Ketika PMK Hadir Kembali di Tengah Kita

Vaksinasi PMK

Oleh: drh Ida Lestari; Dameria Melany EP, Ssi, Apt, MSi, dan drh Ni Wayan Diah Permata (Direktorat Kesehatan Hewan – Ditjen PKH – KEMENTAN)

Saya masih ingat ketika baru lulus dan diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil tahun 1983 di Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, saya diikut sertakan turut serta membasmi hadirnya wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Saat itu sejumlah dokter hewan dalam beberapa tim khusus dikerahkan ke beberapa wilayah terkait wabah penyakit tersebut. Banyak calon dokter hewan yang masih dalam posisi kuliah sebagai mahasiswa ko-asisteren di beberapa Fakultas Kedokteran Hewan waktu itu juga turut dilibatkan dan diajak berpartisipasi serta ikut bertanggung jawab dalam melakukan eradikasi PMK pada waktu itu.

Seperti yang telah dilaporkan oleh Bosma, PMK di Indonesia pertama kali diketahui di daerah Malang pada tahun 1887 dan penyakit ini pernah menjalar ke beberapa daerah Provinsi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI-Jakarta; Banten; Bali; Sumatera Utara; Aceh; Kalimantan dan Sulawesi Selatan.

Secara imunologis, virus PMK ada 7 tipe yaitu tipe O, A, C, SAT-1; SAT2, SAT3 dan ASIA, dengan jumlah sebanyak 53 subtipe yang telah diketahui. Untungnya saat itu dari hasil uji laboratorium clearance PMK terhadap sampel yang diduga PMK asal Provinsi Aceh tahun 1969 dan 1973 dan asal Manado tahun 1972, menunjukkan bahwa hasil uji laboratorium memberikan hasil serologi positif terhadap tipe O dengan sub tipe O-11 yang merupakan satu-satunya tipe virus PMK yang ada di Indonesia saat itu. Hewan yang telah mendapatkan vaksinasi PMK atau sembuh dari infeksi alam diharapkan mendapatkan kekebalan cukup namun itu bersifat sementara yaitu 4–12 bulan. Hewan yang telah kebal/imun terhadap satu tipe/subtipe asal vaksin tidak akan terlindungi dari tipe/subtipe lainnya.

Saat itu dilakukan pemetaan wilayah penyakit PMK di Indonesia yang dibagi dalam 3 wilayah yaitu a) daerah bebas PMK (Provinis NTT, NTB, Timor Timur, Maluku dan Irian Jaya); sementara dua wilayah lainnya dikategorikan sebagai b) daerah enzootis PMK (penyebab penyakit masih berada di wilayah tersebut) dan c) daerah tersangka PMK (pernah dilaporkan ada kasus, lalu tidak ada laporan kejadian PMK lagi).

Eradikasi PMK pada waktu itu dilakukan dengan melakukan vaksinasi serentak dengan vaksin produksi Indonesia yang dibuat sendiri oleh Lembaga Virologi Kehewanan/LVK yang saat ini dikenal sebagai salah satu UPT Ditjen PKH dengan nama Pusvetma (Pusat Veterinaria Farma). Pada waktu itu LVK merupakan Regional Reference Laboratory untuk penelitian dan diagnosis PMK di Asia Tenggara. Proses eradikasi penyakit ini terus berlanjut sampai dengan stamping out (pemotongan paksa) pada kasus ternak yang positif PMK sehingga akhirnya Indonesia benar-benar dapat dinyatakan bebas PMK tahun 1986.

Indonesia mendeklarasi bebas PMK tanpa vaksinasi tahun 1986 melalui SK Mentan dimana status ini diakui di lingkungan ASEAN tahun 1987 yang selanjutnya tahun 1990 diakui oleh OIE/Office Internationale de Epizooties (Badan Kesehatan Hewan Dunia), yang saat ini disebut dengan WOAH (World Organization for Animal Health).

Dampak kerugian yang diakibatkan oleh PMK ini cukup banyak selain kerugian sosial, ekonomi, politik. Kerugian yang jelas nyata adalah karena kematian ternak dan penurunan produksi berat badan ternak, produksi susu dan juga mempengaruhi persaingan nilai jual semen beku. Oleh sebab itu Status Indonesia yang bebas PMK tanpa vaksinasi memiliki keuntungan tersendiri karena Indonesia memiliki nilai tambah dalam mengekspor semen beku produksi Dalam Negeri khususnya dari Balai Besar Inseminasi Buatan ke beberapa negara seperti Kygryztan yang bahkan saat bersaing dengan sejumlah Negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Selandia Baru serta menjajaki peluang ekspor ke Negeri Jiran Malaysia.

Dengan bergulirnya waktu, walaupun monitoring berkala terhadap PMK terus dilakukan khususnya oleh Pusvetma yang terkait dalam melaporkan status Indonesia bebas PMK ke Badan Kesehatan Dunia, Namun Indonesia yang sudah mampu bertahan dari serangan virus PMK sejak tahun 1986, tiba-tiba dikejutkan dengan munculnya kembali PMK ini di Indonesia pada bulan April tahun 2022 yaitu di Jawa Timur.

Memang PMK dengan masa inkubasi 1-14 hari ini bukan merupakan penyakit zoonosis (menular ke manusia), namun penyakit ini bersifat akut dan sangat menular terutama pada hewan berkuku genap yaitu pada ternak (sapi, kerbau, kambing, domba dan babi) dan juga pada hewan liar (babi liar, gajah, jerapah, menjangan, kanguru, ilama) dengan gejala klinis nya yang sangat khas (pathognomonis) seperti adanya hypersalivasi karena adanya lepuh yang berlanjut ke erosi pada selaput lendir mulut serta diantara celah kuku dan juga puting susu. Di lapangan, beberapa petugas daerah mencoba memberikan terapi supportif seperti antibiotik long-acting dan preparat vitamin serta penyemprotan beberapa disinfectan terutama didaerah celah kuku ternak yang rusak.

Untuk kasus PMK yang muncul pada bulan April 2022 ini, sebenarnya Indonesia sudah memiliki kekuatan tersendiri yaitu telah berpengalaman melakukan eradikasi PMK bahkan sampai deklarasi bebas tanpa vaksinasi telah kita capai dan diakui oleh Badan Kesehatan Hewan Dunia tahun 1990. Pengalaman kasus pandemi Covid -2019 telah mengantar kita untuk terbiasa berkerja bersinergi, berkoordinasi, bergotong-royong dengan bersama merasakan dan menanggulangi PMK ini seperti halnya menghadapi Covid-19. Kementerian Pertanian mengajak Kementerian/Lembaga lain seperti Kemendikbud (Fakultas Kedokteran Hewan), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Asosiasi Paramedik Veteriner Indonesia (PAVETI), Kementerian Kesehatan, Kemenko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kemendagri, BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana); Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika); TNI-POLRI juga komponen masyarakat khususnya dalam melaksanakan peningkatan biosekuriti dengan penyemprotan disinfektan serta program vaksinasi serentak dimana vaksin PMK telah didatangkan dari Perancis minggu kedua bulan Juni 2022 ini, serta diikuti dengan stamping out pada daerah yang kasusnya rendah serta membuat Satgas PMK/hotline PMK/Crisis Center Nasional dari tingkat Kabupaten/Provinsi sampai Pusat.

Walaupun kita memiliki kekuatan yang cukup baik, namun masih ada beberapa kekurangan yang harus diantispasi dalam mendukung pembebasan kembali menuju Indonesia bebas PMK seperti perlunya surveilans menyeluruh dan mendalam terkait bagaimana PMK kembali bisa hadir di tengah kita. Perlunya mengetahui penyebab hadirnya PMK kembali ke Indonesia agar kedepan akan menjadi pembelajaran bagi generasi penerus akan kemungkinan adanya kelalaian yang terjadi tanpa disengaja dapat dimitigasi. Negara Indonesia terdiri dari puluhan ribu pulau dan ratusan pelabuhan besar dan kecil, sehingga rawan penyelundupan ternak dan bahan asal hewan (daging, kulit, dll.) dari negara Endemis PMK seperti India, Brasil, Malaysia, Thailand, Filipina dan sekitarnya. Peluang kecil memasukkan produk/ternak akan membuat pekerjaan rumah yang memakan waktu dan biaya yang memusingkan semua.

Pengaturan mobilitas/lalu lintas ternak khususnya hewan berkuku dua harus diperhatikan sangat karena ini merupakan titik kritis. Yang paling krusial adalah pada suatu daerah yang sudah terindikasi positif PMK harus segera ditutup dalam arti tidak boleh ada ternak asal dari daerah ini yang keluar untuk mempersempit penyebaran penyakit. Oleh sebab itu perlu adanya check point lintas antar Kabupaten/Kota yang belum semua dimiliki atau kurangnya Sumber Daya Manusia untuk melakukan pemeriksaan tersebut antar lintas Kabupaten/Kota. Kita sudah memiliki sistem pelaporan iSIKHNAS namun yang lancar masih terbatas pada pelaporan kebuntingan ternak yang berhasil setelah tindakan Inseminasi Buatan. Belum semua pihak mau melaporkan kasus penyakit yang ada didaerahnya. Masih adanya penjualan ternak yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi diluar pasar yang telah ditutup sementara oleh Pemerintah daerah sehingga kemungkinan penyebaran penyakit lewat ternak, orang, angkutan sangat mungkin terjadi.

Perlunya memperkuat pelaporan iSIKHNAS dan menghimbau petugas lapang untuk melaporkan bukan saja terkait kegiatan Inseminasi Buatan atau Pemeriksaan Kebuntingan seperti yang sampai saat ini kerap dilaporkan, namun juga kejadian penyakit ternak juga harus dilaporkan yang bukan saja PMK tapi juga penyakit Hewan Menular Strategis lainnya tanpa harus dihantui ketakutan melaporkan kejadian adanya gejala penyakit seringan apapun agar deteksi dini dan tindak lanjut pencegahannya dapat segera dilaksanakan sebelum menunjukkan gejala lebih parah

Bila kita semua mau menyadari kasus PMK adalah kasus kita bersama maka peluang yang dapat kita raih adalah mendorong peningkatan jumlah konsumsi protein hewani asal ternak. Memang tak semudah yang diucapkan, namun kita semua harus terus berjuang menjaga daerah yang masih bebas PMK tetap dipertahankan. Khususnya dengan menerapkan kebersihan, biosekuriti di peternakan, pasar ternak, RPH dan masyarakat setempat, konsumen pada umumnya bersama, berkoordinasi, bersinergi untuk meminimalisir masalah. Syukur-syukur bila daerah yang bebas kita pertahankan adalah bebas PMK tanpa vaksinasi.

Ancaman yang bisa terjadi bila PMK masih sulit dikendalikan antara lain selain target kita menghasilkan ternak sapi tidak tercapai juga nilai jual bibit/semen kita akan kalah bersaing, karena negara pengimport lebih memilih bibit/semen yang berasal dari suatu Negara yang wilayahnya bebas PMK khususnya tanpa vaksinasi. Belum lagi kebingungan dan kesedihan masyarakat berlanjut bukan tahun ini saja yang sebentar lagi akan melakukan hari raya kurban tapi juga untuk tahun kedepannya yang mempersyaratkan ternak dalam kondisi sehat saat digunakan untuk kurban.

Persyaratan Ternak Hewan Qurban sesuai syariat Islam antara lain: hewan harus sehat, tidak cacat; tidak kurus dan cukup umur. Sementara persyaratan teknis terkait Peraturan Perundangan Undang-Undang Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan khususnya tentang Kesejahteraan Hewan antara lain; hewan harus dinyatakan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan hewan yang dilakukan oleh dokter hewan atau paramedik veteriner dibawah pengawasan dokter hewan berwenang.

Harapannya kedepan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) kepada masyarakat terus digaungkan terkait penanganan ternak yang baik, pemilihan, pemasakan daging, sampai kepada pembuangan dan pengelolaan limbah sehingga cita-cita kita semua untuk merebut Indonesia bebas PMK kembali dapat segera terealisir.

Indonesia juga memiliki Pusvetma sebagai Produsen vaksin dan bahan biologik yang harus kita pertahankan dan tingkatkan perannya agar kita bisa mandiri dalam keperluan pencegahan dini penyakit hewan dan suatu saat dapat berkompetisi menjual produknya keluar, agar kita tidak tergantung dengan produk luar yang pastinya akan memakan biaya jauh lebih besar.

Selain monitoring memperkuat surveilnas laboratorium harus terus dilakukan bukan hanya sebatas PMK tapi juga dengan penyakit lainnya, sejatinya kita juga memiliki banyak Laboratorium yang telah terakreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017 tingkat Regional/Provinsi/Kabupaten yang SDM nya harus terus ditingkatkan kemampuan nya agar deteksi dini penyakit hewan dapat segera diketahui dan dapat dicegah penyebarannya. Saat ini sudah 22 dari 37 Provinsi kita dilaporkan adanya kasus PMK.

Selain itu kita juga memiliki Laboratorium Penguji Mutu Obat Hewan yang merupakan laboratorium penguji obat hewan rujukan tingkat ASEAN yang juga harus dipertahankan dan ditingkatkan perannya dalam menjamin peredaran penggunaan obat hewan (termasuk vaksin) khususnya keamanan dan eficasinya di lapangan.

Motto bersama kita bisa, atau sudah berakarnya jiwa gotong royong masyarakat Indonesia bukan hal mustahil untuk kita bersama memberantas PMK dari bumi pertiwi Indonesia secepatnya. ***