Malaysia Ancam Penjara Penimbun Beras

Rak beras di supermarket Malysia kosong akibat punic buying warga memborong beras menyusul kenaikan harga beras impor. foto: xinhuanet.com

Malaysia mengancam akan menyeret hukum aksi penimbunan beras, di tengah aksi borong dan panic buying pembelian beras di seluruh negeri. Pemerintah Kuala Lumpur juga sudah memutuskan memberikan subsidi beras dan langkah-langkah lainnya untuk meredam kenaikan harga di tengah kekhawatiran naiknya harga dan kosongnya pasok.

“Saya tahu, beberapa dari kalian mengambil untung dengan menimbun dan menahan (stok beras). Saya telah beritahu (Menteri Pertanian dan Ketahanan Pangan) Mohamad Sabu untuk mengulangi kembali instruksi tegas saya kepada aparat penegak hukum: Siapa saja yang berani ambil keuntungan dari masa-masa sulit ini, hati-hati. Kami akan temukan Anda, mengambil langkah hukum dan menyeret Anda ke pengadilan,” kata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim selama kampanye pemilu sela di negara bagian Pahang, Senin (2/10).

Pernyataan Anwar muncul di tengah aksi borong (panic buying) beras yang meluas di seluruh negeri.

Warga Malaysia langsung panik melihat rak-rak di toko dan supermarket kosong setelah berkarung-karung beras produksi dalam negeri ludes diserbu setelah kenaikan harga beras impor, yang disebabkan oleh kenaikan harga beras global. Konglomerat beras Malaysia yang menguasai distribusi beras, Padiberas Nasional (Bernas), bulan lalu mengumumkan kenaikan harga beras impor 36%, sehingga mendorong konsumen beralih mencari beras lokal yang lebih murah.

UU Pengendalian Pasok Malaysia menetapkan bahwa barang siapa yang menyembunyikan atau merusak barang-barang yang dikendalikan dengan cara menahannya dari pasar akan dianggap bersalah melakukan pelanggaran. Ini artinya, menurut seorang pengacara, pemilik supermarket atau penggilingan beras yang ditemukan menimbun beras bisa dihukum.

Baca juga: Harga Beras Mahal, Warga Malaysia Panik

PM Anwar yang juga menjabat sebagai menteri keuangan telah mengumumkan tambahan subsidi 400 juta ringgit (sekitar Rp1,3 triliun) untuk membeli beras impor yang akan disalurkan pemerintah ke rumah sakit, sekolah dan angkatan bersenjata. Anwar mengatakan, hal ini akan menambah beras lokal 5% yang didistribusikan kepada masyarakat konsumen.

Sementara itu, Mohamad Sabu pada Senin mengumumkan beberapa kebijakan intervensi “drastis” yang baru untuk menahan lonjakan harga beras dan kurangnya pasok beras lokal — termasuk menerapkan HET untuk beras impor di Sabah dan Serawak — dua negara bagian Malaysia di Kalimantan — sebesar 31 ringgit/10 kg mulai 5 Oktober.

Di samping itu, pemerintah juga telah membentuk satgas khusus untuk mengkonsolidasikan operasional beras lokal. Langkah ini akan melibatkan beragam lembaga penegak hukum guna memeriksa dan memantau rantai pasok beras lokal di semua tingkatan.

Fatimah Mohamed Arshad, peneliti senior di lembaga pemikir Institute for Democracy and Economic Affairs, mendesak pemerintah untuk menggunakan pendekatan bertahap dalam penerapan reformasi menuju pasar terbuka dan menderegulasi impor barang-barang pangan.

Dia menambahkan, keamanan pasok beras bisa dicapai dalam kondisi industri beras yang lebih kompetitif ketimbang praktik monopoli seperti saat ini, dengan mengritik diperpanjangnya konsesi Bernas sampai tahun 2031. Monopoli akan menghasilkan pertumbuhan yang lambat dan investasi modal baru yang rendah untuk industri pertanian.

“Malaysia terus mempertahankan kebijakan proteksionisme yang sudah berumur 50 tahun pada industri beras, meskipun trennya (nampaknya) menurun, yang terbebani oleh iklim, biaya input yang tinggi, inflasi dan kelemahan struktural. Jelas, industri beras butuh perubahan sitemik untuk bertahan ketimbang strategi pemadam kebakaran jangka pendek,” katanya. AI