Gubernur Sulawesi Tengah Longki L. Djanggola menyatakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah ujung tombak pengelolaan hutan di Sulawesi Selatan. Unit pengelola hutan di tingkat tapak itu diharapkan bisa menjamin kelestarian hutan sekaligus memberdayakan masyarakat melalui berbagai program perhutanan sosial.
“Kami memandang KPH sangat penting untuk kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur d kantornya, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (4/9/2017).
Sebelumnya Gubernur dan Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rufi’ie menandatangan Nota Kesepakatan Bersama Percepatan Pengembangan Ekonomi Berbasis Masyarakat di Wilayah KPH Se-Sulteng.
Menurut Gubernur, banyak potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) di Sulteng. Mulai dari rotan, madu, karet, aren dan pala. Pemanfaatan berbagai komoditas tersebut bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.
Saat ini ada 13 KPH di Sulteng. Pemerintah Sulteng telah mejadikan KPH sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang mengoptimalisasi upaya seluruh perangkat daerah untuk mengoperasionalkan KPH.
Gubernur pun memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk menindaklanjuti nota kesepahaman dengan Kementerian LHK yang telah diteken.
Sementara itu Rufi’ie menyatakan, KPH bisa menjadi income generator bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Untuk mendukung hal itu, Kementerian LHK memfasilitasi berlangsung forum bisnis yang mempertemukan manajemen KPH dengan pihak yang siap menjadi off taker untuk berbagai produk yang dihasilkan. “Kami ajak buyer rotan, juga pengolah minyak atsiri untuk menjajaki membeli langsung produk yang di hasilkan masyarakat di wilayah KPH, ” katanya. Sugiharto
