Pembatasan Subsidi Pupuk Masih Perlu Disempurnakan

Pemerintah melakukan pembatasan pupuk subsidi dari lima jenis pupuk yang ada selama ini (Urea, SP-36, ZA, NPK dan Organik), menjadi tinggal dua jenis, yaitu Urea dan NPK. Pemberlakukan pembatasan yang harusnya dilakukan Juli 2022 masih ditunda karena perangkat peraturannya masih disiapkan.

Pilihan Urea dan NPK yang disubsidi karena selama ini banyak digunakan petani pada tanaman pangan pokok dan komoditas strategis pertanian, sehingga memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa meminta pemerintah harus benar-benar mempertimbangkan rencana subsidi pupuk difokuskan pada jenis Urea dan NPK sesuai dengan hasil rekomendasi Panja Komisi IV DPR.

“Kita mesti sadar bahwa sektor pertanian adalah sektor yang teruji mampu bertahan di tengah-tengah hantaman pandemi, dan kita berharap sektor ini pula yang bisa menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi ekonomi ke depannya. Ini poin yang harus pemerintah evaluasi segera,” tutur Herry.

Dia mengingatkan, keberpihakan pemerintah terhadap petani adalah keniscayaan. “Keberpihakan pemerintah itu harus konkret, terutama kepada petani. Jika pupuk subsidi dicabut, maka pemerintah bisa dibilang kurang peka,” katanya.

“Jika pupuk subsidi ditiadakan, maka dampaknya cukup besar kepada petani,” tambah Herry. Lebih lanjut, pengamat sosial dan politik tersebut menyebutkan bahwa dengan adanya pencabutan pupuk subsidi, maka berpotensi mengurangi produktivitas petani.

“Tentunya produktivitas petani akan terganggu karena harga pupuk yang selama ini disubsidi akan naik. Hal ini membuat sektor pertanian cenderung lesu dan kontraproduktif,” kata Herry.

Sementara itu, akademisi di Program Studi (Prodi) Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran (Unpad), Ichsan Nurul Bari mengatakan, untuk menunjang kedaulatan pangan, perlindungan petani, dalam hal ini subsidi pupuk, seharusnya dikelola secara lebih baik, memadai, dan tepat sasaran.

Dia menerangkan, pertanian merupakan penghasil utama dari produk pangan, sandang, dan papan yang merupakan kebutuhan primer manusia. Oleh karenanya, petani dan pertanian harus mendapat perhatian dan perlindungan dari pemerintah.

Sebab, kata Ichsan, ketahanan pangan sangat menentukan kedaulatan berbangsa dan bernegara.

“Salah satu di antaranya adalah dengan pemberian subsidi untuk sarana produksi pertanian, dalam hal ini adalah subsidi pupuk,” katanya, Jumat (15/7/2022).

Ichsan juga mengatakan, salah satu hal utama dan unsur mutlak dalam pertumbuhan tanaman adalah nitrogen (N), fosfor (P) dan kalium (K).

“Produk pupuk sintetik yang memiliki kandungan unsur esensial tersebut, antara lain Urea, NPK dan ZA,” terangnya.

Sementara Akademisi Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Unpad Dirga Sapta Sara menambahkan, kebijakan subsidi pupuk anorganik merupakan salah satu upaya pemerintah mendorong petani untuk meningkatkan produktivitas tanaman.

“Pupuk anorganik dengan kadar yang tepat masih diperlukan petani untuk mencukupi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman,” ujarnya.

Kendati demikian, Dirga menerangkan, penerapan pupuk anorganik terus menerus akan mengakibatkan produktivitas tanah menurun.

“Untuk itu, perlu diimbangi dengan penambahan pupuk organik guna terciptanya sustainable agriculture atau pertanian berkelanjutan tanpa mengurangi produksi,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan rekomendasi Panja Pupuk Komisi IV DPR, pemerintah rencananya akan melakukan kebijakan redistribusi pupuk bersubsidi per Juli. Hal tersebut menindaklanjuti tantangan ketahanan pangan dan stabilitas keuangan.

Subsidi tersebut akan fokus pada pupuk Urea dan NPK yang selama ini banyak digunakan para petani pada pangan pokok dan komoditas strategis pertanian yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap laju inflasi.

Pupuk Majemuk NPK

Guru Besar IPB University (IPB), Muhammad Firdaus mengatakan, kebijakan subsidi pupuk masih diperlukan karena menjadi prasyarat berlangsungnya produksi pertanian dan peningkatan produktivitas.

“Kami juga menilai kebijakan mengenai pupuk subsidi perlu disempurnakan,” kata Firdaus, Jumat (15/7/2022).

Di sisi lain, Firdaus juga menilai perlu penyederhanaan jenis komoditas sesuai dengan karakter ekonomi, di mana harga tidak boleh mahal. “Maka, padi, jagung, dan kedelai adalah komoditas yang harus disubsidi,” ujarnya.

Lebih lanjut, Firdaus mengomentari pula jenis pupuk subsidi yang tengah diarahkan Kementerian Pertanian (Kementan), yaitu pupuk majemuk NPK.

“Itu juga diperlukan untuk mengurangi ketergantungan petani pada pupuk anorganik. Pada saat sama, perlu dilakukan peremajaan tanah,” katanya.

Firdaus merekomendasikan pemerintah agar lebih mendorong dan memfasilitasi upaya untuk memanfaatkan mikroorganisme sebagai alternatif penyedia unsur hara.

Pemanfaatan mikroorganisme tersebut sekaligus dapat membantu pengendalian organisme pengganggu tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan.

“Petani dapat diberdayakan untuk penyediaan alternatif tersebut. Upaya penerapan pertanian presisi juga perlu diterapkan. Ini dilakukan dalam ekosistem yang dapat dibangun dengan skema closed loop,” terangnya.

Di sisi lain, Firdaus menilai formula 15-10-12 merupakan hal yang bagus dan perlu disosialisasikan secara masif.

“Saya juga menilai alternatif pupuk seperti pupuk organik, perlu mendapat perhatian lebih serius dan perlu mendapatkan subsidi ke depannya,” tuturnya.

Firdaus mengatakan, dalam konteks penguatan ketahanan pangan, pupuk perlu disubsidi dalam jangka pendek. Petani pun difasilitasi akses kredit.

“Secara bertahap perlu pengalihan anggaran subsidi pupuk ke instrumen lain, seperti subsidi harga pangan pokok, direct income, dan mendukung subsistem agribisnis, irigasi pertanian, asuransi pertanian dan lain sebagainya,” jelasnya.

Rekomendasi Panja

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementeri Pertanian (Kementan), Ali Jamil mengatakan, pengurangan pupuk subsidi tersebut sudah dibahas dengan Panja Pupuk Subsidi Komisi IV DPR.

Setelah dilakukan pembahasan, maka ada rekomendasi yang harus diimplementasikan salah satunya adalah pengurangan pemberian subsidi pupuk menjadi Urea dan NPK.

Ali Jamil menyebutkan, pembatasan juga diarahkan pada komoditas strategis, yaitu berdampak inflasi, seperti padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai,  kakao dan tebu rakyat.

“Meskipun pembatasan diberlakukan Juli 2022, namun diharapkan tidak akan mengganggu produksi gabah nasional tahun ini,” tegasnya kepada Agro Indonesia.

Ali Jamil belum berani menyebutkan dengan pembatasan ini, apa akan ada penambahan jumlah volume pupuk subsidi yang diberikan. Seperti diketahui, total pupuk subsidi tahun 2022 sebesar 9,5 juta ton.

Rinciannya adalah  pupuk Urea 4.232.704 ton, SP-36 sebanyak 541.201 ton dan  ZA sebanyak 823.475 ton. Untuk  NPK sebanyak 2.470.445 ton, NPK Formula Khusus sebanyak 11.469 ton, Organik Granul sebanyak 1.038.763 ton dan organik cair sebanyak 1.870.380 ton.

“Kita masih akan hitung dulu alokasi pupuk subsidi yang sudah ada. Kita harapkan ada penambahan volume,” katanya. Saat ini Kementan masih melakukan perhitungan terkait penyesuaian penyaluran pupuk subsidi tersebut.

Ali menganjurkan petani mengoptimalkan pupuk yang ada. Jika pupuk digunakan dengan baik, otomatis produktivitas meningkat kendati alokasi pupuk bersubsidi pada 2022 tidak sebanyak permintaan dari petani.

Ali merinci soal anggaran pengadaan pupuk subsidi. Hal tersebut tergantung ketersediaan anggaran subsidi dari Kementerian Keuangan.

Ali Jamil menambahkan, tata kelola pupuk subsidi terus dibenahi agar alokasi pupuk subsidi dapat dengan tepat sampai kepada penerima. Alokasi pupuk bersubsidi didasarkan pada usulan yang masuk ke dalam sistem e-RDKK.

Dia menyebutkan, tata kelola pupuk subsidi dimulai dari perencanaan. Proses perumusannya dilakukan di unit terkecil, yakni kelompok tani. “Jadi, kelompok tani merumuskan berapa kebutuhan mereka selama setahun,” kata Ali.

Didampingi penyuluh, para petani kemudian menginput kebutuhan mereka ke dalam sistem e-RDKK. Nantinya, proses verifikasi akan dilakukan berlapis mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi hingga tingkat pusat.

“Dari data usulan tersebut kemudian disesuaikan dengan pagu alokasi pupuk bersubsidi dan dibagi ke setiap provinsi. Sedangkan untuk sampai ke tingkat kecamatan diatur oleh SK kepala dinas kabupaten,” terang Ali.

Sejauh ini, data penerima pupuk subsidi tahun 2022 telah dilakukan pemutakhiran pada Juli-Oktober 2021. “Kami juga membuka waktu perpanjangan masa input eRDKK pada 4-16 November 2021 yang lalu,” katanya. SW/YR