Dalam beberapa tahun terakhir ini, pemerintah selalu memberikan bantuan kepada petani berupa alat dan mesin pertanian (Alsintan). Bantuan terus-menerus dinilai kurang mendidik petani untuk menjadi mandiri.
Itu sebabnya, pemerintah meluncurkan program Taksi Alsintan. Peluncuran itu salah satunya dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) di Sumatera Selatan. Diharapkan, dengan program ini akan mendorong petani untuk memilik Alsintan sendiri.
“Dengan Taksi Alsintan, tingkat kepemilikan dan kepuasan untuk penggunaan Alsintan di kalangan petani menjadi lebih tinggi,” kata Direktur Alsintan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementerian Pertanian (Kementan), Andi Nur Alam Syah, kepada Agro Indonesia, di Jakarta, Jumat (4/3/2022).
“Situasinya tentu akan sangat berbeda jika bantuan Alsintan tersebut bersumber dari APBN,” ujarnya. Dia menambahkan, pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengurangi belanja di sektor pertanian.
Hal tersebut salah satunya berdampak pada pengadaan Alsintan. Jika pada 2015 anggaran pengadaan Alsintan bisa mencapai Rp2,5 triliun, namun tahun 2020 hingga 2022 pembelian Alsintan untuk petani berkurang hingga kini tersisa Rp700 miliar.
Andi mengatakan, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menyikapi realita tersebut dengan menggulirkan program Taksi Alsintan.
Program ini merupakan penyediaan Alsintan secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian.
Lewat program ini, petani bisa membeli Alsintan untuk dimiliki sendiri dengan keringanan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.
“Kenapa Pak Mentan diminta lebih khusus ke KUR Pertanian? Karena beliau mendapatkan predikat terbaik terkait realisasi KUR yang penyalurannya hampir Rp90 triliun pada 2021. Itu kerja luar biasa,” katanya.
Dia mengatakan itu dalam Rapat Koordinasi Taksi Alsintan di kantor Dinas Pertanian Sumatera Selatan (Sumsel), di Palembang, Rabu (23/2/2022). Andi yakin, pengadaan Alsintan secara mandiri dapat membuat petani lebih semangat dalam meningkatkan produktivitas pertanian.
Selain itu, kata dia, tingkat kepemilikan dan kepuasan untuk penggunaan Alsintan di kalangan petani menjadi lebih tinggi.
Menurutnya, situasi itu akan sangat berbeda jika bantuan Alsintan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). “Sumsel kami targetkan 50 unit Taksi Alsintan yang beroperasi pada akhir bulan Maret. Progres sampai hari ini sudah ada 30 unit Taksi Alsintan yang segera beroperasi menyongsong musim panen tahun ini,” katanya.
Andi menegaskan, pihaknya akan fokus mengembangkan program Taksi Alsintan di sembilan provinsi sentra produksi pertanian. Dia pun berharap perkembangannya sama seperti di Sumsel.
“Saya mendapatkan Sumsel sudah luar biasa. Tinggal sedikit lagi bagaimana mengklasterkan dan nanti bisa kami fasilitas menjadi Taksi Alsintan yang lebih mandiri,” imbuhnya.
Tak hanya itu, Andi juga meminta pihak perbankan tidak perlu khawatir merealisasikan KUR Taksi Alsintan kepada petani.
Sebab, setiap Alsintan yang diperoleh melalui sistem KUR akan mendapatkan pengawalan dan pembinaan dari Kementan. Dengan demikian, kredit macet bisa diminimalkan sekecil mungkin.
“Semua kekhawatiran bapak-bapak, terkait tadi ada pembicaraan mengenai potensi kerusakan, kami akan bertanggung jawab. Kami akan menandatangani pakta integritas dengan semua penyedia untuk menjamin perawatan dan sparepart,” tegasnya.
Akselerasi Ekonomi
Andi mengatakan, program Taksi Alsintan atau penggunaan teknologi pertanian merupakan upaya akselerasi pemulihan ekonomi di sektor pertanian.
“Di tengah kesulitan anggaran pemerintah dan pandemi COVID-19, Mentan mendorong program Taksi Alsintan sebagai solusi dalam pemulihan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Menurutnya, Taksi Alsintan merupakan ide cemerlang Mentan SYL agar petani bisa lebih mudah memiliki Alsintan tanpa harus mengandalkan bantuan pemerintah.
Andi menjelaskan, program tersebut diinisiasi Mentan SYL berkaca dari pengalamannya ketika menjabat Bupati Gowa. Pada saat itu, SYL mendorong agar taksi bisa dimiliki secara pribadi, bukan hanya oleh perusahaan-perusahaan besar.
“Idenya dari situ. Masyarakat bisa memiliki sendiri atau bersama-sama menggunakan program Taksi Alsintan yang pembiayaannya melalui fasilitasi KUR,” ungkapnya.
Andi menambahkan, Kementan saat ini tengah mengupayakan agar petani, kelompok tani, maupun Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) bisa bertransformasi dalam menjalankan usahanya menjadi sebuah bisnis yang lebih modern.
Dengan demikian, usaha tani menjadi lebih efisien dan keuntungan yang diterima pun menjadi berlipat. “Khusus Alsintan ini, sebenarnya banyak negara yang mendorong penggunaan teknologi dalam pengolahan lahan hingga panen,” sebutnya.
Dia mencontohkan Jepang. Kini negara itu sudah sepenuhnya mengandalkan mekanisasi. Namun, pemanfaatan itu diraih dari perjalanan panjang hingga 50 tahun lebih.
Pengalaman panjang tersebut juga membuat petani Jepang tidak lagi mengandalkan bantuan Alsintan dari pemerintah.
“Apakah bantuan terhadap petani Jepang saat ini sudah tidak ada? Masih. Begitu pun kita. Tapi kita baru 7 tahun membangun mekanisasi pertanian. Sekarang, kita sudah bisa mentransformasi pertanian dari tradisional menjadi mekanisasi. Kita di ruangan ini adalah pelaku-pelakunya,” ucapnya.
Andi mengatakan, hal tersebut dibuktikan dari nyaris tidak ada lagi petani yang menggunakan sistem pengolahan tanah menggunakan kerbau atau sapi. Begitu juga saat panen. Rata-rata petani sudah menggunakan mekanisasi pertanian.
“Ini menandakan bahwa transformasi pertanian kita selama 7 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sukses melancarkan program mekanisasi secara masif,” terangnya.
KUR Dipermudah
Sementara Direktur Pembiayaan Pertanian Kementan, Indah Megahwati meminta pihak terkait agar persyaratan KUR Alsintan dipermudah.
Sebab, aturan yang ada saat ini terbilang cukup berat, terutama terkait aturan down payment (DP) atau uang muka yang dikenakan bank sebesar 30%.
“Masalah krusial soal DP dan agunan ini memang alot dibahas bersama Himpunan Bank Milik Negara (Himbara),” katanya.
Indah menegaskan, persoalan DP dan agunan saat ini memang terkait dengan trust. Sebab, bank berusaha semaksimal mungkin mencegah tidak terjadi kredit macet.
Berdasarkan data Direktorat Pembiayaan Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, serapan KUR Pertanian per 1 November 2021 Rp71,854 triliun atau 102,65% dari alokasi dana Rp70 triliun.
“Data KUR pertanian memang di daftar kami, dan NPL atau kredit yang macet itu cuma 0,3%. Tentu ini data mikro yang ada, mungkin kalau di jumlah-jumlah berbeda datanya, tapi itu yang ada di kami,” jelasnya.
Namun demikian, dia meminta bank tidak perlu khawatir mengingat pengalaman selama ini sangat jarang terjadi kredit macet untuk KUR di pertanian.
“Program (Taksi Alsintan) yang sedang dijalankan ini bukan program baru, tapi bagaimana perbankan ini trust dan mau menyalurkan tapi tidak ada kredit macet,” katanya.
Indah menjelaskan, dalam aturan perbankan memang ada aturan mengenai adanya agunan untuk kredit di atas Rp100 juta. Sementara itu, harga untuk combine harvester saja yang paling diminati petani harganya berkisar Rp450 juta.
Dia pun mendorong lahirnya regulasi yang bisa lebih mempermudah petani untuk mengakses KUR Alsintan. “Kami masih menggunakan KUR biasa. Nah, mudah-mudahan secepatnya ada KUR Taksi Alsintan sehingga DP, misalnya, cukup 20% atau 10%,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono mengatakan, program ini memberikan keleluasaan bagi petani di Indonesia untuk mengakses KUR dengan berbasis petani, kelompok tani, dan gabungan kelompok tani.
Bambang menjelaskan, di Sumsel ada lima penyalur KUR Alsintan, yakni BNI, Mandiri, BRI, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Sumsel.
Sementara itu, sejak 2018 sampai 2022, hingga 18 Februari sudah ada 154 Alsintan yang difasilitasi perbankan, termasuk juga Bank Sumsel Babel yang dimulai sejak 2021. Fasilitas tersebut juga telah terhubung dengan Taksi Alsintan
“Adapun jenis alat yang sudah direalisasikan sebanyak 17 alat dengan senilai Rp48,7 miliar. Alat tersebut berupa combine harvester, traktor roda empat, dan jenis Alsintan lainnya yang tersebar di berbagai kabupaten,” sebutnya.
Bambang memaparkan, persyaratan administrasi untuk memperoleh KUR, seperti BNI mensyaratkan DP 30% , biaya administrasi Rp500.000, biaya notaris Rp2 juta, biaya asuransi Rp6 juta, dan biaya blokir angsuran Rp32 juta.
“Kami memiliki empat kabupaten yang paling tidak ada 13 alat yang siap untuk melakukan serapan. Sampai saat ini kalau kami jumlahkan ada 30 alat yang bisa kami buat klaster program Taksi Alsintan,” katanya. PSP
