Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) punya nakhoda baru. Melalui Musyawarah Nasional HIMKI ke-2 yang digelar di Hotel Santika Cirebon, 18-19 Agustus 2020, organisasi itu memilih Supriyadi sebagai ketua umumnya yang baru menggantikan ketua umum sebelumnya, Soenoto.
Dalam pidato perdananya, Supriyadi bertekad membuat HIMKI menjadi kapal yang lebih besar yang merangkul semua pihak, membuat DPD-DPD HIMKI menjadi lebih kuat dan menciptakan kemandirian financial organisasi HIMKI.
“HIMKI optimistis bahwa industri ini akan terus mengalami pertumbuhan. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki bisa dikelola dengan baik, Indonesia bisa menjadi leader untuk industri mebel dan kerajinan di Kawasan Regional ASEAN,” katanya dalam Munas tema “Membangun Organisasi yang Solid, Mandiri dan Bersih sebagai Syarat Bisa Akselerasi dalam Era Perubahan” itu.
Menurut Ketum HIMKI periode 2020-2023 itu, dengan ketersediaan bahan baku hasil hutan yang melimpah, sumber daya manusia yang terampil dalam jumlah besar, industri ini mestinya menjadi industri yang tangguh.
Namun demikian, ungkapnya, masih adanya kebijakan kontraproduktif membuat industri mebel dan kerajinan Indonesia kurang berkembang. Di atara kebijakan itu adalah masih adanya sistem verifikasi dan legalitas kayu (SVLK) yang diberlakukan pemerintah.
“Hal ini membuat harga bahan baku bagi industri kayu tak kompetitif dibanding pesaing kita seperti Malaysia dan Vietnam karena untuk mengurus SVLK dan beberapa ijin pendukungnya membutuhkan biaya yang sangat besar,” tegasnya.
Dia juga mengungkapkan, HIMKI merasa prihatin dengan masih adanya pihak-pihak yang menginginkan dibukanya ekspor log dan bahan baku rotan dengan berbagai alasan. “Mereka menginginkan ekspor log dan bahan baku rotan karena menganggap lebih praktis dan menguntungkan dengan mengekspor bahan baku ketimbang ekspor barang jadi berupa mebel dan kerajinan,” tuturnya.
Menurutnya, jika mengacu pada matrik pengembangan industri mebel dan kerajinan nasional mengenai pengamanan bahan baku sebagai jaminan penunjang utama terjadinya pertumbuhan industri, yang digagas HIMKI, maka adanya rencana membuka kran ekspor log dan bahan baku rotan harus dicegah karena bahan baku tersebut pada akhirnya akan diekspor habis-habisan seperti yang terjadi beberapa tahun lalu terhadap bahan baku rotan.
“Ekspor bahan baku sangat bertentangan dengan program hilirisasi yang telah dicanangkan pemerintah,” ucap Supriyadi.
Pada pembukaan Munas, hadir Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon, para stakeholder industri, dan mitra-mitra stategis HIMKI di tingkat nasional dan daerah, baik dari jajaran pemerintah maupun swasta dalam mendukung produsen/eksportir mebel dan kerajinan nasional.
Dalam menjalankan roda organisasi HIMKI, Supriyadi akan dibantu oleh seorang Sekjen yakni Heru Prasetyo dan lima wakil ketua umum, di antaranya Abdul Sobur yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Hubungan Antar Lembaga.
Hasil Peleburan
HIMKI merupakan hasil peleburan dari dua organisasi industri mebel dan kerajinan, AMKRI dan Asmindo. Peleburan ini terwujud atas keinginan kuat dari Presiden RI Joko Widodo untuk menyatukan kedua asosiasi agar menjadi wadah tunggal yang kuat, besar dan dapat menjadi partner pemerintah yang kritis untuk mendorong daya saing produk mebel dan kerajinan di pasar dalam negeri dan luar negeri.
Pembentukan HIMKI dideklarasikan pada tanggal 31 Mei 2016 di Jakarta yang pengukuhannya dilakukan pada tanggal 28 Juli 2016 di Gedung Kementerian Perindustrian Jakarta dan direstui oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada tanggal yang sama.Buyung N
