Suhu panas mencetak rekor di China. Kebakaran hutan dan lahan memaksa penduduk sejumlah desa di Swiss mengungsi. Kekeringan memanggang tanaman di Spanyol.
Ketika beban biaya meningkat akibat perubahan iklim, perdebatan pun pecah di kalangan pemerintah. Siapa yang harus membayar?
Pertanyaan penting ini mencuat di tengah pembicaran iklim yang digelar antara Amerika Serikat dan China. Inilah dua ekonomi terbesar dunia yang sedang mencoba mencari jalan untuk bekerja sama mengenai beragam masalah — mulai dari perluasan energi terbarukan sampai pembiayaan iklim — menjelang pertemuan puncak iklim PBB (COP-28) di Dubai, akhir tahun ini.
Mengingat pertumbuhan cepat ekonomi China dan naiknya emisi, tekanan terhadap Beijing pun makin berat untuk ikut bergabung dengan negara-negara kaya membiayai masalah tersebut.
Selama perundingan di Beijing, utusan iklim AS John Kerry mengatakan, kedua belah pihak akan melanjutkan diskusi pembiayan iklim dalam empat bulan ke depan, sebelum COP-28 dimulai pada 30 November 2023.
“Sulit untuk dibantah bahwa negara-negara seperti China, Brasil atau Arab Saudi memang harus ditempatkan pada tingkatan yang sama dengan negara-negara yang sedikit maju dan negara-negara kecil kepulauan yang sedang berkembang,” kata seorang diplomat negara Uni Eropa (UE) kepada Reuters.
UE saat ini adalah penyumbang terbesar pembiayaan iklim dan terus melobi untuk memperluas kelompok negara pendonor.
Pembiayan iklim adalah uang yang dibayar negara-negara kaya untuk membantu negara-negara yang lebih miskin untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan beradaptasi pada dunia yang lebih panas dan kering.
Sejauh ini, belasan negara kaya yang berkewajiban melakukan pembayaran tersebut masih belum juga menyetor jumlah yang mereka janjikan. PBB sendiri sudah membuat daftar negara-negara yang harus dibiayai dalam perundingan iklim 1992 — tahun di mana ekonomi China masih lebih kecil dari Italia.
Sekarang, banyak negara yang menyerukan agar China ikut menyumbang. Para pejabat AS, termasuk Menteri Keuangan Janet Yellen, mencatat bahwa kontribusi China akan mendorong efektivitas pembiayaan iklim PBB.
Negara-negara lainnya yang juga dapat tekanan yang sama adalah Qatar, Singapura dan Uni Emirat Arab — tiga negara terkaya di dunia dari sisi pendapatan per kapita.
Sejauh ini, China selalu menolak agar mereka dimasukkan dalam kelompok negara-negara kaya.
Dalam pertemuan dengan Kerry pada Selasa (18/7), PM Li Qiang menegaskan bahwa negara-negara maju seharusnya memenuhi komitmen pembiayaan iklim yang belum dilakukan dan memimpin di depan dalam hal pemangkasan emisi. Dia menyatakan, negara-negara berkembang bisa membuat kontribusi “sesuai kemampuan mereka,” kata kantor Li.
Penolakan itu membuat upaya-upaya pembiayaan iklim mendapat tantangan serius. Mengubah daftar resmi negara donor PBB akan membutuhkan konsensus internasional.
“Ada banyak resistensi dari sejumlah negara, seperti China dan Arab Saudi, untuk menyentuh definisi resmi,” kata seorangpejabat UE, yang tak mau disebut namanya.
Para pendukung untuk adanya perubahan berdalih, perluasan kelompok pendonor perlu dilakukan sebelum target pembiayaan iklim PBB yang baru — yang kemungkinan lebih besar – diluncurkan setelah tahun 2025. Semua negara masih harus merundingkan besaran target itu dan siapa saja yang harus berkontribusi.
“Semua negara yang mampu, harus berkontribusi pada pembiayaan iklim global,” ujar Dubes Pa’olelei Luteru, yang mengepalai Alliance of Small Island States.
Masalah yang lebih besar, kata Luteru, adalah negara miskin mana yang paling rentan yang akan menerimanya.
Siapa yang bertanggung jawab?
Pengaturan pembiayaan iklim PBB didasarkan pada prinsip negara-negara yang kaya punya tanggung jawab lebih besar untuk menangani perubahan iklim, karena mereka telah berkontribusi besar terhadap emisi CO2 yang telah memanaskan Bumi sejak revolusi industri.
Emisi CO2 Amerika Serikat, secara historis, lebih besar dibandingkan dengan negara manapun. Namun, China saat ini adalah pengemisi CO2 terbesar di dunia dari sisi polusi yang dihasilkan tiap tahun.
Negara-negara akan menghadapi pertanyaan tanggung jawab historis dalam COP-28, ketika meluncurkan pendanaan baru untuk mengkompensasi biaya yang telah dikeluarkan untuk menanggulangi bencana alam oleh negara-negara yang rentan.
Tahun lalu, UE berhenti menentang pendanaan ini, tapi dengan syarat perlu ada perluasan kelompok negara yang harus membayar. Nah, negara-negara belum memutuskan siapa yang akan berkontribusi.
Amerika Serikat bersikap hati-hati untuk melakukan pembayaran yang bisa dipandang sebagai perbaikan untuk perubahan iklim ini.
Beberapa negara yang tidak wajib berkontribusi pada pendanaan iklim PBB tetap melakukannya, termasuk Korea Selatan dan Qatar. Yang lain menyalurkan bantuan melalui saluran lainnya.
China meluncurkan pendanaan Kerja Sama Iklim Selatan-Selatan pada 2015 untuk membantu negara-negara yang kurang berkembang untuk mengatasi masalah iklim, dan sejauh ini sudah disalurkan sekitar 10% dari total 3,1 miliar dolar AS yang dijanjikan, demikian menurut kelompok pemikir E3G.
Jumlah ini memang kecil dibandingkan ratusan miliar dolar AS yang dibelanjakan Beijing untuk Inisiatif Sabuk dan Jalan (yang sebelumnya bernama Jalur Sutera Baru). Inisiatif ini mendukung beragam proyek pembangunan, termasuk pipanisasi migas dan pelabuhan.
Pengaturan semacam itu membolehkan negara-negara berkontribusi tanpa kewajiban, meskipun jika dilakukan di luar kerangka pendanaan PBB, maka dana mereka akan menghadapi kriteria yang kurang ketat untuk pelaporan publiknya. Artinya, lebih sulit untuk melacak kemana saja uang itu dibelanjakan dan berapa banyak yang dibayarkan.
Byford Tsang, penasehat kebijakan senior E3G mengatakan, tawaran China untuk memberikan pembiayaan iklim yang lebih banyak akan jadi “win-win” untuk Beijing. “Itu akan memberi pengaruh diplomatik buat China, dan menekan para donor Barat untuk menaikkan andil mereka dalam pembiayaan iklim,” ujarnya.
Banyak negara yang rentan terdampak iklim merasa frustrasi dengan lesunya pembiayaan sampai saat ini. Ujungnya, mereka mencari pendanaan dari sumber baru. Bridgetown Initiative yang dipimpin Barbados kini sedang mendorong pembaruan di bank-bank pembangunan multilateral, sehingga mereka bisa menawarkan dukungan lebih banyak untuk proyek-proyek iklim. Smentara negara-negara lainnya terus mendukung dilakukannya pungutan CO2 global di industri pelayaran untuk mengumpulkan dana. AI
