Pemerintah akan mengundang korporasi sawit besar untuk membantu pemerintah dalam penyebaran bibit-bibit sawit yang baik agar program peremajaan sawit rakyat bisa berjalan dengan baik.
“Kendala program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat tidak hanya berupa masalah lahan tetapi juga soal penyediaan bibit,” ujar Menko Perekonomian Darmin Nasution, dalam sambutannya pada Musyawarah Nasional X Gabungan Pengusaha Sawit Indonesia (GAPKI) di Hotel Fairmont, Rabu (14/03/2018).
Menurut Darmin, jika saja lahan kebun sawit rakyat yang diremajakan adalah sebanyak 10.000 hektar saja, maka dibutuhkan jutaan bibit tanaman kelapa sawit.
“Karena itu, kita akan undang perusahaan besar untuk menyediakan bibit unggul,” jelasnya,
Damin juga menegaskan kalau pengusaha besar yang memproduksi bibit kelapa sawit tidak perlu khawatir soal pembayarannya. “Kita beli, tidak gratis,” katanya.
Seperti diketahui, untuk tahun 2018 ini, pemerintah berencana melakukan peremajaan tanaman kelapa sawit milik rakyat sebanyak 185.000 hektar yang tersebar di pelbagai daerah.
Kegiatan peremajaan itu, ungkap Darmin, sudah berjalan di sejumlah provinsi, seperti di Banyuasin, Sumatera Selatan dan di Sumatera Utara. “Untuk bulan April, peremajaan akan dilakukan di Riau sebanyak 12.000 hektar,” ucapnya.
Kegiatan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja tetapi juga telah dilakukan oleh kalangan pengusaha kelapa sawit di negeri ini.
Ketua GAPKI Joko Supriyono menyatakan kegiatan peremajaan atau replanting tanaman kelapa sawit sebenarnya sudah dilakukan oleh anggota sawit namun memang belum berjalan dengan cepat.
Dia mencontohkan, di tahun 2017 lalu program penanaman kembali tanaman kelapa sawit milik plasma yang dilakukan anggota GAPKI mencapai 800.000 hektar. Di tahun 2019 nanti, ditargetkan tanaman kelapa sawit plasma yang bisa diremajakan adalah sekitar 900.000 hektar.
“Kami akan bekerjasama dengan pihak perbankan untuk mempercepat kegiatan replanting itu,” ujarnya
Agar program replanting sawit rakyat bisa berjalan lancar, Joko meminta bantuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih lahan hutan dengan kebun rakyat.
“Masalah tumpang tindih lahan ini harus segera diselesaikan karena petani sawit membutuhkan legalitas berupa sertifikat lahannya sebagai syarat agar bisa ikut program peremajaan,” papar Joko Supriyono.
Komoditas Penting
Dalam kesempatan itu, Menko Perekonomian Darmin Nasution juga mengatakan, kelapa sawit saat ini menjadi komoditas penting yang mempengaruhi perekonomian Indonesia.
Dijelaskan, kalau kelapa sawit berhasil baik, maka ekonomi rakyat dan negara akan baik. Karena itu, apapun tantangannya, semua masalah terkait sawit harus dihadapi bersama.
“Kita semua harus mampu memberikan penjelasan, perlawanan atau apapun itu dalam upaya menghadapi bukan hanya kampanye negatif tetapi juga propaganda yang tidak fair,” kata Darmin
Dia juga mengingatkan pemerintah bersama dunia usaha harus bekerjasama untuk melakukan perlawanan dalam menghadapi kampanye negatif itu.
“Di dalam negeri, kita punya BPDP dan di luar negeri kita punya CPO Fund untuk membela kepentingan sawit Indonesia,” ucapnya.
Darmin juga menjelaskan, untuk mendorong perekomian masyarakat, pemerintah telah melakukan beberapa progam pemerataan ekonomi, salah satunya mempercepat pembagian sertifikasi tanah rakyat.
Dulu paling banyak, pemerintah hanya membagi 650 ribu persil, Namun mulai tahun lalu jumlah itu kita tingkatkan menjadi 5 juta persil per tahun. Bahkan, tahun ini ditingkatkan menjadi 7 juta persil dan tahun depan 9 juta persil.”Angka ini merupakan kenaikan hampir delapan kali lipat,” ucapnya.
Jika ini berjalan baik, maka praktis dalam beberapa tahun kedepan seluruh lahan rakyat tersertifikasi.
“Pemerintah juga menjalankan program membantu rakyat melalui perhutanan sossial,” papar Darmin Nasution. Buyung N
