakati untuk memperkuat dukungan bagi industri kecil (IKM) agar bisa memenuhi SVLK. Selain dukungan pendampingan dan pembiayaan dalam proses sertifikasi yang sudah berjalan selama ini, menurut Bambang, pemerintah juga akan menyiapkan jalur khusus bagi IKM agar dapat memperoleh v-legal dengan biayanya ditanggung pemerintah. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya diketahui telah bersurat kepada Presiden Joko Widodo menjelaskan tentang pentingnya implementasi SVLK dan dampak positif dari sistem tersebut.

Kinerja Ekspor

Bambang mengakui, ada banyak pertanyaan dari dunia internasional terkait Permendag 15/2020. Terkait hal ini, sudah disepakati bahwa Kementerian Luar Negeri akan menjadi pihak yang akan menjelaskan. “Komunikasi internasional akan dilakukan oleh Kemenlu,” katanya.

Bambang menekankan, SVLK terbukti memiliki dampak penting pada kinerja ekspor produk kayu. Berbekal SVLK, konsumen internasional tak ragu membeli produk kayu Indonesia karena bisa ditelusuri legalitasnya. Selain Uni Eropa, SVLK juga diakui secara hukum di sejumlah negara yang membuat produk kayu Indonesia mendapat perlakuan khusus untuk bisa masuk ke pasarnegara itu.

Berbekal SVLK ekspor produk kayu Indonesia terus melaju. Di tahun 2013 (dimulai pemberlakuan terbatas pada beberapa produk) ekspor produk kayu Indonesia tercatat sebesar 6 miliar dolar AS. Nilainya kemudian terus naik hingga mencapai 12,13 miliar dolar pada tahun 2018 (SVLK sudah diimplementasikan penuh). Di tahun 2019, saat kondisi perekonomian global melemah, ekspor produk kayu Indonesia berbekal SVLK masih bisa mencatat nilai 11,62 miliar dolar.

Kini, di tengah pandemi COVID-19 yang menyerang dunia, ekspor produk kayu ber-SVLK juga masih stabil. Di bulan Januari 2020, tercatat ekspor produk kehutanan sebesar 928,03 juta dolar. Naik 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dimana ekspor tercatat 903,6 juta dolar.

Situasi yang sama terjadi di Januari 2020. Tercatat ekspor produk kehutanan sebesar 928,03 juta dolar. Naik 2,7% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 dimana ekspor tercatat 903,6 juta dolar. Sementara pada Februari 2020, ekspor tercatat sebesar 891,9 juta dolar atau naik tipis 2,59% jika dibandingkan catatan Februari 2019 yang sebesar 869,4 juta dolar.

Untuk Maret 2020 (data hingga 20 Maret), ekspor produk kayu tercatat sebesar 970,6 juta dolar AS. Sedikit sebesar  5,34% dibandingkan bulan yang sama tahun 2019 dimana ekspor tercatat 1,02 juta dolar.

Sugiharto