Mekanisme Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) terhadap Industri Kecil dan Menengah (IKM) mebel dan kerajinan akan disederhanakan guna memacu kinerja industri mebel dan kerajinan nasional agar mampu tumbuh dan berdaya saing
“Kami akan menyusun mekanisme SVLK yang lebih sederhana dan dengan biaya yang lebih murah. Kemudian, kami juga akan melakukan pembahasan dengan perbankan untuk mendorong kinerja industri furnitur dan craft, seperti melalui program KUR, pembiayaan perbankan, lembaga pembiayaan ekspor, dan bank pembangunan daerah,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto seusai bertemu dengan Pengurus Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) di Jakarta, Rabu (5/4).
Selain menyederhanakan mekanisme SVLK, Kemenperin juga akan memfasilitasi pembentukan pusat bahan baku untuk memenuhi kebutuhan produksi industri mebel dan kerajinan dalam negeri.
“Terkait material center, akan diagendakan rapat dengan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) dan PT Sarinah,” tutur Menperin. Kedua perusahaan BUMN tersebut, diharapkan secara khusus mendukung kemudahan bagi pelaku industri kecil dan menengah termasuk tentang peningkatan promosi.
Faktor lain yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dalam hal ini para perajin, dengan menyiapan pendidikan vokasi. “Kita akan susun program pendidikan vokasi, tidak hanya yang jangka waktunya panjang, tetapi juga program singkat seperti training satu sampai tiga bulan,” ungkap Airlangga. Di samping itu, Kemenperin akan meresmikan politeknik khusus pengembangan furnitur di Semarang, Jawa Tengah.
Sementara itu, Ketua Umum HIMKI, Soenoto optimistis target ekspor sebesar US$5 miliar dapat tercapai pada 2019. Untuk itu, ia memberikan apresiasi kepada Kemenperin karena paling responsif terhadap upaya penyelesaian dari kendala yang dihadapi pelaku industri mebel dan kerajinan di dalam negeri. “Kemenperin menjadi partner sekaligus pembina kami. Langkah yang akan disusun harus dijalankan secara sinergi, termasuk dengan kementerian terkait,” ujarnya.
Soenoto juga meminta agar rapat koordinasi dengan berbagai instansi dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga bisa mencari solusi yang tepat. “Mulai minggu depan, diharapkan rapat koordinasi bisa dimulai untuk fokus membahas permasalahan satu-persatu, misalnya tentang mekanisme SVLK yang tepat. Selanjutnya, soal bahan baku hingga pasar dalam negeri. Contohnya, untuk penggunaan bangku sekolah dari rotan nanti dikoordinasikan dengan Kemendikbud,” jelasnya.
Sedangkan Dirjen IKM Gati Wibawaningsih yang mendampingi Menperin dalam pertemuan dengan pengurus HIMKI, menyampaikan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya strategis dalam peningkatan kualitas produk dan perajin IKM mebel dan kerajinan. Dalam lima tahun terakhir, pengembangan wirausaha baru dilakukan di 15 lokasi dan pengembangan sentra di 19 lokasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
“Sebanyak 14 IKM juga sudah mendapatkan bantuan restrukturisasi berupa potongan harga antara 35-45 persen dari pembelian mesin dengan total nilai Rp1,8 miliar, serta pengoptimalan UPT terus dilakukan sebagai upaya untuk mendorong perkembangan IKM furnitur,” paparnya.
Terkait SVLK, Menurut Gati, diharapkan kebijakan ini bisa dikaji ulang agar tidak menghambat perkembangan industri mebel dan kerajinan khususnya sektor IKM.
“Oleh karena itu, Kemenperin akan mengusulkan beberapa poin, diantaranya keringanan biaya SVLK bagi IKM dan penyederhanaan persyaratan dokumen,” ungkapnya. Buyung
