Para auditor, yang seharusnya menjadi penjaga independen dalam pasar kredit karbon, dinilai gagal menjalankan perannya.
Hal ini terungkap dalam sebuah studi terbaru yang dipublikasikan di jurnal Science oleh Cary Coglianese, guru besar ilmu hukum dan ilmu politik dari University of Pennsylvania, serta Cynthia Giles, mantan pejabat senior di Badan Perlindungan Lingkungan Amerika Serikat (EPA).
Dalam paper yang diterbitkan pekan lalu di Science, jurnal ilmiah internasional yang telah ditinjau sejawat (peer-reviewed) , Cary Coglianese menyimpulkan bahwa auditor yang dipilih dan dibayar oleh perusahaan yang mereka audit tidak dapat memberikan jaminan atas kredibilitas proyek yang mereka nilai.
Hal ini terutama disebabkan oleh “insentif ekonomi dan bias tak sadar untuk membuat temuan yang menguntungkan bagi klien mereka,” tulis kedua penulis. “Sulit membayangkan bagaimana auditor dapat mempertahankan mata pencahariannya jika mereka menolak” sejumlah besar kredit karbon bermasalah yang telah diidentifikasi di pasar, tambah mereka.
Perusahaan membeli kredit karbon yang dihasilkan oleh proyek-proyek di berbagai belahan dunia untuk mengimbangi emisi mereka sendiri. Nilai pasar ini mencapai puncaknya sekitar 2 miliar dolar AS pada tahun 2022, namun sejak itu menurun akibat serangkaian tuduhan greenwashing. Saat ini, berbagai upaya yang dipimpin industri tengah dilakukan untuk meningkatkan kualitas kredit dan mendongkrak permintaan. Banyak dari upaya ini menekankan peran auditor independen dalam membersihkan pasar.
Namun, menurut penulis, permasalahan auditor bersifat luas dan tidak terbatas pada segelintir firma “nakal”. Mereka mempelajari 95 proyek yang awalnya disertifikasi oleh satu registri terkemuka namun kemudian ditolak atau ditangguhkan oleh registri yang sama, atau ditemukan dalam riset ilmiah telah melebih-lebihkan jumlah kredit secara signifikan. Dari 30 lebih auditor yang terakreditasi untuk menilai proyek, 21 di antaranya terlibat dalam mengevaluasi setidaknya satu dari 95 proyek tersebut.
Potret ini menggambarkan bahwa “kegagalan auditor dalam menghentikan proyek dengan isu integritas adalah masalah sistemik, bukan sekadar kekhawatiran yang terisolasi pada segelintir firma audit,” tulis para penulis.
Auditor telah lama dikritik karena gagal mencegah atau menandai skandal-skandal keuangan besar. Pasar karbon sangat rentan karena klaim utama yang dibuat oleh pengembang proyek adalah klaim yang diminta untuk dinilai oleh para auditor.
“Tidak ada pengukuran kuantitatif yang dapat menunjukkan bahwa sebuah proyek bersifat tambahan atau permanen,” tulis mereka. “Sebaliknya, auditor harus menilai kredibilitas dari penilaian, asumsi, dan klaim yang diajukan.”
Beberapa pihak mempertanyakan kesimpulan laporan akademik ini. Para penulis dinilai mengabaikan fakta bahwa banyak bagian pasar saat ini tidak lagi bergantung pada penilaian biner dari auditor, karena kini telah tersedia sistem pemeringkatan kredit karbon yang menilai berdasarkan tingkat risiko, ujar Tommy Ricketts, CEO BeZero Carbon, perusahaan pemeringkat proyek kredit karbon.
“Risiko berada di tingkat proyek, dan sistem pemeringkatan memungkinkan pasar karbon untuk mempertimbangkan hal ini,” katanya.
Meski demikian, kekhawatiran terhadap auditor muncul di tengah tanda-tanda kebangkitan kembali pasar kredit karbon. PBB tahun lalu menyepakati seperangkat aturan baru yang membuka jalan bagi pasar kredit karbon yang baru. Tekanan juga meningkat terhadap badan standar industri agar mengizinkan penggunaan kredit karbon untuk mengimbangi emisi rantai pasok perusahaan, yang sering kali menjadi sumber polusi terbesar.
CEO Standard Chartered Plc, Bill Winters baru-baru ini menyebut adanya “peluang besar yang belum tergarap” dalam potensi kebutuhan korporasi terhadap kredit karbon.
Bagi Coglianese dan Giles, hanya sedikit yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah seputar firma audit dan kredit karbon. Mereka menulis bahwa meningkatnya permintaan justru akan memperburuk persoalan ini. AI
